Kabupaten Kuningan. KDM | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal pula dengan sebutan KDM, tidak menghadiri rapat koordinasi nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pada waktu yang sama, ia memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Penanganan kebakaran tersebut menjadi alasan Dedi berada di lapangan, bukan mengikuti agenda nasional bersama para peserta Rakornas TPAKD.
Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto sempat mencari keberadaan Dedi. Informasi tersebut menandai bahwa ketidakhadiran gubernur menjadi perhatian di tengah pelaksanaan rapat. Namun, keterangan yang tersedia tidak menjelaskan adanya percakapan atau interaksi lebih lanjut Presiden dan Dedi. Karena itu, konteks yang dapat dipastikan terbatas pada pencarian tersebut serta keputusan Dedi untuk memimpin penanganan karhutla di Ciremai pada hari yang sama.
Peristiwa ini mempertemukan dua agenda dengan fokus berbeda: koordinasi nasional untuk mempercepat akses keuangan daerah dan respons langsung terhadap kebakaran di kawasan konservasi. Dedi memilih berada di lokasi kebakaran untuk memimpin penanganannya, sementara Rakornas TPAKD berlangsung di Jakarta. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi persoalan yang ditangani di tingkat daerah, dengan gubernur turun langsung memimpin upaya di lapangan. Adapun agenda rapat koordinasi tetap berlangsung di JIExpo tanpa kehadiran Dedi. Rangkaian fakta tersebut menjelaskan alasan gubernur tidak hadir, tanpa menyimpulkan hal lain mengenai jalannya rapat atau perkembangan penanganan kebakaran yang tidak disebutkan.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keputusan untuk memprioritaskan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Ciremai berkaitan dengan arahan yang disarankan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Karena itu, ia memilih untuk berfokus pada upaya penanganan kebakaran dan tidak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD). Dedi menjelaskan bahwa agenda penanganan di lapangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas kegiatannya.
Keterangan mengenai alasan tersebut disampaikan Dedi melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan itu, ia menerangkan bahwa kebakaran di Ciremai perlu mendapat perhatian, sekaligus menjelaskan latar belakang ketidakhadirannya dari kegiatan nasional tersebut. Pernyataan itu kemudian dikonfirmasi di Bandung pada Jumat, 23 Oktober 2026. Dengan demikian, penjelasan mengenai absennya Dedi merujuk pada fokus penanganan kebakaran, bukan pada perubahan agenda Rakornas TPAKD.
Dedi juga mengatakan bahwa alasan ketidakhadirannya telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Informasi ini menjadi bagian dari penjelasannya mengenai komunikasi yang telah dilakukan terkait keputusannya. Ia menyampaikan hal tersebut untuk menerangkan bahwa pihak terkait telah menerima penjelasan mengenai prioritas yang diambilnya. Uraian itu tidak mengubah pokok alasan yang ia sampaikan, yakni bahwa penanganan kebakaran di kawasan Ciremai menjadi fokusnya pada saat itu.
