Tangerang | Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) merencanakan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai salah satu upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa rencana tersebut ditindaklanjuti melalui peraturan presiden pada 2025. Infrastruktur yang diusulkan direncanakan membentang dari Tangerang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur, mengikuti bentang panjang wilayah Pantura yang dihuni banyak masyarakat dan menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Skala perlindungan yang dibahas mencakup sekitar 50–55 juta penduduk pesisir. Angka tersebut menunjukkan besarnya jumlah warga yang berpotensi terdampak persoalan lingkungan dan perubahan kondisi pantai. Namun, penyebutan cakupan penduduk itu tidak berarti setiap orang akan terlindungi dengan cara yang sama atau bahwa pembangunan sudah dimulai di seluruh wilayah. Rencana lintas daerah seperti ini memerlukan tahapan perencanaan, koordinasi, dan penetapan teknis sebelum pelaksanaan dapat dipastikan.
Warga Pantura menghadapi sejumlah ancaman, termasuk penurunan muka tanah dan banjir rob. Di beberapa kawasan, permukaan tanah yang turun dapat memperbesar kerentanan terhadap genangan ketika air laut pasang, terutama apabila disertai hujan atau sistem drainase yang terbebani. Dampaknya dapat dirasakan pada permukiman, jalan, fasilitas umum, serta kegiatan usaha. Tingkat risiko tidak seragam; kondisi setempat, elevasi, tata guna lahan, dan kapasitas infrastruktur turut menentukan seberapa besar dampaknya.
Karena itu, gagasan tanggul perlu dipahami sebagai rencana perlindungan berskala besar, bukan sebagai proyek yang seluruh detail dan jadwalnya telah ditetapkan. Informasi mengenai trase pasti, pembagian tahap, pembiayaan, desain, serta kaitannya dengan langkah perlindungan lain masih perlu merujuk pada keputusan dan dokumen resmi yang tersedia. Kejelasan mengenai aspek tersebut penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat memahami perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.
Rencana dari Tangerang hingga Gresik menempatkan perlindungan pesisir sebagai agenda jangka panjang. Sambil menunggu perkembangan kebijakan dan perencanaan, tantangan penurunan tanah dan rob tetap membutuhkan perhatian di tingkat lokal. Dengan demikian, pembahasan tanggul dapat berangkat dari kebutuhan nyata warga, sekaligus menjaga pemahaman publik tetap akurat mengenai status rencana dan cakupan perlindungan yang hendak dikembangkan.
Di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dampak perubahan kondisi pesisir tampak secara nyata pada permukiman dan fasilitas pendidikan. Sejumlah rumah dan sekolah telah tenggelam hingga bagian atapnya saja yang masih terlihat. Gambaran ini menunjukkan bahwa genangan bukan sekadar gangguan sesaat yang mudah diabaikan, melainkan persoalan yang dapat mengubah lingkungan tempat warga tinggal dan memperoleh pendidikan. Ketika bangunan tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya, kehidupan sehari-hari masyarakat ikut terdampak, sementara akses terhadap ruang aman menjadi semakin terbatas.
Kondisi tersebut berkaitan dengan tekanan yang berlapis di kawasan pesisir. Penurunan muka tanah dapat membuat daratan semakin rentan terhadap genangan, sedangkan banjir rob membawa air laut ke wilayah yang dihuni warga. Banjir saat hujan juga menambah risiko, karena air hujan dapat memperburuk keadaan ketika kawasan telah menghadapi persoalan genangan pesisir. Ketiga ancaman itu perlu dipahami sebagai tantangan yang saling berhubungan, bukan kejadian yang berdiri sendiri. Tanpa perlindungan dan penanganan yang memadai, rumah, sekolah, serta kegiatan masyarakat berpotensi terus berada dalam kondisi rentan.
Pengalaman Timbulsloko memperjelas mengapa perlindungan pesisir semakin mendesak dalam pembahasan rencana tanggul Pantura. Infrastruktur perlindungan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi paparan terhadap banjir, tetapi perencanaannya perlu mempertimbangkan keadaan lokal dan kebutuhan warga. Perlindungan juga tidak seharusnya dipandang hanya sebagai pembangunan fisik; pengelolaan kawasan pesisir dan perhatian terhadap ekosistem, termasuk mangrove, dapat menjadi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Tujuannya ialah memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjaga fungsi lingkungan pesisir. Keadaan ketika atap rumah dan sekolah menjadi bagian bangunan yang tampak mengingatkan bahwa penanganan perlu dilakukan dengan serius, terencana, dan memperhatikan berbagai risiko yang dihadapi kawasan tersebut.
