Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaiki metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Pembaruan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan, sehingga informasi mengenai luasan kebakaran dapat disajikan dengan lebih tepat. Upaya tersebut disampaikan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).
Kristomei melaporkan bahwa perbaikan metode pemantauan telah dilakukan sejak dirinya dilantik pada 15 Oktober 2026. Dengan citra satelit sebagai dasar penghitungan, BNPB memperbarui cara mengukur luas area yang terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga tersebut untuk menyempurnakan data pemantauan karhutla yang disampaikan kepada pemerintah. Informasi itu disampaikan dalam forum sidang kabinet, yang dihadiri Presiden Prabowo.
Penggunaan citra satelit menjadi fokus dalam pembaruan tersebut karena berkaitan langsung dengan penghitungan luasan kebakaran. Akurasi data penting agar pemantauan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi karhutla. BNPB menyampaikan perbaikan ini sebagai langkah yang sudah berjalan sejak pergantian kepemimpinan lembaga pada pertengahan Oktober. Keterangan yang diberikan dalam sidang kabinet menegaskan bahwa metode penghitungan sedang diperbaiki, tanpa merinci teknis pemrosesan citra ataupun angka luasan dalam laporan tersebut.
Dalam konteks pemantauan kebakaran hutan dan lahan, perubahan metode penghitungan dapat membantu menghasilkan catatan luasan yang lebih akurat. Namun, laporan mengenai pembaruan ini berfokus pada langkah BNPB dan penggunaan citra satelit, bukan pada rincian hasil penghitungan untuk setiap wilayah. Kepala BNPB menyampaikan informasi itu langsung kepada Presiden dalam sidang kabinet paripurna. Dengan demikian, inti laporan BNPB adalah perbaikan cara menghitung luas karhutla, yang dilakukan sejak Kristomei Sianturi dilantik pada 15 Oktober 2026, demi meningkatkan ketepatan pemantauan yang menjadi dasar informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.
BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan tersebut menjadi dasar untuk memusatkan perhatian dalam pemantauan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran. Kelima wilayah itu perlu dibedakan dari provinsi yang secara khusus dilaporkan mengalami kenaikan kejadian dalam pemantauan terbaru.
Dalam perkembangan yang disampaikan, kenaikan kejadian karhutla tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi. Kedua provinsi tersebut merupakan bagian dari daftar lima wilayah prioritas BNPB, tetapi laporan mengenai peningkatan tidak mencakup seluruh wilayah prioritas. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat tetap masuk dalam penetapan prioritas, tanpa disebut mengalami kenaikan kejadian pada keterangan yang sama.
Kristomei menyatakan bahwa kenaikan di Sumatera Selatan dan Jambi belum terlalu signifikan. Pernyataan ini memberi konteks terhadap perubahan yang terpantau: terdapat peningkatan di dua provinsi, namun besarnya belum dinilai menonjol. Karena itu, informasi tentang kenaikan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai lonjakan besar atau sebagai gambaran bahwa seluruh lima provinsi mengalami kondisi serupa. Penjelasan ini juga mempertahankan perbedaan status prioritas dan tren kejadian.
Daftar wilayah prioritas menunjukkan cakupan perhatian BNPB, sedangkan catatan kenaikan menggambarkan perkembangan yang terdeteksi di lokasi tertentu. Dengan demikian, Sumatera Selatan dan Jambi memiliki dua keterangan sekaligus: keduanya termasuk wilayah prioritas dan mencatat kenaikan kejadian, meski belum terlalu signifikan menurut Kristomei. Tiga provinsi lainnya disebut sebagai prioritas penanganan, tetapi tidak masuk dalam keterangan mengenai peningkatan. Pemisahan informasi ini penting agar pembaca memahami pemantauan karhutla secara tepat, tanpa menyamakan penetapan wilayah dengan laporan perubahan kejadian.
BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca melalui penyemaian es kering di wilayah yang membutuhkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini ditujukan untuk membantu memicu hujan dengan menyebarkan bahan semai ke kondisi atmosfer yang dinilai memerlukan penanganan. Pelaksanaan penyemaian menjadi bagian dari upaya BNPB dalam merespons kebutuhan pengendalian karhutla, terutama ketika pemantauan menunjukkan adanya wilayah yang perlu mendapat perhatian. Operasi tersebut dilakukan menggunakan penerbangan khusus, dengan jumlah bahan dan sorti disesuaikan berdasarkan kegiatan yang telah dilaporkan.
Sejak 20 Oktober, BNPB telah menyemai sebanyak 3.100 kilogram es kering dalam lima sorti penerbangan. Data tersebut menggambarkan akumulasi bahan semai yang digunakan dalam kegiatan modifikasi cuaca selama periode itu. Penyemaian dilakukan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla, termasuk Sumatera Selatan. BNPB mencatat pelaksanaan operasi berdasarkan jumlah penerbangan dan berat es kering yang disebarkan. Rincian ini memberikan gambaran mengenai skala kegiatan, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan hasil berupa curah hujan atau perubahan kondisi kebakaran.
Untuk wilayah Sumatera Selatan, penyemaian dilakukan dalam satu sorti penerbangan dengan membawa dan menyebarkan 800 kilogram es kering. Jumlah itu merupakan bagian dari total 3.100 kilogram yang telah digunakan sejak 20 Oktober dalam lima sorti penerbangan. Informasi mengenai kegiatan tersebut tidak mencantumkan hasil terukur yang dapat dikaitkan langsung dengan penyemaian, seperti besaran hujan yang turun atau tingkat penurunan titik api. Karena itu, operasi ini dapat dipahami sebagai langkah penanganan yang sedang dilakukan, sementara perkembangan cuaca dan karhutla tetap perlu merujuk pada laporan pemantauan BNPB berikutnya.
Kristomei melaporkan adanya perbaikan kondisi udara di Palembang setelah upaya penyemaian dilakukan dalam penanganan dampak karhutla. Salah satu perubahan yang terlihat adalah meningkatnya jarak pandang di wilayah tersebut. Sebelum upaya itu, jarak pandang tercatat sekitar 700 meter, sedangkan setelahnya meningkat menjadi 7.000 meter. Perubahan ini menunjukkan kondisi atmosfer yang lebih mendukung pengamatan dan aktivitas di sekitar kota. Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil pemantauan pada waktu pelaporan dan tidak dengan sendirinya menggambarkan kondisi udara di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Kualitas udara dapat berubah mengikuti perkembangan asap, cuaca, serta aktivitas kebakaran di lokasi lain.
Selain jarak pandang, Kristomei menyampaikan bahwa kadar partikulat halus PM 2,5 di udara juga mengalami penurunan setelah penyemaian. Partikel PM 2,5 berukuran sangat kecil dan dapat berasal dari asap kebakaran, sehingga perubahan kadarnya menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam pemantauan kualitas udara. Penurunan konsentrasi partikulat tersebut sejalan dengan membaiknya jarak pandang yang dilaporkan di Palembang. Namun, angka spesifik penurunan PM 2,5 tidak disebutkan dalam keterangan yang tersedia, sehingga besaran perubahannya tidak dapat dirinci lebih lanjut. Kondisi pada satu lokasi juga tidak serta-merta mewakili paparan masyarakat di seluruh kawasan terdampak.
Hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan yang terus berjalan, bukan penanda bahwa ancaman karhutla telah berakhir. BNPB tetap memantau kondisi di wilayah prioritas dan melanjutkan penanganan sesuai perkembangan di lapangan. Dalam proses itu, penghitungan dan pemantauan berbasis citra satelit terus diperbaiki agar informasi mengenai titik panas serta luasan terdampak dapat menjadi lebih akurat. BNPB juga menjalankan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk mendukung penanganan karhutla. Pemantauan kualitas udara, termasuk partikulat dan jarak pandang, tetap diperlukan untuk melihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perkembangan di Palembang dapat dicatat bersama langkah berkelanjutan BNPB dalam memantau dan menangani karhutla di wilayah prioritas melalui perbaikan penghitungan berbasis citra satelit dan operasi modifikasi cuaca.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
