Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media setelah ia mengikuti rapat tingkat menteri mengenai situasi terkini bidang politik dan keamanan, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Penegasan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap dampak kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, kesehatan, lingkungan, serta kegiatan ekonomi di wilayah terdampak.
Tito menyampaikan bahwa upaya pengendalian dan mitigasi terus dioptimalkan, meskipun pelaksanaannya menghadapi beragam tantangan di lapangan. Kondisi lahan, cuaca, akses menuju titik api, dan karakteristik gambut dapat mempersulit pemadaman serta memperbesar risiko api kembali menyala. Karena itu, penanganan perlu dilakukan secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di setiap daerah. Pemerintah juga perlu memastikan langkah pemantauan, pencegahan, dan respons berjalan berkesinambungan, sehingga potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal dan penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman setelah api meluas.
Dalam aspek penegakan hukum, pemerintah menyatakan akan menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terkait karhutla. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada tindakan darurat, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Proses penindakan tetap harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan yang berlaku; tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum pelanggarannya dibuktikan. Dengan pendekatan tersebut, komitmen penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Pernyataan itu menempatkan pengendalian karhutla sebagai kerja lintas sektor yang membutuhkan kesiapan aparat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Tantangan pemadaman, khususnya pada lahan gambut, memperlihatkan pentingnya mitigasi dan koordinasi yang konsisten. Ketegasan terhadap pelanggaran juga diharapkan mendukung pencegahan, tanpa mengabaikan proses hukum yang objektif. Pemerintah menyatakan akan terus mengoptimalkan langkah-langkah tersebut untuk membatasi dampak kebakaran dan menjaga keselamatan masyarakat serta lingkungan.
Tito menjelaskan bahwa penanganan kebakaran di lahan gambut menghadapi kendala khusus, terutama karena pemadaman membutuhkan air dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut menjadi tantangan ketika sumber air yang tersedia terbatas. Dalam situasi seperti itu, upaya memadamkan api tidak hanya bergantung pada pengerahan petugas, tetapi juga pada ketersediaan air yang cukup untuk menjangkau dan menangani titik kebakaran. Karena gambut memerlukan pembasahan dalam proses pemadaman, keterbatasan pasokan air dapat menyulitkan pekerjaan di lapangan. Hambatan ini perlu dipahami sebagai bagian penting dari penanganan karhutla, bukan semata persoalan teknis saat api terlihat.
Kondisi tersebut diperberat oleh musim kemarau yang melanda sejumlah daerah. Ketika hujan tidak turun, air menjadi semakin penting sekaligus lebih sulit diandalkan sebagai sumber pemadaman. Karena itu, hujan dinilai berperan membantu mengatasi kebakaran, baik hujan yang turun secara alami maupun hujan yang diupayakan melalui modifikasi cuaca. Kehadiran hujan dapat mendukung upaya penanganan dengan menyediakan tambahan air dan membantu membasahi lahan. Namun, hujan bukan sesuatu yang dapat dipastikan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Upaya pemadaman tetap perlu menghadapi keadaan ketika sumber air terbatas dan kondisi cuaca belum mendukung turunnya hujan.
Modifikasi cuaca juga belum dapat berjalan optimal karena ketersediaan awan potensial untuk mendukung proses tersebut terbatas. Awan potensial diperlukan sebagai unsur penting dalam upaya menghasilkan hujan melalui modifikasi cuaca. Jika awan yang dapat dimanfaatkan tidak tersedia, usaha untuk mendorong terjadinya hujan menghadapi kendala. Tanpa benih awan, hujan buatan sulit terjadi, sementara hujan alami pun sulit turun dalam kondisi yang sama. Dengan demikian, pilihan untuk mengandalkan hujan, baik melalui proses alami maupun modifikasi cuaca, bergantung pada keadaan atmosfer. Penjelasan Tito menegaskan bahwa terbatasnya air, musim kemarau, dan minimnya awan potensial saling berkaitan dalam membatasi dukungan bagi pemadaman kebakaran di lahan gambut. Faktor-faktor tersebut membuat hujan penting, tetapi tidak selalu mudah dihadirkan saat diperlukan.
