Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan penertiban petugas sebagai bagian penting dari upaya memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program berskala luas ini membutuhkan tata kelola yang tertib, konsisten, serta berorientasi pada keamanan dan pemenuhan gizi penerima manfaat. Karena itu, kedisiplinan aparatur sipil negara dan petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi perhatian dalam pembenahan layanan. Setiap unsur pelaksana diharapkan menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, mengikuti ketentuan yang berlaku, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pengawasan terhadap dapur serta perilaku petugas juga diperlukan agar penyelenggaraan MBG berjalan sesuai tujuan dan tidak mengabaikan keselamatan pangan.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pembenahan tersebut berlangsung selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah yang ditempuh tidak hanya menyangkut tata kerja, tetapi juga penegakan disiplin terhadap pihak yang terbukti melanggar. Menurut Tysa, kepala SPPG maupun petugas dapur yang terbukti melakukan tindak kejahatan, kekerasan, korupsi, atau menyebabkan insiden keamanan pangan dapat diberhentikan. Penjelasan ini menegaskan bahwa jabatan dan peran dalam layanan MBG disertai tanggung jawab untuk mematuhi aturan. Pemberhentian diterapkan terhadap pelanggaran yang telah terbukti, bukan sekadar berdasarkan dugaan atau penilaian tanpa dasar.
Penegasan mengenai kedisiplinan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan program tidak dapat dipisahkan dari integritas orang-orang yang menjalankannya. Kepala SPPG dan petugas dapur berperan dalam memastikan pelayanan terselenggara dengan baik, sehingga kepatuhan terhadap standar dan perlindungan penerima manfaat perlu menjadi perhatian bersama. Dengan menertibkan aparatur dan petugas yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan, BGN berupaya memperkuat tata kelola MBG sekaligus menjaga pelaksanaan layanan tetap bertanggung jawab. Pengawasan dan pembenahan diharapkan mendukung konsistensi operasional di berbagai SPPG. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan tujuan program dapat dijalankan melalui pelayanan yang disiplin, aman, dan sesuai ketentuan, tanpa mengesampingkan tanggung jawab setiap pelaksana.
BGN menyesuaikan jam kerja kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan ritme operasional dapur agar pengawasan dapat dilakukan pada waktu-waktu penting. Kepala SPPG dijadwalkan bekerja pukul 02.00–08.00 dan kembali bertugas pukul 17.00–19.30. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung pemantauan proses penyediaan makanan, mulai dari kegiatan dapur pada dini hari hingga persiapan dan koordinasi pada sore hari. Dengan jadwal yang mengikuti kebutuhan operasional, kepala SPPG diharapkan dapat memastikan setiap tahapan layanan berjalan sesuai ketentuan dan pengelolaan makanan mendapat perhatian yang memadai.
Selain mengatur jadwal petugas, BGN mewajibkan pemberian label pada ompreng atau wadah makanan yang dibagikan. Label tersebut harus mencantumkan batas waktu konsumsi, sehingga penerima mengetahui kapan makanan sebaiknya disantap. Keterangan bahwa makanan wajib dikonsumsi di tempat dan tidak boleh dibawa pulang juga perlu disampaikan secara jelas. Informasi ini membantu penerima memahami tata cara konsumsi yang ditetapkan sekaligus mendukung pengendalian mutu makanan setelah disajikan. Ketentuan label menjadi bagian dari upaya menjaga agar makanan tidak disimpan atau dikonsumsi setelah melewati waktu yang dianjurkan.
Menurut Tysa, aturan waktu konsumsi bertujuan memastikan makanan disantap saat kualitasnya masih berada dalam masa terbaik, atau golden time. Periode tersebut penting untuk menjaga kondisi makanan sesuai standar yang diharapkan ketika disiapkan dan disajikan. Karena itu, pembatasan waktu dan kewajiban makan di lokasi bukan sekadar petunjuk administratif, melainkan langkah untuk mendukung keamanan dan mutu hidangan. BGN juga melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan aturan di lapangan. Pengawasan ini mencakup penerapan jadwal kerja, pencantuman informasi pada ompreng, serta kepatuhan terhadap ketentuan konsumsi. Melalui pemantauan rutin, BGN berupaya memastikan seluruh pihak menjalankan standar operasional prosedur secara konsisten, sekaligus menindaklanjuti bila penerapan ketentuan belum sesuai dengan arahan program.
Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan penghubungan kamera pengawas atau CCTV dari dapur seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia ke pusat. Sistem ini ditujukan untuk mendukung pemantauan kegiatan dapur secara real-time, sehingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) dapat diperhatikan ketika pelayanan berlangsung. Pengawasan melalui kamera diharapkan membantu BGN melihat pelaksanaan proses kerja di dapur dan mengenali hal-hal yang memerlukan perhatian. Rencana tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam menjaga kedisiplinan petugas dan konsistensi pelaksanaan prosedur. Pemantauan terpusat juga dapat menjadi sarana bagi pengelola untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan layanan di berbagai SPPG, tanpa mengubah tanggung jawab masing-masing petugas dalam mengikuti ketentuan yang berlaku.
Selain memperkuat pengawasan dapur, BGN menyampaikan bahwa komunikasi juga perlu diperbaiki. Perbaikan tersebut mencakup komunikasi kepada publik serta koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu mendukung pemahaman mengenai penyelenggaraan MBG, sementara komunikasi antarlembaga dibutuhkan agar pihak-pihak terkait dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas. Kedua jalur komunikasi itu merupakan bagian dari upaya BGN untuk mendukung pengelolaan program secara lebih tertata. Penyampaian informasi dan koordinasi yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan pemahaman lembaga maupun masyarakat. Dalam konteks pengawasan, komunikasi juga melengkapi penggunaan CCTV: pemantauan operasional menjadi satu aspek, sedangkan pertukaran informasi yang jelas membantu para pihak memahami prosedur dan peran masing-masing.
Di sisi pelayanan, program MBG dengan konsep prasmanan sedang diuji coba di 66 titik. Uji coba ini memperkenalkan bentuk penyajian yang memungkinkan penerima mengambil makanan melalui konsep prasmanan. Informasi yang tersedia hanya menyebut jumlah titik pelaksanaan, sehingga keterangan mengenai lokasi, hasil pelaksanaan, maupun jadwal evaluasi tidak dapat ditambahkan. Pengujian konsep tersebut menjadi bagian dari pengembangan cara pelayanan MBG, berdampingan dengan rencana pengawasan dapur dan perbaikan komunikasi. Dengan demikian, BGN mengupayakan perhatian pada beberapa unsur pelaksanaan sekaligus: pemantauan penerapan SOP secara real-time, komunikasi dengan publik dan antar-lembaga, serta uji coba bentuk penyajian prasmanan. Masing-masing langkah tersebut menggambarkan aspek berbeda dalam pengelolaan program, tanpa menyiratkan kesimpulan mengenai hasil uji coba atau perubahan kebijakan lebih lanjut.
Berdasarkan data per 30 September 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka tersebut menggambarkan skala pelaksanaan program yang melibatkan ribuan unit pelayanan di berbagai wilayah. SPPG menjadi bagian penting dari penyediaan makanan bagi kelompok sasaran, sehingga kondisi operasional setiap dapur dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku terus menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Data jangkauan ini juga menjadi gambaran cakupan layanan pada tanggal pelaporan, bukan proyeksi untuk periode berikutnya.
Sejalan dengan pengawasan dapur, BGN menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sertifikat itu menjadi salah satu persyaratan higiene sanitasi yang harus dipenuhi unit pelayanan. Penutupan bersifat sementara, sementara status kepemilikan SLHS menjadi dasar yang disebutkan dalam data untuk tindakan tersebut. Informasi ini menempatkan kepatuhan terhadap standar sanitasi sebagai aspek yang berjalan berdampingan dengan perluasan jangkauan program, tanpa mengubah angka jumlah penerima manfaat dan SPPG yang tercatat secara keseluruhan.
Dari sisi pembiayaan, realisasi anggaran MBG tercatat sebesar Rp153,2 triliun, atau sekitar 66,9 persen dari pagu efektif Rp229 triliun.
Baca juga: TNI Sediakan 30.000 Porsi Makan Gratis Untuk Masyarakat Di Monas | Penembakan Petugas Bapang Jadi Tamparan Keras bagi Jaminan Keamanan di Papua | Program Jembatan Garuda, Kodim 1710/Mimika Bangun Akses dan Konektivitas di Kampung Kaugapu
