Kabupaten Karawang | Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, di Istana Negara pada Kamis sore, 29 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Salah satu pokok pembicaraan yang disampaikan Bahlil setelah pertemuan adalah program listrik desa, yang berkaitan dengan upaya menyediakan akses listrik bagi wilayah yang belum terjangkau layanan tersebut. Bahlil menyebut masih ada sekitar 11.000 desa hingga dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Angka itu menunjukkan luasnya kebutuhan pemerataan layanan listrik di berbagai daerah. Program listrik desa, menurut Bahlil, digagas pada 2025. Hal itu menjadi salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Istana.
Persoalan akses listrik di desa dan dusun menjadi perhatian karena masih terdapat banyak wilayah yang belum teraliri. Keterangan mengenai sekitar 11.000 desa hingga dusun tersebut disampaikan Bahlil sebagai gambaran kebutuhan yang masih harus ditangani. Dengan demikian, program listrik desa menjadi bagian penting dari pembahasan pertemuan itu. Prabowo dan Bahlil membicarakan kebutuhan tersebut dalam rapat yang berlangsung pada Kamis sore. Pertemuan sekitar satu jam itu juga mempertemukan Presiden dengan pejabat yang memimpin urusan energi dan sumber daya mineral serta koordinasi hilirisasi dan transisi energi. Bahlil menyebut program tersebut telah digagas pada 2025, tanpa menyampaikan rincian lain mengenai pelaksanaannya dalam keterangan yang menjadi dasar berita ini.
Pokok pembicaraan mengenai listrik desa menempatkan pemerataan akses sebagai isu utama yang disorot dalam pertemuan di Istana Negara. Kebutuhan untuk menjangkau sekitar 11.000 desa hingga dusun menggambarkan skala pekerjaan yang masih diperlukan, sementara keterangan bahwa program telah digagas pada 2025 memberi konteks waktu bagi inisiatif tersebut. Pertemuan Prabowo dan Bahlil pada sore hari itu berlangsung sekitar satu jam, dengan program listrik desa termasuk salah satu hal yang dibahas. Informasi yang disampaikan Bahlil menegaskan bahwa masih ada wilayah di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. Jumlah tersebut mencakup desa sampai dusun, sehingga pembahasan program tidak hanya menyangkut wilayah administratif desa, tetapi juga permukiman yang lebih kecil. Keterangan itu menjadi inti kabar dari pertemuan tersebut.
Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan program listrik desa dalam waktu dekat. Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat menjelaskan agenda yang tengah dipersiapkan. Karena masih berupa rencana, peresmian itu belum dapat disebut sebagai kegiatan yang telah berlangsung. Bahlil menyebut bahwa salah satu kemungkinan lokasi acara adalah Sulawesi, tetapi kepastian tempat dan waktu belum dijelaskan dalam keterangan tersebut. Informasi ini menggambarkan agenda yang sedang direncanakan, bukan pengumuman bahwa seluruh pelaksanaan program telah selesai ataupun bahwa peresmian sudah dilakukan.
Menurut Bahlil, agenda yang akan diresmikan itu mencakup sekitar 1.400 desa atau dusun di 13 titik. Rincian tersebut disampaikan sebagai bagian dari rencana program listrik desa yang akan menjadi agenda Presiden. Bahlil juga menyebut kemungkinan peresmian dilakukan di Sulawesi. Keterangan mengenai sekitar 1.400 desa atau dusun dan 13 titik perlu dipahami sesuai penyebutan tersebut, tanpa menambahkan tafsir mengenai pembagian lokasi, jumlah penerima manfaat, kapasitas pasokan, atau bentuk pekerjaan di setiap titik. Belum ada keterangan tambahan di sini tentang tanggal pasti acara maupun rincian teknis pelaksanaannya.
Dengan demikian, informasi utama yang disampaikan Bahlil adalah rencana peresmian dalam waktu dekat, kemungkinan lokasi di Sulawesi, serta cakupan yang disebut sekitar 1.400 desa atau dusun di 13 titik. Tahap berikutnya adalah menunggu penetapan jadwal dan lokasi resmi dari pihak terkait. Sampai ada pengumuman lanjutan, rencana tersebut sebaiknya dipahami sebagai agenda yang sedang disiapkan. Penyebutan angka dan wilayah mengikuti keterangan Bahlil, sehingga tidak dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih luas daripada informasi yang tersedia. Perhatian publik dapat tertuju pada perkembangan persiapan dan pengumuman resmi mengenai waktu pelaksanaan, tanpa menganggap kegiatan itu telah berlangsung atau menambahkan rincian yang belum disampaikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pabrik baterai kendaraan listrik yang dikelola PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) telah mulai berproduksi dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Pabrik tersebut merupakan perusahaan patungan Indonesia Battery Corporation (IBC) dan CBL, anak usaha Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) asal China. Laporan mengenai kesiapan fasilitas itu menjadi bagian dari pembahasan keduanya mengenai pengembangan industri dan infrastruktur energi di Indonesia.
Proyek CATIB berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pembangunannya dimulai melalui peletakan batu pertama yang dilakukan Prabowo pada 29 Juni 2025. Setelah melewati tahap pembangunan, fasilitas itu kini memasuki fase produksi, sementara agenda peresmian masih menunggu pelaksanaan dalam waktu dekat. Kehadiran pabrik ini dipandang sebagai tambahan kapasitas penting bagi industri kendaraan listrik nasional, terutama karena produksi baterai menjadi salah satu mata rantai utama dalam penyediaan komponen kendaraan listrik.
Bahlil menyebut, dengan beroperasinya CATIB, jumlah pabrik kendaraan listrik di Indonesia menjadi tiga. Dua fasilitas lainnya adalah PT Hyundai LG Indonesia Green Power di Karawang dan Rept Battero Indonesia di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem industri baterai mencakup sejumlah tahap yang saling berkaitan, mulai dari pertambangan dan pengolahan mineral di smelter, proses high-pressure acid leach (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga pembuatan sel baterai. Rangkaian tersebut, menurut Bahlil, menunjukkan upaya hilirisasi yang tidak berhenti pada pengambilan bahan mentah. Dengan membangun kapasitas pada berbagai tahap pengolahan dan produksi, Indonesia berupaya memperkuat nilai tambah di dalam negeri serta membentuk rantai pasok baterai yang lebih terintegrasi. Peresmian pabrik CATIB nantinya akan menandai salah satu capaian pengembangan rantai industri tersebut, sekaligus memperluas basis manufaktur baterai untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.
Selain membahas agenda energi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia turut menyinggung secara singkat isu ekspor gas Indonesia ke Singapura. Bahlil menyampaikan bahwa persoalan tersebut hanya muncul sepintas dalam rapat. Ia tidak memberikan keterangan bahwa rapat itu menghasilkan keputusan baru ataupun kesepakatan mengenai perubahan volume ekspor gas.
Bahlil juga mengatakan tidak mengetahui apakah pengurangan ekspor gas dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Ia tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak dapat memastikan topik apa saja yang menjadi pembicaraan kedua pihak. Keterangan itu membatasi informasi yang disampaikan Bahlil pada hal yang ia ketahui dari rapatnya sendiri, bukan pada isi percakapan presiden dengan pejabat Singapura.
Prabowo menerima Balakrishnan pada Rabu, 28 Oktober 2026, di kediaman presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor. Sebelum pertemuan itu, Balakrishnan telah menanggapi persoalan pemangkasan ekspor gas dalam pernyataannya kepada wartawan Singapura. Ia menekankan bahwa kontrak yang telah disepakati perlu dihormati dan kewajiban harus dipenuhi dengan kepastian. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas serta daya saing ekonomi kedua negara.
Balakrishnan juga meminta perhatian diarahkan pada tindakan, bukan hanya pernyataan mengenai isu tersebut. Pernyataan itu mencerminkan pentingnya kejelasan dalam hubungan ekonomi bilateral, terutama ketika menyangkut kontrak pasokan dan kepastian bagi para pihak. Namun, keterangan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pembahasan khusus atau kesepakatan tentang pengurangan ekspor gas dalam pertemuan di Hambalang.
Baca juga: Wapang TNI Tinjau Kesiapan Yonif TP di Sumedang dan Majalengka | Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review
