Jakarta | Data distribusi penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) per September menunjukkan bahwa manfaat program belum tersebar secara merata menurut kondisi ekonomi keluarga. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menemukan jumlah siswa penerima dari keluarga mampu lebih besar dibandingkan penerima yang berasal dari keluarga miskin. Temuan ini menjadi perhatian karena program tersebut perlu memastikan kelompok yang paling membutuhkan memperoleh akses yang memadai. Jika penerima dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lebih baik mendominasi, sasaran pemerataan manfaat perlu ditinjau kembali. Data tersebut juga memperlihatkan perbedaan cakupan berdasarkan lokasi: siswa di perkotaan tercatat menerima MBG lebih banyak daripada siswa di pedesaan. Gambaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan jangkauan antarkelompok dan antarwilayah.
Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat memaparkan temuan tersebut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10). Ia menyampaikan bahwa evaluasi distribusi penting untuk melihat apakah pelaksanaan MBG telah sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan penerima. Data per September menjadi dasar untuk mengenali kelompok yang telah terjangkau serta kelompok yang masih tertinggal. Perbandingan penerima dari keluarga mampu dan miskin, bersama perbedaan perkotaan dan pedesaan, memberi petunjuk bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kemudahan penyaluran. DEN menilai informasi semacam ini perlu digunakan dalam perbaikan pelaksanaan, bukan sekadar dicatat sebagai capaian jumlah penerima.
DEN memandang prioritas dan persebaran MBG perlu diperbaiki agar lebih berpihak pada siswa dari keluarga miskin. Upaya tersebut terutama perlu memperluas jangkauan ke pedesaan, tempat jumlah penerima masih lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Perhatian khusus juga dibutuhkan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dapat menghadapi hambatan akses, infrastruktur, maupun distribusi layanan. Penajaman sasaran dapat membantu memastikan bantuan menjangkau siswa yang paling membutuhkan, sementara pemantauan berkala dapat memperlihatkan apakah kesenjangan mulai berkurang. Temuan DEN tidak serta-merta menjelaskan seluruh penyebab ketimpangan, tetapi menegaskan perlunya menelaah cakupan menurut kondisi ekonomi dan lokasi. Dengan demikian, evaluasi distribusi dapat menjadi dasar untuk mengarahkan pelaksanaan MBG secara lebih merata dan memastikan manfaat program tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melakukan kajian untuk memahami hubungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pengalaman siswa di sekolah. Kajian tersebut disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain, dengan memanfaatkan modul khusus yang dimasukkan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Penerapan modul ini dimulai pada September 2025, sehingga pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui instrumen survei yang menjangkau rumah tangga di berbagai wilayah.
Cakupan kajian meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan dalam modul dirancang untuk melihat beberapa aspek yang berkaitan dengan kegiatan belajar, bukan hanya apakah seorang siswa menerima makanan dari program. DEN juga mengukur kaitan MBG dengan kehadiran siswa di sekolah, semangat atau motivasi mereka untuk belajar, serta pengalaman merasa lapar selama kegiatan belajar berlangsung. Dengan cakupan indikator tersebut, kajian berupaya menggambarkan bagaimana penerimaan program berhubungan dengan kondisi siswa ketika mengikuti pendidikan sehari-hari.
Firman menyampaikan salah satu temuan mengenai kehadiran: siswa yang menerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program. Perbedaan itu dinilai cukup besar pada kelompok masyarakat termiskin, khususnya rumah tangga yang berada di desil 1. Temuan ini menempatkan kelompok tersebut sebagai bagian penting dalam membaca hasil kajian, sebab kesenjangan penerimaan dan pengalaman program dapat berbeda menurut tingkat kesejahteraan keluarga. Perbandingan kehadiran memberi gambaran awal tentang pola yang terlihat dalam data, sekaligus menunjukkan alasan aspek pemerataan perlu diperhatikan dalam evaluasi MBG.
Meski demikian, hubungan penerimaan MBG dan absensi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program menjadi satu-satunya penyebab perubahan kehadiran. Faktor lain dalam kehidupan siswa dan keluarga juga dapat berperan. Karena itu, hasil kajian lebih tepat dipahami sebagai temuan berdasarkan perbandingan kelompok penerima dan nonpenerima, yang dapat menjadi bahan untuk penelaahan lebih lanjut. Pengukuran bersama aspek semangat belajar dan rasa lapar di sekolah juga memungkinkan evaluasi melihat pengalaman siswa secara lebih luas, serta membantu pembuat kebijakan menilai apakah manfaat program menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Menurut Firman, temuan mengenai kehadiran menunjukkan adanya pola yang berkaitan dengan intensitas penerimaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Penurunan ketidakhadiran siswa tampak semakin besar ketika intensitas penerimaan program meningkat. Dengan kata lain, sekolah yang lebih rutin menerima MBG memperlihatkan penurunan absensi yang lebih nyata dalam hasil pengamatan tersebut. Pola ini menjadi salah satu petunjuk tentang hubungan program dengan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa MBG merupakan satu-satunya penyebab perubahan kehadiran.
Penafsiran atas temuan itu perlu tetap mempertimbangkan bahwa kondisi sekolah dan siswa dapat berbeda-beda. Intensitas penerimaan program merupakan aspek yang diamati bersama perubahan absensi; hubungan yang terlihat tidak boleh diperluas menjadi kesimpulan sebab-akibat yang berlaku untuk semua sekolah. Data tersebut lebih tepat dibaca sebagai pola yang dilaporkan dalam studi dan sebagai alasan untuk menelaah pelaksanaan program secara lebih terperinci, termasuk keteraturan penyaluran dan keadaan yang mendukung kehadiran siswa.
Studi yang disampaikan Firman juga mencatat kaitan penilaian terhadap kualitas menu dan semangat belajar. Sebanyak 95 persen siswa penerima MBG menyatakan semangat belajar mereka meningkat ketika kualitas menu dinilai sangat baik. Namun, proporsi siswa yang menyatakan peningkatan semangat itu menurun ketika menu dinilai buruk. Angka tersebut menggambarkan jawaban siswa dalam kaitannya dengan penilaian mutu makanan, bukan ukuran yang memastikan bahwa perubahan menu secara langsung menyebabkan perubahan motivasi belajar.
Firman menekankan bahwa mutu menu tetap perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan MBG. Makanan yang dinilai baik berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar anak di sekolah, sehingga kualitas hidangan tidak semestinya dipandang sebagai unsur tambahan semata. Menu yang layak dan sesuai kebutuhan dapat menjadi bagian penting dari pengalaman siswa saat mengikuti kegiatan belajar. Pada saat yang sama, hubungan yang dilaporkan mutu, rasa lapar, dan semangat belajar perlu dibaca secara hati-hati. Pemantauan berkala terhadap kualitas menu, tanggapan siswa, intensitas penerimaan, serta kehadiran dapat membantu pihak terkait memahami pola tersebut tanpa menyederhanakannya menjadi klaim kausal yang lebih luas.
Menanggapi temuan mengenai penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pemerintah membenahi prioritas sasaran program. Perbaikan tersebut diperlukan agar penyaluran lebih menjangkau siswa dari keluarga miskin, yang dinilai perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pelaksanaan MBG. Dengan demikian, penentuan penerima tidak hanya berfokus pada cakupan layanan, tetapi juga memperhatikan kelompok yang paling membutuhkan dukungan. DEN juga menekankan perlunya pembenahan kualitas menu makanan yang disediakan. Kedua hal itu menjadi bagian dari rekomendasi yang disampaikan agar pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan penerimanya.
Sasaran yang disebut secara khusus dalam rekomendasi DEN adalah siswa miskin di wilayah pedesaan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kelompok tersebut perlu lebih terjangkau melalui perbaikan prioritas penerima, sehingga akses terhadap manfaat MBG tidak lebih banyak dinikmati siswa dari keluarga mampu. Penekanan pada wilayah pedesaan dan 3T menunjukkan bahwa pembenahan sasaran perlu mempertimbangkan kondisi lokasi, selain keadaan ekonomi keluarga.
