Jakarta | Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menjajaki kerja sama kelembagaan melalui penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Polisi Prof. Dedi Prasetyo dengan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, bersama jajaran kedua lembaga, di kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Jumat. Pertemuan ini menjadi ruang untuk membicarakan kemungkinan kolaborasi yang lebih terarah dalam menangani persoalan agraria.
Kerja sama yang direncanakan ditujukan untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berdasarkan hukum, serta tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Persoalan agraria dapat melibatkan kepentingan masyarakat, kepastian penguasaan atau pemanfaatan tanah, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antarlembaga serta perhatian terhadap kondisi para pihak yang terdampak. Melalui penjajakan ini, BRAN dan Komnas HAM berupaya membangun landasan bersama agar proses penyelesaian konflik dapat berjalan secara terukur dan menghormati hak masyarakat.
Dedi menegaskan bahwa MoU yang sedang dijajaki dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan sinergi BRAN dan Komnas HAM. Menurutnya, kesepahaman kelembagaan diperlukan agar upaya penanganan konflik memiliki arah kerja yang selaras, termasuk dalam pertukaran informasi dan pembahasan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing. Namun, penguatan kerja sama tersebut tetap perlu memperhatikan kepastian hukum serta hak masyarakat. Kedua hal itu menjadi pertimbangan penting agar penyelesaian tidak hanya mendorong berakhirnya sengketa, tetapi juga memberi perlindungan yang layak bagi pihak-pihak terkait.
Penjajakan MoU ini masih merupakan tahap awal, sehingga pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan ruang lingkup dan mekanisme kerja sama. Dengan dasar koordinasi yang jelas, kedua lembaga diharapkan dapat saling mendukung dalam merespons konflik agraria secara lebih efektif dan konsisten. Pendekatan yang menggabungkan kepatuhan terhadap hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia diharapkan membantu menghadirkan proses penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kolaborasi kelembagaan tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan konflik tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun kepentingan masyarakat yang terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi menerima paparan dan data dari Komnas HAM mengenai konflik agraria di Indonesia. Informasi yang disampaikan memberikan gambaran tentang banyaknya pengaduan yang diterima lembaga itu dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus beragam persoalan yang berada di baliknya. Paparan tersebut menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai peluang kerja sama, karena menyediakan dasar untuk memahami skala persoalan serta pihak-pihak yang terlibat. Data itu juga menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berkaitan dengan satu jenis hubungan atau kepentingan, melainkan mencakup pengaduan dengan konteks yang beragam. Dalam pertemuan itu, Dedi menyimak keterangan tersebut sebagai bahan untuk melihat tantangan penanganan konflik secara lebih menyeluruh.
Anis menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir Komnas HAM menerima sekitar 2.700 pengaduan konflik agraria. Pengaduan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk korporasi, dan juga mencakup konflik yang berkaitan dengan aset negara. Angka itu menggambarkan banyaknya masyarakat yang menyampaikan persoalan terkait tanah dan pengelolaannya kepada Komnas HAM dalam rentang waktu tersebut. Ragam pihak dan konteks yang muncul dalam pengaduan memperlihatkan bahwa penanganan konflik membutuhkan perhatian terhadap kondisi masing-masing persoalan. Namun, paparan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut tidak merinci kasus tertentu, lokasi, ataupun jumlah tambahan. Karena itu, gambaran yang dapat ditarik dari informasi yang tersedia berfokus pada besarnya jumlah pengaduan, keterlibatan berbagai pihak, serta adanya persoalan yang belum memperoleh penyelesaian yang dirasakan pasti oleh masyarakat terdampak.
Anis juga menjelaskan bahwa sebagian persoalan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Lamanya konflik membuat masyarakat terdampak masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh kepastian mengenai penyelesaian yang akan ditempuh. Selain itu, mereka masih menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan. Keadaan ini menegaskan bahwa penanganan pengaduan bukan hanya soal menerima laporan, tetapi juga berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap kejelasan dan penyelesaian atas persoalan yang mereka alami. Data Komnas HAM yang diterima Dedi menyoroti kebutuhan untuk memahami dampak konflik yang berlarut-larut bagi warga terdampak. Dengan demikian, paparan tersebut memberi konteks penting bagi penjajakan kerja sama, tanpa mengesampingkan keragaman persoalan maupun kesulitan yang terus dirasakan masyarakat dalam mencari kepastian dan keadilan.
Dedi berpandangan bahwa konflik agraria tidak dapat ditangani secara tuntas oleh satu lembaga saja. Persoalan semacam ini sering melibatkan banyak pihak dan dimensi, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas institusi yang memiliki mandat serta sudut pandang berbeda. Kerja bersama dapat membantu memastikan informasi yang digunakan tidak terpisah-pisah, sekaligus memberi ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan kondisi dan kepentingannya. Dalam proses tersebut, penyelarasan data menjadi hal penting agar gambaran mengenai suatu sengketa lebih utuh dan tidak dibangun dari catatan yang berbeda atau tidak saling terhubung. Data yang selaras juga mendukung pemahaman bersama mengenai pokok persoalan yang perlu diperhatikan, tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing lembaga.
Menurut Dedi, setiap kasus perlu ditelaah secara menyeluruh berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penilaian tidak cukup hanya bertumpu pada satu dokumen atau satu sudut pandang, sebab riwayat penguasaan tanah, aspek hukum, dan keadaan sosial pihak-pihak yang terdampak dapat saling berkaitan. Informasi mengenai bagaimana tanah dikuasai dan digunakan dari waktu ke waktu perlu dipertimbangkan bersama keterangan para pihak serta kondisi yang berlangsung di lokasi. Dengan melihat berbagai unsur itu secara seimbang, institusi terkait dapat memahami konteks sengketa dengan lebih baik. Pendekatan tersebut juga membantu menghindari penyederhanaan masalah yang berisiko mengabaikan pengalaman warga maupun dasar hukum yang relevan.
Pemetaan persoalan secara menyeluruh, lanjut Dedi, dimaksudkan agar penanganan tidak berhenti pada gejala yang tampak, tetapi dapat mengarah pada akar masalah. Pemahaman atas hubungan fakta lapangan, riwayat tanah, ketentuan hukum, dan dinamika sosial memberi landasan bagi lembaga untuk menentukan perhatian sesuai tugasnya. Kolaborasi dan penyelarasan informasi bukan berarti menghapus perbedaan mandat, melainkan membantu tiap institusi bekerja dengan konteks yang lebih jelas dan saling melengkapi. Dengan demikian, upaya menangani konflik agraria dapat dilakukan secara lebih cermat, proporsional, serta mempertimbangkan pihak-pihak yang terdampak. Dedi menekankan pentingnya proses yang berangkat dari keadaan konkret setiap kasus, bukan asumsi umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Komnas HAM telah menyusun peta jalan penanganan konflik agraria berbasis hak asasi manusia selama kurang lebih dua tahun. Menurut Anis, penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan menghimpun berbagai masukan agar persoalan agraria dapat ditangani secara lebih menyeluruh, tidak hanya setelah konflik terjadi. Peta jalan itu diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat upaya perlindungan hak masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara terarah.
Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi penting, lain reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi, serta strategi pencegahan. Aspek pencegahan menjadi perhatian agar konflik tidak terus berulang di wilayah yang sama maupun berkembang menjadi persoalan baru. Dengan memperbaiki koordinasi dan tata kelola, para pihak diharapkan dapat merespons potensi sengketa lebih awal, sementara pembenahan aturan dan kelembagaan dapat membantu memastikan penanganan berjalan konsisten dengan prinsip-prinsip HAM.
Tindak lanjut pertemuan BRAN dan Komnas HAM akan mencakup pembahasan lebih lanjut mengenai peta jalan tersebut serta penjajakan kasus-kasus prioritas yang dapat dikoordinasikan bersama.
Baca juga: Gerak Cepat TNI Bantu Tangani Dampak Banjir Bandang di Kabupaten Solok Sumbar | Asrenum Panglima TNI Bersama Wamenhan RI Bahas RUU Reforma Agraria | Tim Alpha TNI Siaga Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia
