Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan harga beras di pasaran akan mereda setelah aparat menangkap pihak yang diduga mengoplos beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium. Ia menyampaikan keyakinan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Oktober. Menurut Amran, pengungkapan dugaan praktik tersebut dapat membantu memperbaiki kondisi harga karena beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau tidak lagi dialihkan ke segmen yang lebih mahal.
Amran belum menyebutkan secara terperinci seberapa besar penurunan harga yang mungkin terjadi ataupun kapan dampaknya akan terasa oleh konsumen. Perubahan harga, menurut perkiraannya, berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku dan terhentinya praktik yang membuat beras SPHP dipasarkan dengan nilai jual lebih tinggi. Dengan demikian, pernyataannya menggambarkan harapan bahwa penegakan hukum dapat menekan salah satu faktor yang diduga mendorong kenaikan harga, bukan kepastian mengenai besaran atau waktu penurunan.
Dalam dugaan pengoplosan itu, beras SPHP yang semestinya tersedia sebagai pilihan terjangkau disebut diolah ulang, kemudian dipasarkan sebagai beras premium. Perubahan pengolahan dan label tersebut diduga memungkinkan produk dijual dengan harga lebih mahal daripada tujuan awal program. Jika beras subsidi dialihkan ke kategori premium, konsumen berpotensi membayar lebih tinggi, sementara pasokan yang ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Itulah alasan yang disampaikan Amran ketika mengaitkan penangkapan dengan kemungkinan harga beras turun.
Perkembangan harga di pasar tetap perlu dipantau setelah penindakan, termasuk ketersediaan beras SPHP dan pergerakan harga berbagai jenis beras. Penangkapan pelaku merupakan langkah terhadap dugaan pelanggaran, sedangkan dampaknya terhadap harga akan bergantung pada kondisi pasokan dan distribusi selanjutnya. Amran menyatakan optimistis harga dapat mereda, tetapi belum memberikan angka maupun jadwal yang dapat dijadikan patokan bagi pembeli dan pedagang. Karena itu, perubahan harga baru dapat dinilai setelah terlihat dalam transaksi dan pemantauan pasar.
Perbandingan harga yang disampaikan Amran menyoroti jarak nilai beras SPHP yang disubsidi pemerintah dan harga yang diduga dapat diperoleh setelah beras itu diproses ulang. Subsidi pemerintah untuk beras SPHP disebut sekitar Rp6.000 per kilogram. Dengan dukungan tersebut, beras ini semestinya dijual sekitar Rp12.500 per kilogram, menurut salah satu bagian pernyataan yang dikutip. Angka itu menjadi acuan untuk melihat besarnya selisih apabila beras SPHP tidak dijual sebagaimana mestinya.
Amran juga menyebut dugaan bahwa beras SPHP dapat diproses ulang, lalu dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. Dalam skema yang disorot tersebut, harga jualnya diduga dapat mencapai Rp17.000 per kilogram. Dibandingkan dengan harga semestinya Rp12.500 per kilogram, angka itu menunjukkan selisih Rp4.500 per kilogram. Perbandingan tersebut menggambarkan potensi kenaikan harga setelah perubahan pengolahan dan kemasan, bukan harga yang seharusnya berlaku bagi beras SPHP bersubsidi.
Namun, dalam pernyataan lain yang dikutipnya, Amran menyebut harga semestinya Rp12.000 per kilogram. Jika dibandingkan dengan dugaan harga Rp17.000, selisihnya menjadi Rp5.000 per kilogram. Kedua angka harga semestinya itu—Rp12.500 dan Rp12.000 per kilogram—perlu dicatat sebagaimana disampaikan, tanpa menyatukannya menjadi satu patokan. Meski berbeda, keduanya berada jauh di bawah harga Rp17.000 yang disebut dalam dugaan pemasaran sebagai beras premium. Sorotan Amran terletak pada kontras tersebut: produk yang mendapat subsidi sekitar Rp6.000 per kilogram disebut semestinya dijual pada harga tertentu, tetapi diduga dapat memperoleh harga lebih tinggi setelah dikemas ulang. Karena itu, angka-angka yang disebut memberikan gambaran tentang selisih harga dalam dugaan pengoplosan, sekaligus mempertahankan perbedaan nilai harga semestinya yang tercantum dalam pernyataannya. Angka tersebut menjadi bagian penting dari perbandingan yang diungkapkan.Amran menilai temuan dugaan pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang kemungkinan tidak berdiri sendiri. Menurutnya, perkara tersebut dapat berkaitan dengan jaringan lain yang menjalankan praktik serupa di sejumlah tempat. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa kejadian di satu lokasi, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya sindikat yang beroperasi lintas daerah. Pengusutan menyeluruh diperlukan untuk mengetahui pola, pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan.