Langkah awal BOPPJ dalam mengembangkan perlindungan pesisir dilakukan melalui demonstration plotting di Timbulsloko, Demak. Percontohan ini menggunakan mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan terhadap kawasan pesisir. Pemilihan lokasi tersebut memberi ruang untuk mengamati penerapan pendekatan perlindungan secara langsung, sekaligus menilai bagaimana unsur alam dapat berperan bersama penanganan fisik. Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar pembangunan struktur, melainkan upaya memahami kombinasi yang sesuai dengan keadaan setempat.
Didit menjelaskan bahwa rencana tanggul laut tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik. Penanganan pesisir akan memadukan infrastruktur dengan solusi berbasis alam, termasuk mangrove, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing kawasan. Pendekatan tersebut penting karena kondisi garis pantai, lingkungan, serta kebutuhan masyarakat tidak selalu sama dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Karena itu, rancangan perlindungan perlu disesuaikan, bukan diterapkan secara seragam. Percontohan di Timbulsloko menjadi salah satu cara untuk melihat bagaimana perpaduan itu dapat dikembangkan dalam konteks tertentu.
Penggunaan mangrove dalam demonstration plotting menunjukkan bahwa perlindungan pesisir dapat dirancang dengan memperhatikan fungsi ekosistem di samping kebutuhan akan bangunan pelindung. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kesesuaian kondisi kawasan dan hasil pembelajaran dari kegiatan percontohan. Sebagaimana disampaikan dalam sumber, pendekatan ini dinilai dapat diterapkan di desa atau pantai lain yang memiliki kondisi sejenis. Penilaian tersebut menunjukkan adanya peluang untuk mereplikasi prinsipnya, bukan keterangan bahwa program sudah diperluas ke lokasi lain. Tahap percontohan di Timbulsloko dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan berikutnya, dengan penyesuaian terhadap karakteristik pesisir tujuan dan perpaduan solusi yang relevan.
Pelaksanaan rencana perlindungan pesisir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. BOPPJ perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sekaligus pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Koordinasi lintas pemerintahan penting agar perencanaan, penanganan kerusakan, dan kegiatan di lapangan saling terhubung. Setiap wilayah memiliki kondisi serta kebutuhan yang berbeda, sehingga informasi dari pemerintah setempat dan warga perlu menjadi bagian dari proses. Dengan pembagian peran yang jelas, pekerjaan dapat diselaraskan dengan program yang sudah berjalan dan persoalan pesisir dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Didit mencontohkan Teluk Jakarta, yang menerima aliran dari 23 kanal di kawasan Jabodetabek-Puncak, Cianjur (Punjur), yang kemudian menjadi 12 kanal. Sejumlah kanal mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan, termasuk pada bagian muara. Penanganan saluran dan muara tersebut, menurutnya, perlu diintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Contoh ini menunjukkan bahwa masalah pesisir tidak berhenti pada batas administrasi satu daerah. Aliran air, kondisi kanal, serta dampaknya terhadap pantai berkaitan dengan wilayah yang lebih luas. Karena itu, komunikasi antarpemerintah dan kementerian atau lembaga terkait dibutuhkan sejak penyusunan rencana sampai pelaksanaan dan pemeliharaan.
Perhatian terhadap pesisir juga perlu mempertimbangkan kehidupan warga yang beragam. Kawasan pesisir dihuni bukan hanya oleh nelayan, tetapi juga petambak, petani, dan pekerja pabrik. Mereka memiliki kegiatan dan sumber penghidupan yang dapat terdampak oleh perubahan kondisi pantai maupun pembangunan. Pelibatan masyarakat dan pemahaman atas kebutuhan mereka membantu memastikan bahwa upaya perlindungan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi turut memperhatikan kehidupan sehari-hari. Sumber menyampaikan harapan agar program ini dapat memperbaiki kondisi pantai sekaligus kehidupan masyarakat pesisir. Didit juga mengajak masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaannya. Dukungan bersama diperlukan agar koordinasi tidak berhenti pada rencana, melainkan terwujud dalam langkah yang sesuai kebutuhan setiap wilayah dan memberikan manfaat bagi warga yang tinggal serta bekerja di sepanjang pesisir.
Baca juga: Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota
