Jakarta | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bukanlah tax amnesty. Kebijakan ini tidak memberikan pengampunan menyeluruh atas kewajiban perpajakan, melainkan menyediakan keringanan yang terbatas pada sanksi administratif tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, fasilitas tersebut perlu dipahami secara tepat agar tidak dianggap sebagai pembebasan atas seluruh utang pajak.
Pokok pajak yang seharusnya dibayar tetap menjadi tanggung jawab wajib pajak. Apabila terdapat pajak terutang, kewajiban untuk melunasi jumlah pokok tersebut tidak hilang hanya karena sanksi administrasinya memperoleh pengurangan atau penghapusan. Dengan demikian, ruang lingkup keringanan berada pada konsekuensi administratif yang memenuhi persyaratan, bukan pada nilai pajak utama yang menjadi dasar kewajiban.
Pembedaan pokok pajak dan sanksi administrasi penting diperhatikan oleh wajib pajak. Pokok pajak merujuk pada jumlah pajak yang memang terutang berdasarkan kewajiban perpajakan, sedangkan sanksi timbul berkaitan dengan kondisi tertentu dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Program keringanan dapat mengurangi beban sanksi yang memenuhi kriteria, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa pajak pokok tetap harus dibayar. Oleh sebab itu, wajib pajak sebaiknya memeriksa jenis kewajiban dan sanksi yang tercantum dalam administrasi perpajakannya.
Dasar kebijakan tersebut adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, tertanggal 8 Oktober 2026. Keputusan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur di dalamnya. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas perlu menelaah ketentuan, cakupan, serta persyaratan yang berlaku dan memastikan bahwa kasusnya termasuk dalam kriteria. Memahami batas kebijakan sejak awal dapat membantu menghindari salah persepsi mengenai besarnya kewajiban yang masih harus dipenuhi. Intinya, keringanan atas sanksi bukan penghapusan utang pokok; pembayaran pajak terutang tetap menjadi kewajiban wajib pajak.Pengurangan atau penghapusan sanksi pajak bukan fasilitas yang berlaku otomatis bagi setiap wajib pajak. Permohonan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan dan dinilai berdasarkan keadaan serta bukti yang disampaikan. Wajib pajak perlu menjelaskan alasan permohonan secara jelas, menyertakan dokumen pendukung yang relevan, dan mengikuti tata cara pengajuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan permohonan, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa keringanan akan diberikan.
Pemberian fasilitas berada dalam kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, pengurangan atau penghapusan baru dapat berlaku setelah terdapat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang diajukan. Keputusan tersebut menentukan apakah permohonan dapat dikabulkan serta sejauh mana sanksi yang dimohonkan memperoleh keringanan. Wajib pajak sebaiknya tidak menganggap pengajuan permohonan sebagai tanda bahwa sanksi telah dihapus atau dikurangi. Selama belum ada keputusan, kewajiban dan status administrasi perpajakan tetap perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cakupan fasilitas ini terbatas pada sanksi administratif tertentu yang memenuhi kriteria, bukan pada pokok pajak yang terutang. Artinya, keringanan sanksi tidak menghapus kewajiban untuk membayar pajak pokok. Wajib pajak tetap bertanggung jawab melunasi jumlah pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi, kecuali terdapat ketentuan atau keputusan lain yang secara terpisah mengatur jumlah tersebut. Pembedaan ini penting agar permohonan tidak disalahartikan sebagai pembebasan dari seluruh kewajiban pajak.
Besaran keringanan dapat bergantung pada waktu wajib pajak melakukan tindakan yang menjadi dasar permohonan. Karena itu, urutan peristiwa dan tanggal tindakan terkait perlu dijelaskan secara akurat dalam dokumen pengajuan. Wajib pajak dapat menyiapkan bukti bertanggal agar pertimbangan atas permohonan memiliki konteks yang memadai. Tidak ada satu hasil yang dapat diasumsikan berlaku bagi semua kasus; penilaian tetap mengikuti persyaratan dan keputusan otoritas pajak. Memahami batas fasilitas serta menyiapkan permohonan secara tertib membantu wajib pajak membedakan keringanan sanksi dari pelunasan pokok utang.
