Jakarta | Ekonom senior Thomas Trikasih Lembong, yang dikenal sebagai Tom Lembong, memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi krisis dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang. Ia memperkirakan kemungkinan terjadinya krisis berada di atas 50 persen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah dialog yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda, yang digelar DPP PDI Perjuangan pada Rabu (28/10).
Prediksi itu menggambarkan kekhawatiran terhadap risiko yang dapat muncul dalam rentang waktu relatif dekat. Namun, pernyataan Lembong merupakan perkiraan mengenai potensi, bukan kepastian bahwa krisis akan terjadi. Angka peluang di atas 50 persen menunjukkan bahwa menurut penilaiannya, risiko tersebut patut diperhitungkan, meski hasil akhirnya tetap belum dapat dipastikan.
Dengan menyebut horizon enam hingga 12 bulan, Lembong menempatkan perhatian pada perkembangan kondisi Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah. Rentang waktu itu juga menegaskan bahwa peringatannya merujuk pada kemungkinan yang dapat berkembang dalam periode mendatang, bukan semata-mata kondisi yang telah terjadi. Karena itu, pembacaan atas pernyataannya perlu membedakan risiko yang diperkirakan dan kejadian yang sudah terkonfirmasi.
Penyampaian pandangan tersebut dalam dialog publik memberi ruang bagi isu risiko krisis untuk dibahas dalam konteks yang lebih luas. Bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, peringatan seperti ini dapat menjadi dorongan untuk mencermati perkembangan ekonomi dan menilai berbagai kemungkinan secara hati-hati. Meski demikian, angka peluang yang disampaikan tetap merupakan penilaian Lembong, sehingga tidak seharusnya diperlakukan sebagai ramalan pasti atau sebagai bukti bahwa krisis telah berada di depan mata.
Inti pesannya adalah adanya risiko yang menurut Lembong cukup besar untuk mendapat perhatian: peluangnya ia taksir melampaui 50 persen, dengan kemungkinan terjadi dalam enam bulan sampai satu tahun. Pernyataan itu menjadi salah satu pandangan yang muncul dalam rangkaian acara peringatan Sumpah Pemuda. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah kekhawatiran tersebut benar-benar terwujud; pada saat dialog berlangsung, yang disampaikan adalah peringatan tentang potensi, bukan kepastian krisis.
Tom Lembong menilai bahwa generasi muda berpotensi merasakan dampak yang berat apabila krisis benar-benar terjadi. Anak muda, menurutnya, perlu memahami bahwa gejolak ekonomi dapat membawa ketidakpastian dan memengaruhi banyak aspek kehidupan. Karena itu, risiko krisis tidak seharusnya dianggap jauh dari pengalaman mereka. Namun, kesadaran atas risiko tersebut tidak berarti generasi muda perlu larut dalam kecemasan atau kehilangan keyakinan menghadapi masa depan.
Pesan Tom kepada kaum muda adalah agar mereka tidak takut dan tidak goyah ketika menghadapi situasi sulit. Ia mengingatkan bahwa dalam perjalanan sejarah, krisis kerap menjadi titik yang pada akhirnya menyelamatkan generasi berikutnya. Pandangan itu tidak meniadakan beratnya keadaan saat krisis berlangsung, tetapi mengajak masyarakat melihat bahwa masa sulit juga dapat menjadi momen penting bagi perubahan dan pemulihan. Generasi muda, dengan demikian, diharapkan mampu menghadapi tantangan tanpa menganggap kesulitan sebagai akhir dari harapan.
Untuk menyampaikan pandangannya, Tom merujuk pada pengalaman sejumlah negara Eropa dan Indonesia pada 1998. Rujukan tersebut digunakan sebagai pengingat bahwa krisis pernah dialami di berbagai konteks, termasuk di Indonesia, tanpa menjadikan generasi muda perlu takut menghadapi kemungkinan masa sulit. Ia menekankan pesan keteguhan kepada mereka yang mungkin akan menanggung dampak paling besar, sekaligus mengingatkan bahwa pengalaman krisis dalam sejarah dapat membawa arti bagi generasi setelahnya.
