Kabupaten Nabire | Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengambil keputusan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap operasi produksi PT Kristalin Ekalestari. Izin tersebut berkaitan dengan kegiatan tambang emas perusahaan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pencabutan ini mengakhiri dasar perizinan bagi perusahaan untuk menjalankan operasi produksi berdasarkan IUP yang dimaksud. Keputusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kegiatan pertambangan di wilayah yang memiliki sumber daya alam penting, sekaligus memperlihatkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan perizinan usaha.
Langkah pencabutan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan permohonan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua hal itu menjadi bagian dari dasar administratif yang dipertimbangkan pemerintah dalam menetapkan tindakan terhadap izin perusahaan. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya dipaparkan sebagai kebijakan investasi, tetapi juga sebagai tindak lanjut koordinasi lintas kementerian dan satuan tugas terkait. Rekomendasi Satgas PKH serta permohonan ESDM memberi kerangka bagi pemerintah untuk menilai status izin dan menentukan langkah sesuai kewenangan yang berlaku.
Dalam penjelasan pemerintah, pencabutan IUP disebut sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam. Pemerintah menegaskan pentingnya memastikan kegiatan usaha pertambangan berjalan berdasarkan ketentuan, serta perizinan dikelola secara tertib dan bertanggung jawab. Kebijakan ini juga mencerminkan perhatian terhadap pengawasan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya mineral, meskipun dampak lanjutan terhadap kegiatan perusahaan maupun masyarakat setempat bergantung pada proses berikutnya. Bagi PT Kristalin Ekalestari, konsekuensi langsungnya adalah hilangnya izin operasi produksi yang menjadi landasan kegiatan tambang emas di Nabire. Bagi pemerintah, keputusan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan atas izin dan pengelolaan sumber daya alam. Rincian mengenai tindak lanjut administratif, pemulihan kewajiban, atau dampak ekonomi lokal perlu merujuk pada keterangan resmi yang tersedia, sehingga tidak diasumsikan di luar informasi keputusan pencabutan.Verifikasi lapangan di Kabupaten Nabire menjadi salah satu dasar yang dipertimbangkan dalam proses pencabutan izin usaha pertambangan emas PT Kristalin Ekalestari. Berdasarkan bahan sumber, pemeriksaan tersebut menemukan adanya pembukaan lahan di kawasan hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Temuan ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan dan menjadi bagian dari penilaian pemerintah terhadap kepatuhan pemegang izin. Informasi yang tersedia menempatkan penggunaan kawasan hutan tanpa persetujuan sebagai pokok temuan, sehingga uraian mengenai verifikasi perlu dibatasi pada hal tersebut.
Pembukaan lahan yang dimaksud disebut terjadi di dalam maupun di luar wilayah konsesi perusahaan. Dengan demikian, temuan tidak hanya menyangkut kegiatan pada area yang tercakup dalam konsesi, tetapi juga area di luarnya. Dalam kedua konteks tersebut, perusahaan disebut tidak mengantongi PPKH. Persetujuan ini merupakan dasar perizinan yang diperlukan untuk penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahan sumber tidak menguraikan rincian lokasi, luas lahan, waktu pembukaan, atau bentuk kegiatan di setiap area, sehingga aspek-aspek itu tidak dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Dalam rangkaian keputusan tersebut, pada awal Oktober 2026 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan permohonan yang merujuk pada rekomendasi Menteri Pertahanan, yang bertindak sebagai Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rujukan itu menjelaskan jalur rekomendasi yang mendasari permohonan Menteri ESDM, sementara temuan verifikasi di Nabire memberikan konteks mengenai dugaan ketidakpatuhan penggunaan kawasan hutan. Kedua hal tersebut perlu dibedakan: verifikasi mencatat pembukaan lahan tanpa PPKH di dalam dan di luar konsesi, sedangkan rekomendasi menjadi acuan dalam proses permohonan pencabutan izin. Berdasarkan bahan yang tersedia, tidak ada rincian temuan lain yang perlu ditambahkan pada uraian ini.
Pencabutan izin usaha pertambangan emas PT Kristalin Ekalestari di Nabire dituangkan dalam Keputusan Nomor 20261012-01-0001, yang tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar resmi bagi perubahan status perizinan yang sebelumnya berlaku. Dengan adanya keputusan ini, izin yang berkaitan dengan kegiatan tambang emas perusahaan tidak lagi dipertahankan sebagaimana diterbitkan sebelumnya. Dokumen itu juga menegaskan bahwa langkah pemerintah mencakup koreksi sekaligus pembatalan terhadap perizinan yang telah diberikan. Karena itu, keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam tata kelola wilayah izin dan menjelaskan landasan administratif bagi pengembalian penguasaannya kepada negara.
Perizinan yang menjadi objek koreksi dan pembatalan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua pada 2020. Penerbitan tersebut kemudian ditinjau kembali melalui keputusan bertanggal 12 Oktober 2026. Dalam kerangka keputusan itu, perizinan lama tidak hanya dicabut, tetapi juga dinyatakan sebagai bagian dari proses pembatalan atas izin tambang emas yang telah diberikan. Informasi tersebut menunjukkan urutan peristiwa administratif: izin diterbitkan oleh instansi provinsi pada 2020, kemudian dikoreksi dan dibatalkan melalui keputusan resmi pada 2026. Dasar dan ruang lingkup tindak lanjut merujuk pada keputusan tersebut.
Dampak yang disebutkan mencakup wilayah izin usaha tambang seluas 3.500 hektare. Area itu disita dan dikembalikan sepenuhnya di bawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, keputusan pencabutan tidak hanya mengubah status dokumen perizinan, tetapi juga menentukan penguasaan kembali atas kawasan yang sebelumnya tercakup dalam izin. Pengembalian seluruh area menempatkan wilayah tersebut di bawah kewenangan negara, bukan lagi dalam cakupan penguasaan berdasarkan izin yang diterbitkan pada 2020. Informasi mengenai penyitaan dan pengembalian ini merupakan konsekuensi utama yang disebut dalam sumber, sementara pelaksanaan selanjutnya perlu merujuk pada ketentuan resmi yang berlaku serta isi keputusan tersebut secara lengkap.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap investasi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mendukung keberlanjutan. Keterbukaan tersebut, menurutnya, berjalan seiring dengan kewajiban setiap pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan hukum bukan pilihan yang dapat dinegosiasikan, melainkan prasyarat bagi kegiatan usaha, termasuk pertambangan, untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan pemerintah serta masyarakat. Karena itu, pencabutan izin usaha pertambangan PT Kristalin Ekalestari perlu dipahami dalam kerangka penegakan ketentuan, bukan sebagai penolakan pemerintah terhadap investasi secara umum. Pemerintah mendorong penanaman modal yang memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati tata kelola, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, perusahaan harus memiliki dokumen lingkungan yang sah dan memenuhi seluruh persyaratan yang melekat pada persetujuan maupun perizinannya. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk mengelola dampak kegiatan, melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan, serta memastikan operasi berlangsung sesuai ketentuan. Perusahaan juga wajib bekerja hanya di dalam batas wilayah konsesi yang telah diberikan. Aktivitas yang melampaui batas, atau tidak sesuai dengan ruang lingkup izin, dapat menimbulkan persoalan hukum dan mengganggu pengawasan. Penegasan mengenai batas konsesi dan kelengkapan dokumen lingkungan penting agar kegiatan usaha dapat diverifikasi secara jelas, serta untuk mencegah dampak yang tidak dikelola dengan baik. Prinsip ini berlaku bagi seluruh pemegang izin, tanpa membedakan skala maupun asal investasinya.
Setelah izin dicabut, PT Kristalin Ekalestari tetap harus menyelesaikan kewajiban yang timbul selama menjalankan usaha. Perusahaan diminta melunasi seluruh tanggungan keuangan kepada negara, termasuk kewajiban terkait fasilitas kepabeanan atau impor mesin operasional apabila fasilitas tersebut pernah digunakan. Selain itu, hak para pekerja harus dituntaskan sesuai ketentuan ketenagakerjaan, sehingga pencabutan izin tidak menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja.