Terkait kondisi penanganan, Dedi menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kebakaran di Ciremai telah berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut menggambarkan penilaiannya terhadap proses penanganan yang berlangsung, tanpa menyebutkan rincian tambahan mengenai skala kebakaran, perkembangan teknis, ataupun hasil akhir yang tidak disampaikan dalam keterangannya. Ia menempatkan fokus pada penanganan sebagai prioritas yang disarankan Prasetyo Hadi dan menjelaskan bahwa ketidakhadirannya telah diberitahukan kepada Teddy Indra Wijaya. Penjelasan melalui media sosial dan konfirmasi di Bandung menjadi konteks bagi publik untuk memahami alasan keputusan tersebut, sementara pernyataan tentang proses yang berjalan baik tetap disampaikan sebagaimana adanya.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa api yang membakar kawasan Gunung Ciremai telah berhasil diisolasi. Langkah tersebut dilakukan untuk membatasi titik api dan mencegah kobaran merambat ke bagian hutan lain. Dengan api yang terkendali dalam area tertentu, upaya penanganan dapat lebih terarah, sementara petugas tetap berupaya memadamkan kebakaran yang masih berlangsung. Pernyataan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan karhutla, meskipun kondisi di lapangan tetap memerlukan pemantauan dan tindakan lanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Dedi, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung upaya pemadaman. Koordinasi itu melibatkan Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Udara. Pelibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk memperkuat dukungan operasional, termasuk menyiapkan sumber daya dan sarana yang dapat menjangkau kawasan terdampak. Pemerintah daerah dan pusat membahas langkah yang diperlukan agar penanganan berlangsung terkoordinasi, terutama dalam menghadapi medan hutan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pengerahan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara menggunakan metode water bombing. Dalam skema tersebut, air dijatuhkan dari helikopter ke area kebakaran guna membantu menekan kobaran api. Dedi menjelaskan bahwa satu helikopter akan menuju Kertajati, sedangkan dua helikopter lainnya diarahkan ke Pangkalan Sukani di Majalengka setelah bergerak dari Bogor. Penempatan armada itu diharapkan mendukung respons dari beberapa titik dan mempercepat kesiapan operasi udara. Pelaksanaan pemadaman tetap bergantung pada kesiapan personel, kondisi cuaca, serta situasi penerbangan di sekitar lokasi.
Isolasi api dan rencana penggunaan helikopter merupakan bagian dari rangkaian penanganan yang terus dikoordinasikan. Informasi mengenai perkembangan operasi penting disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami langkah yang sedang dilakukan, tanpa mengabaikan kemungkinan perubahan kondisi. Pemantauan terhadap batas area yang terbakar juga tetap dibutuhkan untuk memastikan api tidak kembali meluas. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, pengerahan personel serta peralatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Penanganan karhutla di Ciremai dengan demikian tetap berfokus pada pengendalian api, perlindungan kawasan hutan, dan keselamatan pihak yang bertugas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan sekitar 1.000 personel gabungan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ciremai. Pengerahan ini melibatkan warga sekitar hutan, Masyarakat Peduli Api, BPBD, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, TNI, dan Polri. Keterlibatan berbagai unsur tersebut ditujukan agar upaya di lapangan dapat berjalan bersama, dengan pembagian dukungan sesuai peran masing-masing dalam menghadapi kebakaran.
Fokus utama personel adalah membantu pemadaman dan mengendalikan api agar tidak semakin meluas. Warga yang tinggal di sekitar hutan serta anggota Masyarakat Peduli Api dapat mendukung pemantauan dan respons di lingkungan setempat, sementara instansi terkait mengoordinasikan penanganan sesuai tugasnya. BPBD, pengelola taman nasional, serta unsur TNI dan Polri juga termasuk dalam kekuatan gabungan yang dikerahkan untuk mendukung operasi tersebut. Kondisi lapangan dan perkembangan api menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penanganan.
Selain pemadaman, pemerintah daerah juga mendorong pengoptimalan kanal alami di kawasan tersebut. Keberadaan kanal alami dipandang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya membatasi penjalaran api, terutama apabila kebakaran kembali terjadi. Langkah ini melengkapi kesiapan personel, bukan menggantikan pemadaman maupun koordinasi antarpihak. Penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kawasan dan kebutuhan penanganan, sehingga kanal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu unsur dalam strategi pengendalian kebakaran.
Dedi Mulyadi menilai pengoptimalan kanal alami berpotensi membantu membatasi pergerakan api jika terjadi kebakaran lagi. Pandangan tersebut menekankan pentingnya menyiapkan langkah pencegahan dan pengendalian, selain merespons kebakaran yang sedang berlangsung. Namun, kanal alami tidak dapat dipandang sebagai jaminan bahwa api pasti tertahan atau tidak menyebar. Efektivitasnya bergantung pada situasi di lapangan dan perlu didukung kesiapan personel serta penanganan yang terkoordinasi. Pengerahan seribu personel gabungan menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat respons, sembari memanfaatkan kondisi alam sebagai dukungan untuk mengurangi risiko perluasan kebakaran di Ciremai.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Penanganan Karhutla Sektor Selatan Kalbar Diperkuat, TNI Alihkan Perkuatan Pasukan | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla
