Jakarta | Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat bahwa 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut berasal dari survei nasional yang melibatkan 1.200 responden. Angka kepuasan itu merupakan gabungan dari dua kelompok jawaban, yakni responden yang mengaku puas dan mereka yang menyatakan sangat puas.
Secara terperinci, sebanyak 62,3 persen responden menyebut dirinya puas terhadap kinerja Presiden. Sementara itu, 2,9 persen lainnya menyatakan sangat puas. Dengan demikian, proporsi kedua kategori tersebut mencapai 65,2 persen dari keseluruhan responden yang disurvei. PPI memaparkan hasil ini sebagai gambaran penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyampaikan hasil survei tersebut dalam peluncuran survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta pada hari Minggu. Dalam pemaparan itu, angka 65,2 persen menjadi salah satu temuan utama yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja presiden.
Besaran tersebut perlu dibaca sesuai kategori jawaban yang disajikan PPI. Angka 62,3 persen merujuk pada responden yang memilih jawaban puas, sedangkan 2,9 persen memilih sangat puas; keduanya tidak mewakili dua hasil survei yang terpisah. Penggabungan kategori itu menghasilkan total tingkat kepuasan yang dilaporkan sebesar 65,2 persen. Karena survei mencakup 1.200 responden, persentase tersebut merangkum jawaban dari kelompok yang menjadi cakupan penelitian, bukan pernyataan bahwa seluruh masyarakat memiliki penilaian serupa. Rincian yang dipaparkan memberikan ukuran awal tentang respons responden, sementara angka-angka tersebut sendiri tidak menjelaskan alasan yang mendasari jawaban mereka. Hasil ini menjadi sorotan dalam evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang disampaikan PPI melalui survei nasionalnya. Adi Prayitno memaparkan temuan itu dalam acara peluncuran di Jakarta pada hari Minggu, tanpa keterangan tanggal acara dalam informasi yang tersedia.
Sebaran kepuasan terhadap kinerja Prabowo memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Persentase tertinggi tercatat di Kalimantan dan Sulawesi, yakni 81,3 persen. Di Bali, Nusa Tenggara, dan kawasan Indonesia timur, proporsi responden yang menyatakan puas mencapai 70,9 persen. Sementara itu, angkanya sebesar 63,1 persen di Sumatra. Untuk wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, tingkat kepuasan tercatat 65,5 persen. Adapun Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta mencatat persentase 57,6 persen.
Jika wilayah dikelompokkan menjadi Jawa dan luar Jawa, hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan responden di luar Jawa lebih tinggi. Proporsi responden yang menyatakan puas di luar Jawa mencapai 70,1 persen, sedangkan di Jawa sebesar 61,4 persen. Perbandingan ini menggambarkan variasi jawaban berdasarkan cakupan geografis, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab perbedaan tersebut. Angka regional tetap perlu dibaca sebagai hasil pengelompokan wilayah yang dilaporkan dalam survei.
Perbedaan juga terlihat lingkungan pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, 70,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Di perkotaan, proporsinya tercatat 61,4 persen. Dengan demikian, selisih kedua kelompok tersebut mencapai 8,8 poin persentase. Data ini menunjukkan bahwa jawaban puas lebih banyak ditemukan pada responden yang tinggal di desa dibandingkan responden yang tinggal di kota, tanpa memberikan informasi tersendiri mengenai faktor yang membentuk penilaian mereka.
Berdasarkan pendidikan, proporsi responden yang menyatakan puas paling tinggi terdapat pada kelompok tidak tamat SD atau tidak sekolah, sebesar 79,3 persen. Kelompok tamat SD mencatat 74,9 persen, disusul lulusan SMP sebesar 64,3 persen dan lulusan SMA/SMK sebesar 62,4 persen. Pada responden berpendidikan perguruan tinggi, angkanya 43,2 persen. Seluruh angka dalam uraian ini merupakan persentase responden pada masing-masing wilayah, kategori tempat tinggal, atau jenjang pendidikan yang menyatakan puas. Karena itu, angka tersebut menunjukkan sebaran jawaban dalam kelompok, bukan jumlah keseluruhan responden ataupun penjelasan tentang alasan di balik penilaian mereka.
