Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang menuntut bangsa untuk bertahan atau melakukan survival. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pesan tersebut menempatkan kemampuan bertahan sebagai hal mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama. Presiden menegaskan perlunya menjaga kekayaan negara dan kekayaan rakyat. Seruan itu menjadi inti pesannya dalam forum kabinet tersebut: bangsa perlu menghadapi kondisi yang ada dengan memastikan kekayaan nasional tetap terlindungi. Dengan demikian, gagasan bertahan tidak berhenti pada penyebutan survival, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab menjaga aset yang dimiliki negara dan masyarakat Indonesia.
Penekanan pada kekayaan negara dan rakyat memberi arah pada seruan tersebut. Kekayaan bangsa dipandang sebagai sesuatu yang perlu dijaga, bukan dibiarkan tanpa perlindungan. Dalam konteks pesan Presiden, upaya bertahan berkaitan erat dengan kemampuan mempertahankan apa yang menjadi milik bersama. Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa kepentingan negara dan rakyat berada dalam satu lingkup perlindungan. Menjaga kekayaan nasional berarti memberi perhatian pada aset yang menopang kepentingan bersama, sekaligus memastikan nilainya tidak terlepas dari penguasaan dan manfaat bagi bangsa. Presiden menyampaikan pesan ini di hadapan kabinet, dengan pokok perhatian pada perlindungan kekayaan sebagai bagian dari sikap yang diperlukan ketika Indonesia dituntut untuk bertahan.
Seruan Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perlindungan kekayaan nasional merupakan hal penting dalam menghadapi tuntutan untuk bertahan. Pesan itu mencakup kekayaan negara maupun rakyat, sehingga keduanya sama-sama menjadi perhatian. Dalam penyampaian di Istana Merdeka, Presiden menegaskan perlunya bangsa menjaga aset yang dimilikinya. Penegasan tersebut memberi makna praktis pada ajakan untuk melakukan survival: kemampuan bertahan perlu disertai kesadaran melindungi kekayaan bersama. Sidang kabinet paripurna menjadi tempat penyampaian pesan tersebut kepada para peserta sidang. Intinya, Indonesia perlu bertahan sekaligus menjaga kekayaan bangsa agar tetap terlindungi. Pesan ini menempatkan perlindungan aset nasional sebagai salah satu pokok perhatian dalam pernyataan Presiden pada 21 Oktober 2026.
Prabowo menilai kekayaan alam Indonesia telah lama menarik perhatian kekuatan atau negara yang ingin mengambil manfaat dari sumber daya tersebut. Pandangan ini menggambarkan kerentanan yang perlu dipahami sebagai persoalan strategis, bukan sekadar tantangan sesaat. Bagi Indonesia, kekayaan alam merupakan aset nasional yang harus dijaga agar hasilnya dapat memberi manfaat bagi bangsa. Karena itu, kesadaran terhadap pihak-pihak yang berupaya menguasainya menjadi bagian penting dalam menentukan sikap negara. Prabowo menekankan bahwa sejarah panjang perhatian terhadap sumber daya Indonesia semestinya mendorong kewaspadaan, sekaligus memperkuat komitmen untuk melindungi kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, Prabowo mengingat kembali saat menerima mandat dan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Ia mengakui bahwa sejak awal masa kepemimpinannya, dirinya menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, ia menyatakan menghadapi keadaan itu dengan berani. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tugas memimpin Indonesia berlangsung di tengah kenyataan yang tidak selalu mudah, termasuk tanggung jawab untuk menjaga kekayaan negara. Baginya, tantangan tersebut tidak dapat dihindari hanya dengan mengabaikan persoalan. Pemerintah dan bangsa perlu melihat kondisi secara terbuka, memahami risikonya, serta mengambil sikap yang berpihak pada kepentingan Indonesia.
Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus bersikap terlalu naif atau hanya berusaha menyenangkan pihak lain. Sikap demikian, menurut pandangannya, berisiko membuat bangsa kurang tegas dalam menghadapi kenyataan dan menjaga asetnya. Ia mendorong pendekatan yang lebih berani dan realistis: memahami bahwa terdapat kepentingan terhadap kekayaan alam Indonesia, lalu menempatkan penyelamatannya sebagai prioritas. Pesan itu bukan ajakan untuk mengabaikan hubungan dengan pihak lain, melainkan penegasan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama. Dengan menghadapi keadaan sebagaimana adanya, Indonesia dapat lebih sungguh-sungguh melindungi sumber daya yang menjadi milik bangsa serta memastikan pengelolaannya tidak terlepas dari tanggung jawab kepada rakyat.
Prabowo mengkritik praktik penyelundupan yang menurutnya berlangsung dari tahun ke tahun dan memungkinkan kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran aturan di perbatasan, melainkan cerminan sistem yang memberi ruang bagi pengeluaran kekayaan nasional secara terus-menerus. Dalam pandangannya, keadaan itu merugikan kepentingan negara karena sumber daya yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat justru mengalir keluar melalui jalur yang tidak semestinya. Ia juga menyebut praktik tersebut sebagai penipuan terhadap bangsa. Kritik itu menyoroti pentingnya melihat penyelundupan sebagai masalah yang berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, dan perlindungan atas aset nasional.
Barang yang disebut Prabowo dalam kaitan dengan penyelundupan meliputi narkotika, timah, emas, batu bara, kayu, bahan bakar minyak, dan pupuk. Daftar tersebut mencakup beragam komoditas dan barang yang, menurut kritiknya, dapat keluar dari Indonesia tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyebutan berbagai jenis barang itu memperjelas luasnya persoalan yang ia soroti, tanpa mengubah fokus pada praktik penyelundupan dan kerugian bagi negara. Bagi Prabowo, aliran barang tersebut bukan perkara kecil yang dapat dipandang terpisah dari kondisi ekonomi. Ia mengaitkannya dengan kemampuan bangsa menjaga kekayaan sendiri, serta dengan tanggung jawab untuk memastikan sumber daya dan barang penting tidak disalahgunakan atau dibawa keluar melalui praktik ilegal.
Untuk menggambarkan dampaknya, Prabowo mengibaratkan penyelundupan sebagai tindakan menikam bangsa dan upaya membunuh ekonomi. Perumpamaan tersebut menegaskan bahwa ia memandang penyelundupan sebagai ancaman langsung, bukan hanya pelanggaran administratif atau persoalan perdagangan. Menurut pandangannya, ketika ekonomi dirusak, bangsa turut berada dalam bahaya. Kerusakan ekonomi dapat melemahkan kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan kepentingan bersama, sehingga perlindungan terhadap kekayaan nasional menjadi bagian dari upaya menjaga bangsa. Pesan itu menghubungkan penindakan penyelundupan dengan perlindungan ekonomi Indonesia. Kritik Prabowo pada akhirnya menempatkan penghentian praktik tersebut sebagai persoalan kepentingan nasional: mencegah kekayaan terus dibawa ke luar negeri dan mengurangi ancaman terhadap kekuatan ekonomi maupun keutuhan bangsa.
Prabowo menegaskan bahwa ketika bangsa berada dalam kondisi survival, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas. Penekanan itu menjadi dasar dalam melihat persoalan perlindungan kekayaan negara, termasuk ancaman penyelundupan yang dapat mengurangi manfaat sumber daya bagi masyarakat. Dalam situasi seperti tersebut, menurut Prabowo, perhatian utama perlu diarahkan pada keselamatan dan kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan yang mengabaikan kebutuhan rakyat. Ia menyampaikan pandangan itu sebagai pengingat bahwa kekayaan nasional berkaitan langsung dengan daya hidup negara dan kesejahteraan masyarakatnya.
Untuk menjelaskan arti penting perlindungan tersebut, Prabowo mengibaratkan kekayaan dan sumber daya alam sebagai darah bangsa. Analogi itu menggambarkan bahwa sumber daya bukan sekadar aset yang dapat dipandang terpisah dari kehidupan nasional, melainkan bagian penting yang menopang tubuh bangsa. Apabila kekayaan dan sumber daya tersebut terus bocor, bangsa tidak mungkin selamat. Karena itu, kebocoran yang berlangsung berulang bukan persoalan kecil dalam perumpamaan tersebut: dampaknya menyangkut kemampuan negara untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Pesan itu menghubungkan perlindungan sumber daya dengan prioritas nasional yang ia tekankan.
Prabowo juga menyatakan bahwa banyak negara di dunia menghadapi keadaan serupa. Pernyataan itu menempatkan tantangan tersebut dalam konteks yang lebih luas, tanpa menunjuk atau mengidentifikasi negara tertentu. Meski demikian, penekanannya tetap tertuju pada pilihan prioritas di dalam negeri: ketika keadaan menuntut bangsa untuk bertahan, kepentingan nasional dan rakyat harus didahulukan.
Baca juga: Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129 | Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota | Cegah Karhutla Sejak Dini, TNI Intensifkan Patroli Udara di Taman Nasional Way Kambas
