Jakarta | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,8 persen. Angka tersebut disampaikannya saat berpidato dalam penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 di Hotel Westin Kuningan, Jakarta, Jumat (23/10). Capaian ini menunjukkan bahwa akses terhadap listrik telah menjangkau hampir seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia, meski masih ada bagian kecil yang belum menikmati layanan tersebut.
Dalam penyampaiannya, Yuliot menempatkan rasio elektrifikasi sebagai gambaran kemajuan pemerintah dalam memperluas akses energi. Persentase yang mendekati 100 persen itu menandai capaian penting dalam upaya menghadirkan listrik secara lebih merata. Namun, angka nasional tidak dengan sendirinya menggambarkan kondisi setiap daerah. Masih adanya selisih 0,2 persen menunjukkan pekerjaan pemerataan belum sepenuhnya tuntas dan kelompok masyarakat yang belum berlistrik tetap perlu mendapat perhatian.
Pernyataan Yuliot dalam acara penghargaan tersebut menegaskan dua sisi kondisi elektrifikasi nasional: kemajuan yang telah diraih dan tantangan yang masih tersisa. Rasio 99,8 persen menjadi tolok ukur capaian secara keseluruhan, sedangkan perhatian terhadap wilayah yang belum terjangkau tetap penting agar peningkatan akses dapat dirasakan lebih luas. Dengan demikian, angka itu tidak hanya menggambarkan besarnya jangkauan listrik, tetapi juga menunjukkan perlunya memastikan bahwa tidak ada desa atau masyarakat yang tertinggal dari pembangunan layanan energi. Informasi yang disampaikan Yuliot menjadi dasar untuk melihat bahwa pemerataan akses masih menjadi agenda, sekalipun rasio nasional telah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Sisa kebutuhan elektrifikasi tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya melengkapi capaian nasional, bukan meniadakan kemajuan yang sudah berlangsung. Pemerintah menyoroti desa yang belum berlistrik sebagai perhatian lanjutan dalam mengejar akses yang lebih menyeluruh.
Yuliot menekankan bahwa capaian rasio elektrifikasi yang hampir menyeluruh belum berarti seluruh masyarakat telah menikmati pasokan listrik. Masih terdapat desa dan dusun yang belum berlistrik, sehingga perluasan jaringan tetap menjadi pekerjaan berikutnya. Perhatian terhadap wilayah-wilayah tersebut penting agar kemajuan elektrifikasi tidak hanya tercermin dalam angka agregat, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang belum terjangkau. Dengan demikian, upaya pemerintah perlu terus diarahkan pada kesenjangan akses yang masih tersisa, terutama di tingkat desa dan dusun. Penekanan ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan merupakan bagian penting dari agenda elektrifikasi, bukan sekadar peningkatan persentase secara umum.
Menurut Yuliot, penyediaan listrik di wilayah yang belum terjangkau juga berkaitan dengan peluang ekonomi setempat. Ketika masyarakat memperoleh pasokan listrik, potensi ekonomi di wilayah tersebut dapat ditingkatkan. Akses energi dapat mendukung kegiatan masyarakat dan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi yang sebelumnya terkendala keterbatasan pasokan. Karena itu, perluasan jaringan memiliki arti lebih luas daripada menghadirkan layanan dasar: akses tersebut juga dapat menjadi salah satu penopang bagi pengembangan potensi yang telah dimiliki desa dan dusun. Manfaatnya tetap bergantung pada kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga hubungan pasokan listrik dan peluang ekonomi perlu dipahami sebagai potensi yang dapat dikembangkan.
Pandangan tersebut menempatkan pemerataan listrik sebagai langkah yang perlu terus diperhatikan seiring tingginya capaian elektrifikasi nasional. Desa dan dusun yang belum memperoleh layanan masih memerlukan perhatian, sementara manfaat pasokan listrik bagi kehidupan dan potensi ekonomi masyarakat menjadi alasan penting untuk melanjutkan perluasan. Pernyataan Yuliot menyoroti arah kebutuhan itu tanpa menyatakan bahwa jaringan telah menjangkau seluruh wilayah. Dengan menempatkan akses dan peluang ekonomi secara berdampingan, pesan utamanya adalah bahwa elektrifikasi yang hampir menyeluruh tetap menyisakan pekerjaan untuk memastikan masyarakat di wilayah yang belum berlistrik dapat memperoleh pasokan. Perluasan akses menjadi bagian dari upaya agar manfaat pembangunan listrik dapat dirasakan lebih merata, sekaligus memberi kesempatan kepada potensi ekonomi lokal untuk berkembang ketika dukungan energi tersedia.