Ia menegaskan bahwa dugaan penyalahgunaan beras subsidi perlu ditangani serius karena dampaknya dapat menjangkau banyak pihak. Beras yang semestinya disediakan agar pangan lebih terjangkau berisiko dialihkan atau dicampur dengan cara yang merugikan masyarakat. Jika praktik itu terbukti, tujuan kebijakan pemerintah untuk menjaga akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau dapat terganggu. Pengawasan, menurut pandangan tersebut, perlu mencakup rantai pasok dan distribusi, bukan hanya titik penjualan akhir.
Amran juga mengingatkan bahwa kerugian berpotensi ditanggung petani maupun konsumen. Petani dapat terdampak ketika tata niaga dan penyaluran beras tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan konsumen berisiko membayar harga yang tidak sebanding dengan mutu atau jenis beras yang diterima. Penyimpangan dalam distribusi bantuan pangan juga dapat mengurangi manfaat program yang dirancang untuk membantu masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan dugaan pengoplosan dinilai perlu disertai langkah perlindungan bagi kedua kelompok tersebut.
Untuk menggambarkan besarnya kepentingan yang dipertaruhkan, Amran menyebut sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia. Angka itu menunjukkan bahwa persoalan beras bukan perkara terbatas pelaku usaha dan aparat, melainkan menyangkut mata pencaharian serta kebutuhan pokok masyarakat luas. Penelusuran jaringan di berbagai daerah menjadi penting agar dugaan pelanggaran dapat diungkap secara utuh dan kebijakan pangan tetap mencapai sasaran. Pemerintah juga perlu memastikan beras subsidi sampai kepada penerima yang dituju, sementara konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli. Dengan demikian, pengawasan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan, sekaligus mengurangi ruang bagi praktik yang membebani petani dan rumah tangga.Amran meminta aparat menindak tegas pihak yang diduga mengoplos beras dan menelusuri kemungkinan keterlibatan orang dalam. Pemeriksaan, menurutnya, perlu menjangkau unsur pengawasan di Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian, agar penyimpangan tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Ia menyatakan akan memecat pegawai kementeriannya apabila terbukti terlibat. Terhadap pihak terkait lainnya, Amran juga merekomendasikan pemeriksaan dan proses hukum sesuai bukti yang ditemukan. Ia meminta kepolisian membongkar jaringan yang terlibat tanpa pandang bulu, sehingga seluruh mata rantai dapat dimintai pertanggungjawaban. Penindakan tersebut diharapkan memberi kepastian bahwa dugaan penyalahgunaan distribusi beras tidak ditoleransi.
Langkah pengusutan itu berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan beras subsidi, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta menjaga harga tetap sesuai ketentuan. Jika beras yang semestinya membantu masyarakat dijual atau dicampur dengan cara yang melanggar aturan, manfaat program dapat berkurang dan harga di pasar berisiko terdorong naik. Karena itu, pemeriksaan pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian dari pengendalian, di samping pemantauan distribusi. Amran menekankan perlunya mengungkap jaringan secara menyeluruh, sementara aparat menelusuri dugaan pelanggaran. Pengawasan atas penyaluran membantu memastikan beras subsidi sampai kepada sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga melampaui batas yang ditetapkan.
Amran turut menggambarkan besarnya dukungan dan ketersediaan beras pemerintah. Subsidi pemerintah pada 2026 disebut mencapai Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan itu mencakup kebutuhan produksi, seperti pupuk dan traktor, serta beras SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog.
