Jakarta | Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara khusus pada Rabu, 21 Oktober 2026, terkait laporan dugaan pemalsuan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda tersebut merupakan tahapan yang direncanakan dalam penanganan laporan, tetapi belum menunjukkan adanya kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan yang dilaporkan. Karena itu, jadwal gelar perkara perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan maupun keputusan penyidik.
Gelar perkara khusus menjadi forum untuk membahas penanganan suatu laporan berdasarkan materi dan informasi yang tersedia dalam prosesnya. Dalam perkara ini, agenda yang dijadwalkan berkaitan dengan laporan mengenai dugaan pemalsuan suket penyetaraan ijazah. Namun, informasi tentang rencana pelaksanaan saja belum cukup untuk menyatakan bahwa laporan telah terbukti, bahwa penyelidikan atau penyidikan telah menghasilkan temuan tertentu, ataupun bahwa langkah hukum tertentu sudah diputuskan. Penilaian semacam itu baru dapat merujuk pada keterangan resmi setelah agenda berlangsung dan hasilnya disampaikan oleh pihak berwenang.
Publik sebaiknya mencermati perkembangan perkara dengan merujuk pada informasi resmi Bareskrim Polri serta membedakan dugaan, proses pemeriksaan, dan kesimpulan hukum. Istilah “dugaan” menandai bahwa hal yang dilaporkan masih perlu ditelaah melalui prosedur yang berlaku; istilah tersebut bukan penetapan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran. Demikian pula, penyelenggaraan gelar perkara tidak dengan sendirinya berarti laporan diterima, ditolak, atau berujung pada penetapan status hukum. Sampai agenda pada 21 Oktober 2026 terlaksana dan ada penjelasan resmi mengenai hasilnya, perkembangan ini tetap harus dipahami sebagai jadwal yang direncanakan, bukan keputusan atas laporan dugaan pemalsuan suket tersebut.
Keterangan mengenai agenda gelar perkara khusus terkait laporan dugaan pemalsuan surat keterangan (Suket) ijazah Gibran disampaikan Ahmad Khozinuddin. Ia merupakan anggota Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa. Informasi tersebut disampaikan setelah ia bersama tim mendatangi gedung Bareskrim Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Oktober 2026. Dengan demikian, konteks penyampaian informasi itu adalah kunjungan tim ke gedung Bareskrim pada tanggal tersebut.
Dalam keterangan yang menjadi dasar informasi ini, agenda yang disebut adalah gelar perkara khusus atas laporan dugaan pemalsuan Suket ijazah Gibran. Penyebutan tersebut merujuk pada laporan dan dugaan yang menjadi pokok perkara, bukan penetapan bahwa pemalsuan telah terbukti. Istilah “dugaan” tetap penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan, sebab informasi yang tersedia hanya menerangkan adanya laporan serta agenda gelar perkara khusus yang berkaitan dengannya.
Adapun keterangan mengenai agenda disampaikan setelah kedatangan Ahmad Khozinuddin dan timnya ke gedung Bareskrim. Informasi yang tersedia tidak menerangkan tujuan kunjungan tersebut secara lebih spesifik, sehingga konteksnya cukup dicatat sebagai kedatangan tim ke gedung Bareskrim Polri di Kebayoran Baru. Tidak ada rincian lain dalam keterangan yang menjadi dasar bagian ini mengenai kegiatan tim selama berada di lokasi ataupun hal-hal yang dibicarakan saat kunjungan.
Demikian pula, keterangan ini tidak memuat informasi tambahan tentang waktu pelaksanaan gelar perkara, pihak yang akan hadir, atau materi yang akan dibahas. Karena itu, hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari penyampaian Ahmad Khozinuddin setelah kunjungan pada Senin, 19 Oktober 2026. Informasi pokok yang dapat dicatat terbatas pada adanya agenda gelar perkara khusus terkait laporan dugaan pemalsuan Suket ijazah Gibran dan penyampaiannya oleh anggota tim advokasi tersebut setelah mendatangi gedung Bareskrim Polri.
Ahmad menyampaikan bahwa Syamsudin, yang bertindak sebagai pelapor dalam laporan dugaan pemalsuan surat keterangan ijazah Gibran, telah menerima dua dokumen dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Informasi tersebut menjelaskan dokumen yang diterima pelapor dalam penanganan laporan itu, tanpa merinci isi atau hasil yang tercantum di dalamnya. Ahmad menegaskan bahwa kedua dokumen tersebut ditujukan kepada Syamsudin sebagai pihak yang melaporkan perkara.
Dokumen pertama adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, yang dikenal dengan singkatan SP2HP. Dokumen kedua berupa undangan untuk menghadiri gelar perkara khusus. Dengan demikian, pemberitahuan mengenai penerimaan dokumen mencakup informasi perkembangan penyelidikan dan undangan terkait agenda gelar perkara. Ahmad menyebut kedua dokumen itu berasal dari penyidik Dittipidum Bareskrim Polri, bukan dari pihak lain. Keterangan tersebut juga memperjelas bahwa penerima surat-surat itu adalah Syamsudin, bukan pihak yang disebut dalam laporan.
Ahmad menyatakan bahwa surat-surat tersebut memang ditujukan kepada Syamsudin. Pernyataan itu merujuk pada SP2HP dan undangan gelar perkara khusus yang telah diterima pelapor. Keterangan mengenai penerima ini penting untuk membedakan siapa yang memperoleh pemberitahuan dari penyidik dalam proses penanganan laporan. Namun, informasi yang disampaikan Ahmad dalam konteks ini tidak memuat penjelasan lebih lanjut tentang pokok perkembangan penyelidikan, materi yang akan dibahas, waktu pelaksanaan gelar perkara, ataupun kesimpulan penyidik. Karena itu, penerimaan kedua dokumen tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pemeriksaan atau menentukan substansi laporan. Rincian yang dapat dipastikan dari keterangan Ahmad terbatas pada jenis dokumen, asal dokumen, dan pihak yang dituju. Penyebutan SP2HP menunjukkan adanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, sementara undangan tersebut berkaitan dengan gelar perkara khusus. Syamsudin menerima keduanya dalam kapasitasnya sebagai pelapor, sebagaimana disampaikan Ahmad. Informasi ini memberikan gambaran administratif mengenai komunikasi penyidik dengan pelapor, tanpa menambahkan keterangan tentang isi surat yang belum dijelaskan oleh Ahmad.
Menurut Ahmad, undangan yang diterima mencantumkan bahwa gelar perkara khusus atas laporan dugaan pemalsuan surat keterangan ijazah Gibran dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Informasi mengenai waktu tersebut merujuk pada agenda yang tercantum dalam undangan, bukan keterangan mengenai hasil atau materi pemeriksaan. Dengan demikian, jadwal itu menjadi acuan bagi pihak pelapor untuk menyiapkan kehadiran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Agenda tersebut direncanakan bertempat di ruang Subdit IV Dittipidum, lantai 4 gedung Bareskrim Polri. Rincian lokasi dan ruang pertemuan itu juga disebut berdasarkan undangan yang diterima Ahmad. Penyebutan tempat tersebut menjelaskan lokasi pelaksanaan yang dijadwalkan, tanpa memberikan keterangan tambahan tentang susunan peserta, mekanisme pembahasan, ataupun dokumen apa saja yang akan ditelaah dalam gelar perkara.
Ahmad juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menemui penyidik yang menangani perkara tersebut. Pertemuan itu dilakukan untuk mengonfirmasi agenda gelar perkara khusus, termasuk kepastian informasi mengenai waktu dan tempat yang tercantum dalam undangan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tim pelapor telah melakukan komunikasi dengan penyidik terkait agenda, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai isi pembicaraan atau perkembangan penanganan perkara setelah pertemuan.
Tim pelapor berencana hadir dalam agenda tersebut dengan membawa dokumen pendukung. Rencana kehadiran dan pembawaan dokumen itu disampaikan sebagai persiapan pihak pelapor untuk mengikuti gelar perkara khusus. Belum ada keterangan dalam informasi yang disampaikan mengenai jenis, jumlah, atau isi dokumen yang akan dibawa, sehingga rincian tersebut tidak dapat dipastikan. Begitu pula, belum disebutkan apakah dokumen itu akan diperiksa atau bagaimana penggunaannya dalam forum.
Informasi yang tersedia pada bagian ini terbatas pada jadwal pukul 10.00 WIB, lokasi di ruang Subdit IV Dittipidum lantai 4 gedung Bareskrim Polri, konfirmasi agenda kepada penyidik, dan rencana kehadiran tim pelapor. Belum terdapat keterangan mengenai hasil gelar perkara, kesimpulan penyidik, atau keputusan yang mungkin diambil. Karena itu, rincian mengenai agenda sebaiknya dipahami sebatas informasi jadwal dan persiapan yang disampaikan Ahmad.
Baca juga: Pasal 486 dan 492 KUHP Baru Diuji dalam Laporan AAN, DAF & PARTNERS: Unsur Pidana Harus Dibuktikan | Pemalsuan Akta dan Keterangan Palsu dalam KUHP Baru: Biro Jasa dan Pengguna Jasa Wajib Waspada | Dari Tanda Terima ke Meja Penanganan: DAF & PARTNERS Pertanyakan Nasib Laporan di Polres Kediri Kota