Yuliot berpandangan bahwa rasio elektrifikasi perlu terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kemandirian energi. Capaian elektrifikasi yang mendekati menyeluruh tetap perlu disertai perhatian terhadap warga di wilayah yang belum terjangkau. Menurutnya, angka nasional yang tinggi belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman setiap keluarga, terutama mereka yang tinggal di desa atau lokasi terpencil. Karena itu, upaya perluasan akses harus tetap berjalan sampai kebutuhan masyarakat di berbagai daerah dapat dipenuhi secara lebih merata.
Dalam pandangan Yuliot, listrik bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan hak yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketersediaannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk penerangan, kegiatan belajar, layanan kesehatan, komunikasi, dan peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Ketika suatu wilayah belum memiliki akses listrik, warga menghadapi keterbatasan dalam menjalankan berbagai aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, pemerataan elektrifikasi menjadi penting agar masyarakat di desa maupun di wilayah lain tidak tertinggal dalam memperoleh layanan dasar dan kesempatan yang juga dapat dinikmati oleh penduduk di daerah yang telah berlistrik.
Yuliot juga menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan akses listrik bagi masyarakat. Pernyataan tersebut menempatkan perluasan elektrifikasi sebagai upaya memenuhi hak warga, bukan semata-mata mengejar peningkatan angka statistik. Pemerintah, menurut pandangannya, perlu terus mencermati kondisi masyarakat yang belum memperoleh layanan dan mendorong agar kebutuhan mereka mendapat perhatian. Dengan akses yang tersedia, warga memiliki landasan untuk menjalani kegiatan secara lebih mandiri dan memanfaatkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Yuliot ini menegaskan perlunya keberlanjutan upaya peningkatan rasio elektrifikasi, sehingga manfaat listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga desa yang sampai sekarang belum berlistrik.
Dalam upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 yang berlangsung pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan perkembangan akses listrik nasional. Ia menyebut rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai 99,85 persen. Angka tersebut merupakan keterangan Bahlil dalam upacara, dan perlu dibedakan dari angka 99,8 persen yang disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot. Keduanya mengacu pada pernyataan pejabat berbeda, sehingga penyebutan angka secara tepat membantu menjaga konteks informasi.
Meski rasio elektrifikasi sudah mendekati 100 persen, Bahlil mengatakan masih ada sekitar 11.000 desa dan dusun yang belum berlistrik. Kesenjangan akses tersebut menunjukkan bahwa capaian nasional belum sepenuhnya menggambarkan kondisi setiap wilayah dan rumah tangga. Sejumlah komunitas masih belum menikmati layanan listrik, terutama di lokasi yang memerlukan upaya khusus untuk dijangkau. Pemerintah, menurut Bahlil, menargetkan seluruh desa dan dusun yang tersisa dapat memperoleh akses listrik. Ia menegaskan penyelesaiannya akan ditempuh dengan cara apa pun, sebagai bentuk komitmen untuk menuntaskan persoalan elektrifikasi hingga ke wilayah yang belum terlayani.
Penuntasan akses listrik di desa dan dusun menjadi bagian penting dari agenda pemerataan pembangunan. Ketersediaan listrik dapat mendukung kegiatan sehari-hari, layanan publik, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, tetapi juga mencakup penyediaan sambungan bagi kelompok dan wilayah yang masih tertinggal. Data tentang lokasi yang belum berlistrik diperlukan untuk menentukan kebutuhan dan langkah pelaksanaan program secara lebih terarah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar menghasilkan layanan yang dapat dimanfaatkan oleh warga, bukan hanya mencatat tersedianya sarana kelistrikan.
Untuk mempercepat pekerjaan tersebut, Program Listrik Desa tahun ini menyasar 2.065 lokasi.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