Keterbatasan pasokan air menjadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama pada area gambut. Dalam kondisi tersebut, pemerintah mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan sebagai salah satu cara untuk membantu pemadaman. Langkah ini dipertimbangkan ketika air yang tersedia tidak mencukupi untuk mendukung penanganan secara optimal. Upaya tersebut juga berlangsung di tengah terbatasnya hujan alami serta modifikasi cuaca yang belum berjalan optimal. Karena itu, pencarian cara untuk menggunakan persediaan air secara lebih hemat menjadi bagian dari respons terhadap situasi di lapangan.
Menurut penjelasan Tito, surfaktan dapat membantu mendinginkan dan meredakan api di lahan gambut dengan jumlah air yang lebih sedikit. Keterangan ini menempatkan bahan tersebut sebagai pendukung dalam upaya pemadaman, khususnya saat ketersediaan air menjadi perhatian. Penggunaan surfaktan diupayakan agar air yang ada dapat dimanfaatkan untuk membantu menekan api tanpa bergantung sepenuhnya pada pasokan air dalam jumlah besar. Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi, termasuk ketika sumber air terbatas dan hujan belum cukup membantu.
Penggunaan surfaktan bukan berarti kendala pasokan air telah teratasi, melainkan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah di tengah keadaan tersebut. Hujan alami yang terbatas dan modifikasi cuaca yang belum optimal membuat penanganan kebakaran tetap menghadapi tantangan. Dalam konteks itu, bahan kimia ini diharapkan membantu proses pendinginan dan meredakan api dengan kebutuhan air yang lebih sedikit, sebagaimana disampaikan Tito. Upaya tersebut berjalan berdampingan dengan penanganan lainnya, tanpa mengubah kenyataan bahwa pemadaman di lahan gambut memerlukan perhatian terhadap keterbatasan sumber daya. Pemerintah mengupayakan langkah ini sebagai bagian dari respons terhadap kondisi karhutla yang berkembang.
Tito berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat segera meredakan kebakaran di berbagai wilayah terdampak. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar upaya penanggulangan dapat berjalan searah, menjangkau lokasi yang membutuhkan perhatian, dan menyesuaikan langkah dengan kondisi di lapangan. Harapan tersebut muncul di tengah tantangan pemadaman, terutama pada lahan gambut yang memerlukan penanganan cermat. Dengan kerja bersama, pemerintah berharap dampak karhutla dapat ditekan dan situasi berangsur membaik.
Pelibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama tersebut, berdampingan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi di ketiganya diharapkan mendukung respons yang lebih efektif, baik dalam meredakan kebakaran yang sedang berlangsung maupun dalam memperhatikan perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Upaya penanganan juga perlu mempertimbangkan kendala pemadaman gambut, sehingga langkah yang ditempuh dapat disesuaikan dengan keadaan setempat. Tito menyampaikan harapan agar rangkaian upaya itu segera memberikan hasil dan karhutla dapat dikendalikan.
Selain mengharapkan kerja sama yang kuat, Tito berharap ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat. Ketersediaan tersebut diharapkan memungkinkan modifikasi cuaca kembali dioptimalkan sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla. Modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan sesuai kondisi dan peluang yang tersedia, sementara koordinasi antarpihak tetap berjalan. Rapat yang membahas penanganan ini turut dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BRIN Arif Satria, serta pihak terkait lainnya. Kehadiran para peserta tersebut menjadi bagian dari forum pembahasan. Harapan pemerintah adalah agar berbagai upaya yang melibatkan pusat, daerah, dan masyarakat segera membantu meredakan karhutla, dengan dukungan modifikasi cuaca apabila ketersediaan benih awan memungkinkan.
Baca juga: TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Hercules TNI AU Kembali Tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Bawa Ratusan APD Bantuan Kemhan RI dan Masker Dari Puskes TNI AU Untuk Perkuat Penanganan Karhutla Kalsel