Survei PPI mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo yang berbeda-beda menurut profesi responden. Angka tertinggi dalam kelompok yang disebutkan berasal dari petani, dengan tingkat kepuasan sebesar 76,3 persen. Berikutnya, PNS serta pengurus RT/RW atau aparat desa sama-sama mencatat 75 persen. Di kalangan ibu rumah tangga, tingkat kepuasan berada pada 69,4 persen. Sementara itu, ojek atau pengemudi daring mencatat 62,5 persen, disusul pensiunan dengan 61,3 persen. Data tersebut memperlihatkan variasi persentase antarkelompok pekerjaan, tanpa menjelaskan faktor yang mendasari perbedaannya.
Pada kelompok pekerjaan lainnya, tingkat kepuasan tercatat 59,8 persen di kalangan buruh kasar atau pekerja serabutan dan 58,6 persen di karyawan swasta. Wiraswasta atau pedagang mencatat angka 55,7 persen. Untuk guru sekolah dan nelayan, tingkat kepuasannya masing-masing sebesar 50 persen. Responden yang masih sekolah atau kuliah mencatat 48,6 persen, sedangkan profesional seperti dokter atau pengacara berada pada angka 33 persen. Dengan demikian, daftar berdasarkan profesi mencakup rentang dari 33 persen hingga 76,3 persen. Angka-angka ini merupakan hasil survei sebagaimana dilaporkan, dan tidak disertai keterangan mengenai alasan kelompok tertentu memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi atau lebih rendah.
Survei tersebut juga membagi tingkat kepuasan berdasarkan pilihan politik responden pada Pilpres 2024. Di pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat sebesar 73,4 persen. Pada pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD, angkanya mencapai 58,1 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan di pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat 45,3 persen. Urutan angka dari kelompok pemilih tersebut dimulai dari 73,4 persen, kemudian 58,1 persen, dan 45,3 persen. Data ini menggambarkan perbedaan hasil menurut pilihan pasangan calon pada pemilihan presiden, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang penyebab variasi tersebut. Karena itu, persentase profesi dan pilihan politik dapat dibaca sebagai dua pengelompokan hasil survei yang dilaporkan secara terpisah.
Survei nasional PPI diselenggarakan untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karena itu, temuan mengenai kepuasan terhadap kinerja pemerintah perlu dibaca dalam konteks periode evaluasi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan total 1.200 responden. Wawancara berlangsung dari 26 September hingga 6 Oktober 2026. Rentang waktu itu menunjukkan kapan jawaban responden dihimpun, sedangkan jumlah responden menggambarkan banyaknya orang yang diwawancarai dalam survei. Keterangan ini membantu pembaca memahami dasar data yang dilaporkan sebelum menafsirkan hasil pengukuran kepuasan maupun penilaian terhadap kinerja pemerintahan.
Responden memenuhi ketentuan usia minimal 17 tahun atau telah menikah. Cakupan wilayah survei meliputi 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara menjangkau wilayah administratif di berbagai bagian Indonesia. Angka cakupan tersebut menjelaskan sebaran lokasi pengumpulan data, bukan jumlah responden pada setiap wilayah. Informasi yang tersedia tidak merinci pembagian jumlah wawancara per provinsi atau daerah, sehingga rincian semacam itu tidak dapat disimpulkan dari keterangan metode ini. Demikian pula, tidak ada keterangan mengenai teknik pemilihan sampel yang dapat ditambahkan. Pembaca sebaiknya membatasi pemahaman atas rancangan survei pada informasi yang memang dicantumkan.
PPI mencantumkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error 2,83 persen.
Baca juga: Transformasi Berbuah Manis, BRI Catat Kinerja Solid di Triwulan II | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | Kinerja Korwil BGN Tuban Disorot Usai 18 Kepala SPPG Dijatuhi Sanksi
