Makassar | Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman menyatakan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ditunda hingga 2028. Ia menyampaikan kabar tersebut saat berada di Makassar pada Minggu. Penundaan ini mengubah tenggat yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 18 Oktober 2026. Maman menjelaskan, keputusan memperpanjang waktu tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ditunda. Dengan demikian, pelaku usaha memperoleh tambahan waktu untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan itu.
Perubahan jadwal tersebut perlu dipahami sebagai penyesuaian tenggat, bukan penghapusan kewajiban sertifikasi halal. Pelaku UMKM yang produknya termasuk dalam ketentuan terkait tetap perlu memperhatikan proses sertifikasi dan perkembangan informasi resmi mengenai pelaksanaannya. Perpanjangan hingga 2028 memberi ruang bagi usaha untuk menata persyaratan, memahami tahapan pengajuan, serta mengatur waktu dan biaya yang dibutuhkan. Bagi usaha berskala kecil, kepastian mengenai jadwal dapat membantu perencanaan, terutama jika proses administrasi atau kesiapan produk memerlukan perhatian khusus.
Pernyataan pemerintah juga menjadi penanda bahwa pelaksanaan kebijakan akan memiliki masa persiapan yang lebih panjang dibandingkan rencana awal. UMKM dapat menggunakan tambahan waktu untuk mencari informasi yang benar, memastikan dokumen usaha dan produk tersedia, serta menanyakan prosedur melalui saluran resmi. Informasi terperinci mengenai cakupan kewajiban, tahapan, dan aturan teknis tetap penting diikuti agar pelaku usaha tidak keliru menafsirkan penundaan. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan menyampaikan panduan yang jelas seiring perubahan jadwal, sehingga kesempatan tambahan ini dapat dimanfaatkan secara efektif oleh berbagai jenis usaha. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, tanggal 2028 menjadi batas baru yang disebutkan Maman, sementara tenggat lama pada 18 Oktober 2026 tidak lagi menjadi akhir pelaksanaan sesuai jadwal sebelumnya. UMKM sebaiknya terus memantau pengumuman resmi agar dapat menyesuaikan persiapan dengan ketentuan terbaru.
Perpanjangan tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian jadwal. Kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha di lapangan dan berbagai kendala yang mereka hadapi untuk memenuhi ketentuan. Maman menjelaskan bahwa target sertifikasi halal belum tercapai secara optimal, sementara masih banyak UMKM yang belum mampu menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditetapkan.
Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk memperhatikan aspirasi para pelaku usaha sebelum menentukan langkah lanjutan. Presiden menerima masukan langsung mengenai proses yang harus dilalui UMKM, termasuk persiapan dokumen administrasi serta dokumen pendukung lainnya. Bagi sebagian usaha kecil, menyiapkan berkas dapat membutuhkan waktu dan upaya tambahan, terutama ketika pemilik usaha juga harus menangani kegiatan produksi, pelayanan, dan pengelolaan bisnis sehari-hari.
Persyaratan dokumentasi dinilai berpotensi menambah beban, bukan hanya karena proses pengumpulan berkas, tetapi juga karena pelaku usaha perlu memahami dokumen apa yang harus disiapkan dan bagaimana melengkapinya. Apabila kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam waktu yang terlalu singkat, proses administrasi dapat terasa memberatkan operasional. Perhatian terhadap kondisi ini menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan yang tetap mendorong sertifikasi, tetapi tidak mengabaikan kapasitas dan kesiapan UMKM.
Dengan memberi tambahan waktu hingga 2028, pemerintah berupaya meringankan beban pelaku usaha sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk mempersiapkan persyaratan secara lebih bertahap. Kelonggaran ini bukan berarti kewajiban sertifikasi halal dihapus, melainkan penyesuaian tenggat agar UMKM memiliki kesempatan lebih memadai untuk memenuhi ketentuan. Waktu tambahan diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi dokumen, memahami tahapan pengajuan, dan menata proses usaha tanpa harus mengesampingkan kebutuhan operasional. Aspirasi yang disampaikan pelaku usaha, dengan demikian, menjadi pertimbangan dalam mencari keseimbangan pelaksanaan kewajiban dan kemampuan UMKM untuk menjalaninya.
Maman menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan program kerja presiden atau agenda pemerintahan tertentu. Dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menetapkan kerangka hukum bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Karena bersumber dari undang-undang, kewajiban tersebut berlaku sebagai kebijakan negara dan tidak bergantung hanya pada pergantian program atau prioritas politik pemerintah. Pemerintah menjalankan mandat hukum itu melalui tahapan, aturan pelaksana, serta dukungan yang disiapkan bagi pelaku usaha.
Pelaksanaan JPH kemudian diperinci dan disempurnakan melalui regulasi turunan serta kebijakan pemerintah. Aturan-aturan tersebut mengatur mekanisme sertifikasi, tahapan pemenuhan kewajiban, kategori produk, dan dukungan bagi usaha mikro dan kecil. Dengan adanya ketentuan pelaksana, pelaku usaha memperoleh panduan mengenai proses yang harus ditempuh, sementara lembaga terkait memiliki landasan untuk mengatur layanan dan pengawasan. Artinya, perubahan jadwal pelaksanaan tidak serta-merta mengubah dasar hukum kewajiban sertifikasi. Penyesuaian tenggat merupakan bagian dari pengelolaan pelaksanaan kebijakan, bukan penghapusan mandat yang telah ditetapkan undang-undang.
Penundaan tenggat hingga 2028 diberikan karena masih banyak UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan dalam waktu yang sebelumnya ditetapkan. Kendala dapat berkaitan dengan keterbatasan informasi, kemampuan administratif, biaya pendukung, maupun akses terhadap proses sertifikasi. Waktu tambahan dimaksudkan agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih luas untuk menyiapkan dokumen, memahami prosedur, dan memperoleh pendampingan. Namun, kelonggaran tersebut tidak berarti kewajiban sertifikasi halal hilang atau menjadi pilihan tanpa batas waktu. Pemerintah tetap perlu mendorong kesiapan UMKM melalui sosialisasi dan layanan yang memadai, sedangkan pelaku usaha perlu menggunakan masa penyesuaian untuk mulai memenuhi ketentuan. Dengan demikian, tenggat baru memberi ruang untuk persiapan yang lebih realistis tanpa meniadakan landasan hukum JPH.
Selama masa penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah akan terus mencari serta mengkaji mekanisme jalan tengah. Maman menyampaikan bahwa waktu tambahan tersebut perlu dimanfaatkan untuk menelaah berbagai pilihan kebijakan, bukan sekadar menunda pelaksanaan aturan. Kajian diharapkan menghasilkan pendekatan yang dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha dengan kondisi dan kapasitas yang beragam. Dengan demikian, proses perumusan solusi mempertimbangkan tujuan perlindungan konsumen sekaligus tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.
Upaya mencari titik temu ini penting karena kewajiban sertifikasi halal memiliki dasar hukum, sementara kesiapan pelaku usaha tidak selalu sama. Sebagian UMKM mungkin masih memerlukan informasi, pendampingan, atau dukungan untuk memahami tahapan pengajuan sertifikat. Karena itu, mekanisme yang dikaji perlu memperhitungkan kemampuan usaha, termasuk keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa aturan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan prosedur yang jelas. Pendekatan yang tepat dapat membantu mengurangi beban yang tidak perlu, tanpa menghilangkan kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.
Maman berharap hasil kajian selama masa penundaan dapat melahirkan solusi yang seimbang dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kewajiban sertifikasi halal diharapkan tetap dapat dijalankan secara bertahap, sehingga pelaku UMKM memiliki ruang untuk menyiapkan diri dan memenuhi persyaratan. Tahapan pelaksanaan yang mempertimbangkan kesiapan usaha juga dapat memberi kesempatan bagi pendampingan serta perbaikan proses produksi. Pada saat yang sama, tujuan kebijakan tetap terjaga dan konsumen memperoleh kepastian terkait produk yang beredar. Maman mengharapkan jalan tengah tersebut memungkinkan aturan diterapkan tanpa menghambat pertumbuhan maupun keberlangsungan sektor UMKM di Indonesia. Keberhasilan pendekatan ini pada akhirnya bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan pelaku usaha serta komunikasi yang baik pemerintah dan masyarakat usaha.