Perbedaan mendasar keringanan sanksi pajak dan pengampunan pajak terletak pada kewajiban pokok yang harus dibayar. Keringanan sanksi pada dasarnya mengurangi atau menghapus beban sanksi administratif tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut tidak dengan sendirinya menghapus pajak pokok yang masih terutang. Wajib pajak tetap perlu melunasi jumlah pokok pajak, sementara pengurangan sanksi hanya memengaruhi tambahan beban akibat keterlambatan atau pelanggaran administrasi yang memenuhi syarat.
Pengampunan pajak merupakan program berbeda yang memiliki dasar hukum dan mekanisme khusus. Dalam tax amnesty, peserta mengungkapkan harta sesuai ketentuan dan membayar uang tebusan. Undang-undang tentang pengampunan pajak mengatur konsekuensi program tersebut, termasuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang atas harta yang diungkapkan serta tidak dikenakannya sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pengampunan diberikan dalam kerangka program yang ditetapkan undang-undang, bukan semata-mata melalui pengurangan sanksi.
Karena cakupan dan akibat hukumnya berbeda, kedua fasilitas itu tidak dapat dianggap sama atau dipertukarkan. Wajib pajak yang memperoleh keringanan sanksi tidak otomatis memperoleh perlakuan sebagaimana peserta pengampunan pajak. Pengurangan sanksi administrasi juga bukan penghapusan seluruh kewajiban perpajakan: pokok pajak tetap menjadi tanggungan, kecuali terdapat dasar hukum tersendiri yang secara jelas menetapkan sebaliknya. Sebelum mengajukan fasilitas, wajib pajak sebaiknya memeriksa jenis program, persyaratan, periode pajak yang dicakup, serta akibat hukumnya. Memahami perbedaan ini membantu mencegah anggapan keliru bahwa permohonan keringanan sanksi membebaskan seseorang dari utang pokok. Penilaian atas hak dan kewajiban tetap perlu merujuk pada aturan yang berlaku dan keadaan masing-masing wajib pajak.
Fasilitas keringanan sanksi pajak mencakup beberapa jenis sanksi administratif yang timbul dari keterlambatan atau tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah sanksi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak sampai dengan 2025. Selain itu, sanksi terkait SPT Masa yang berstatus kurang bayar juga termasuk dalam cakupan, sepanjang masa pajaknya sampai dengan September 2026. Batas periode tersebut penting diperhatikan saat wajib pajak menilai apakah sanksi yang dihadapinya dapat diajukan untuk memperoleh fasilitas.
Jenis lain yang dapat dimohonkan meliputi sanksi yang muncul akibat pembetulan SPT secara sukarela. Fasilitas juga mencakup sanksi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ruang lingkupnya tidak hanya berhubungan dengan keterlambatan pelaporan, tetapi juga dapat mencakup keterlambatan dalam melunasi kewajiban pajak. Wajib pajak perlu memeriksa dokumen dan masa pajak terkait agar dapat mengidentifikasi dasar pengenaan sanksi secara tepat.
Sanksi yang telah tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) maupun surat tagihan pajak (STP) juga dapat menjadi objek permohonan fasilitas. Cakupan ini termasuk denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), apabila memenuhi ketentuan fasilitas yang ditetapkan. Karena itu, wajib pajak dapat menelaah SKP atau STP yang diterima, termasuk rincian jenis sanksi, periode pajak, dan nilai yang ditagihkan, sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan informasi tersebut membantu memastikan bahwa permohonan merujuk pada sanksi yang memang tercakup, bukan pada seluruh komponen dalam surat penagihan.
Daftar tersebut menjelaskan sanksi yang dapat dimohonkan untuk memperoleh keringanan atau fasilitas, bukan penghapusan pokok pajak. Pokok utang pajak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar. Oleh sebab itu, keringanan sanksi tidak dengan sendirinya mengurangi pajak terutang, dan wajib pajak tetap perlu memperhitungkan pembayaran pokok sesuai jumlah yang ditetapkan. Pembedaan pokok pajak dan sanksi administratif ini penting agar fasilitas dipahami secara tepat saat menyiapkan permohonan maupun merencanakan pelunasan kewajiban.