Acara yang menjadi tempat penyampaian pandangan itu juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perekonomian, Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok. Kehadiran Ahok berlangsung dalam agenda Millennium Public Pulse 28. Kegiatan tersebut diselenggarakan setiap tanggal 28 dan menjadi bagian dari rangkaian menuju puncak satu abad Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2028. Dengan demikian, pembahasan mengenai risiko krisis dan ketahanan generasi muda disampaikan dalam agenda yang berlangsung berkala, sekaligus diarahkan pada momentum peringatan bersejarah tersebut. Pesan Tom menempatkan anak muda sebagai pihak yang perlu bersiap menghadapi dampak, tetapi tetap menjaga keberanian dan keteguhan ketika ketidakpastian muncul di hadapan mereka.
Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan krisis dengan menyampaikan keyakinan bahwa kondisi Indonesia tidak akan kembali seperti yang terjadi pada 1998. Optimisme tersebut disampaikan meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih mengalami tekanan dan bergerak tidak stabil. Dalam sumber, Purbaya disebut menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Juni lalu. Ia menilai gejolak kurs perlu dicermati, tetapi tidak serta-merta menjadi tanda bahwa perekonomian sedang menuju krisis besar seperti pada masa lalu.
Menurut Purbaya, salah satu dasar pandangannya adalah keadaan fiskal dan ekonomi Indonesia yang dinilainya masih baik. Situasi saat ini, dalam penilaiannya, memiliki landasan yang berbeda dari kondisi menjelang krisis 1998. Tekanan terhadap rupiah disebut dipengaruhi oleh sejumlah sentimen negatif, sehingga pergerakan mata uang tidak hanya mencerminkan keadaan ekonomi domestik. Faktor-faktor sentimen tersebut dapat menambah tekanan di pasar, tetapi tidak menghapus penilaian bahwa fundamental fiskal dan ekonomi masih berada dalam kondisi yang baik. Karena itu, ia tidak melihat pelemahan rupiah sebagai alasan untuk langsung menyimpulkan bahwa krisis serupa akan terulang.
Purbaya juga menilai tekanan pada rupiah dapat ditangani melalui koordinasi pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Kerja bersama dinilai penting untuk merespons dinamika nilai tukar sekaligus menjaga kepercayaan terhadap perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan fiskal perlu dijalankan dengan baik dan konsisten. Pengelolaan fiskal yang terjaga dapat membantu mendukung stabilitas serta memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, menurut pandangan tersebut, perlu memastikan kebijakan anggaran tetap selaras dengan upaya mendorong kegiatan ekonomi, tanpa mengabaikan tantangan yang sedang berlangsung. Optimisme Purbaya dengan demikian disertai penekanan pada koordinasi dan pengelolaan kebijakan, bukan semata-mata anggapan bahwa tekanan pasar akan berlalu dengan sendirinya. Respons terkoordinasi diharapkan membantu mengelola gejolak rupiah dan menjaga momentum pertumbuhan, meskipun sentimen negatif masih perlu dipantau secara cermat oleh otoritas terkait.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama dalam merespons dinamika global. Koordinasi BI dan Kementerian Keuangan terus diperkuat, terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ketika tekanan eksternal meningkat. Menurut Perry, keselarasan kebijakan diperlukan agar langkah pemerintah dan bank sentral saling mendukung, baik dalam menjaga kepercayaan pasar maupun memastikan kondisi keuangan domestik tetap terkendali.
Dalam koordinasi tersebut, kedua lembaga menyepakati dua langkah utama. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar investor memiliki alasan lebih kuat untuk menempatkan dananya di Indonesia. Upaya ini ditujukan untuk mendorong arus modal asing kembali masuk, setelah kenaikan suku bunga di luar negeri membuat aset global tertentu lebih menarik. Kedua, BI dan Kementerian Keuangan akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Ketersediaan dana yang memadai dinilai penting untuk mendukung kelancaran transaksi, pembiayaan, serta kegiatan ekonomi, sekaligus mengurangi risiko tekanan likuiditas di dalam negeri.
Perry menjelaskan, perubahan suku bunga global telah mendorong keluarnya modal dari sejumlah instrumen Indonesia. Arus keluar terjadi pada pasar saham dan surat berharga negara, sementara penarikan dari sekuritas rupiah yang diterbitkan BI berlangsung dalam jumlah lebih kecil. Pergerakan tersebut dapat menambah tekanan terhadap rupiah, sehingga koordinasi kebijakan dan pemantauan pasar menjadi perhatian bersama. Salah satu pengaturan yang turut dibahas berkaitan dengan dana kas pemerintah.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
