Jakarta | US-ASEAN Business Council (US-ABC) menerbitkan sebuah white paper yang memuat rekomendasi untuk mendukung ambisi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dokumen ini disusun sebagai kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus sebagai rangkuman pandangan dan pengalaman organisasi dalam bekerja bersama berbagai pihak di Indonesia. Rekomendasi di dalamnya mencakup masukan yang diharapkan dapat membantu memperkuat kondisi bagi pertumbuhan, investasi, dan kegiatan usaha. Penyusunannya berangkat dari pemahaman bahwa target ekonomi memerlukan upaya lintas sektor, serta dialog berkelanjutan pemerintah dan pelaku industri. Karena itu, laporan tersebut tidak hanya menyoroti sasaran pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan proses kolaborasi yang melandasi penyusunan usulan.
Country Head Indonesia US-ABC, Bhredipta Socarana, menyampaikan bahwa keterlibatan organisasi dengan pemerintah berlangsung secara aktif. Sepanjang 2026, US-ABC mengadakan lebih dari 70 pertemuan dengan pemerintah. Pertemuan-pertemuan tersebut menjadi bagian dari interaksi yang memungkinkan organisasi memahami prioritas, tantangan, dan kebutuhan kebijakan di Indonesia. Bersamaan dengan hubungan bersama pemerintah, US-ABC juga berkolaborasi dengan para pelaku industri yang beroperasi di berbagai sektor. Keterlibatan anggota memberikan perspektif praktis mengenai dinamika bisnis dan peluang untuk mendorong kegiatan ekonomi. Dengan memadukan percakapan kebijakan dan pengalaman industri, penyusunan white paper berupaya menangkap beragam sudut pandang, bukan hanya mengandalkan satu sumber masukan. Proses ini menjadi refleksi dari kemitraan yang telah dibangun serta komitmen untuk mendukung dialog konstruktif.
Laporan tersebut dimaksudkan menjadi panduan bagi inisiatif strategis US-ABC ke depan dalam mendukung pertumbuhan Indonesia. Isinya disusun berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada para anggota serta diskusi intensif bersama mereka. Kedua metode itu membantu mengumpulkan masukan terstruktur dan menggali penjelasan lebih mendalam tentang isu yang dianggap penting. Hasilnya kemudian menjadi landasan bagi rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengarahkan keterlibatan organisasi selanjutnya. Dengan demikian, white paper berfungsi sebagai jembatan pengalaman anggota, komunikasi dengan pemerintah, dan rencana kerja strategis. Dokumen ini juga menyediakan kerangka bagi percakapan lanjutan mengenai langkah-langkah yang relevan untuk memperkuat iklim usaha dan mendorong investasi. Pendekatan kolaboratif tersebut menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan memerlukan koordinasi, pertukaran gagasan, dan tindak lanjut yang konsisten dari berbagai pemangku kepentingan.
Para pengusaha Amerika Serikat menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen dapat dicapai, tetapi bukan sesuatu yang otomatis terwujud. Pandangan tersebut menempatkan kerja sama sebagai prasyarat utama: pemerintah perlu menyediakan arah kebijakan dan iklim usaha yang mendukung, sementara pelaku usaha berperan melalui investasi, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja. Masyarakat luas juga dinilai memiliki peran penting, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Karena itu, pencapaian target bergantung pada kontribusi berbagai pihak, bukan hanya kebijakan pemerintah atau ekspansi bisnis secara terpisah.
Socarana mengaitkan penilaian itu dengan pengalaman historis Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 8 persen pernah tercapai pada era 1980-an, setelah terjadi lonjakan pasokan minyak. Periode tersebut menjadi salah satu rujukan bahwa laju pertumbuhan setinggi itu pernah hadir dalam kondisi tertentu. Namun, konteks yang melatarbelakanginya perlu diperhatikan: dinamika sektor energi saat itu memberi dorongan yang berbeda dari sumber pertumbuhan yang mungkin tersedia sekarang. Pengalaman masa lalu, dalam pandangan Socarana, dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan hasil yang sama akan terulang.
Ia juga menyoroti perkembangan pada 1990-an, ketika stabilitas ekonomi berlanjut dengan pertumbuhan sekitar 6,9 persen dan proses industrialisasi turut menopang kinerja tersebut. Catatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan stabilitas dapat berkaitan dengan perubahan struktur ekonomi, termasuk penguatan industri. Bagi para pengusaha Amerika Serikat, pengalaman tersebut relevan untuk membahas cara mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus menjaga fondasi ekonomi. Meski demikian, angka historis itu merupakan konteks bagi penilaian mereka, bukan jaminan bahwa target 8 persen akan tercapai. Hasil ke depan tetap bergantung pada kualitas kolaborasi, kondisi ekonomi, dan kemampuan seluruh pihak merespons tantangan yang muncul.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, investasi dinilai berpotensi menjadi daya ungkit produk domestik bruto yang lebih besar dibandingkan konsumsi domestik maupun aktivitas ekspor-impor. Pandangan ini menempatkan investasi sebagai salah satu perhatian penting dalam pembahasan strategi pertumbuhan. Arus modal yang masuk dapat mendukung perluasan kegiatan ekonomi dan kapasitas industri, sehingga dampaknya berpeluang melampaui peningkatan permintaan konsumsi atau perubahan transaksi perdagangan. Namun, potensi tersebut tidak otomatis terwujud. Keputusan investor dipengaruhi oleh keyakinan bahwa lingkungan usaha memberikan dasar yang cukup kuat untuk menjalankan kegiatan dan menyusun rencana jangka panjang.
Kepercayaan tersebut bertumpu pada sejumlah hal, termasuk kejelasan regulasi, kapabilitas, serta kemitraan strategis. Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha memahami kerangka dan arah kebijakan yang menjadi dasar operasional. Kapabilitas turut menentukan kemampuan untuk menjalankan rencana investasi, sementara kemitraan strategis dapat menjadi unsur penting dalam menghubungkan berbagai pihak yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk persepsi investor terhadap peluang dan risiko. Karena itu, upaya menarik investasi tidak cukup hanya mengandalkan besarnya potensi pasar; keyakinan bahwa aturan dan kondisi pendukung dapat dipahami juga menjadi pertimbangan utama.
Socarana menekankan pentingnya stabilitas kebijakan agar industri memiliki ruang untuk menyusun rencana dengan baik. Ketika arah kebijakan relatif dapat diperkirakan, perusahaan dapat mempertimbangkan kegiatan dan kebutuhan usahanya secara lebih terarah, termasuk dalam menetapkan rencana pengembangan. Stabilitas juga relevan bagi penciptaan lapangan kerja: industri yang mampu merencanakan kegiatan dengan lebih pasti memiliki dasar yang lebih baik untuk mengembangkan operasinya dan membuka kesempatan kerja. Sebaliknya, perubahan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian dapat menyulitkan proses perencanaan. Dengan demikian, kepastian dan konsistensi kebijakan merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan, mendorong investasi, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
CEO US-ABC Ambassador Brian McFeeters menyampaikan bahwa organisasinya baru saja mengadakan 21 pertemuan dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi di Indonesia. Keterangan tersebut menunjukkan intensitas komunikasi US-ABC dengan pemangku kebijakan, sekaligus memberi gambaran mengenai upaya organisasi itu untuk menjalin hubungan langsung dengan pemerintah. Dalam konteks pembahasan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, rangkaian pertemuan ini menjadi bagian dari dialog dunia usaha dan pejabat publik. Namun, jumlah pertemuan saja tidak menjelaskan seluruh agenda, isi pembicaraan, maupun hasil spesifik yang dibahas dalam setiap pertemuan. Karena itu, informasi yang dapat ditegaskan dari pernyataan McFeeters adalah skala keterlibatan tersebut dan pihak-pihak yang disebut, bukan rincian kesepakatan atau kebijakan baru.
Di pejabat yang tercantum dalam keterangan itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. McFeeters juga menyebut Gubernur Bank Indonesia yang baru sebagai salah satu pihak dalam rangkaian pertemuan. Penyebutan tokoh-tokoh tersebut mencakup unsur koordinasi perekonomian, pengelolaan keuangan negara, serta otoritas moneter. Ketiganya memiliki peran kelembagaan yang relevan dalam pembahasan kondisi ekonomi, meskipun keterangan yang tersedia tidak merinci pokok bahasan bersama masing-masing pejabat. Dengan demikian, daftar tersebut memperlihatkan cakupan komunikasi pada tingkat pemerintahan dan lembaga ekonomi, tanpa menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa ada komitmen tertentu yang telah disepakati.
McFeeters menggambarkan rangkaian pertemuan itu sebagai contoh nyata kemitraan operasional dan langkah konkret berikutnya.
Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas
