Bandung | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pelajar Progresif Indonesia menggelar edukasi literasi media dan politik bertajuk “Trias Politika” di Bandung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 500 pelajar dari Bandung Raya, dengan mayoritas peserta merupakan pemilih pemula. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah di kawasan tersebut menjadikan forum ini ruang untuk membahas hubungan media, informasi politik, dan partisipasi generasi muda. Melalui kegiatan edukatif ini, penyelenggara mengajak pelajar memahami bahwa informasi yang mereka temui setiap hari dapat memengaruhi cara pandang terhadap isu publik dan proses demokrasi.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan membaca konten secara cermat menjadi bekal penting, terutama bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya. Pelajar dapat menjumpai berita, opini, potongan video, maupun klaim politik yang beredar cepat dan belum tentu menyajikan konteks secara utuh. Karena itu, forum “Trias Politika” diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam mengonsumsi informasi secara kritis. Sikap tersebut mencakup kebiasaan memeriksa sumber, membedakan fakta dari pendapat, serta mempertimbangkan keakuratan dan kelengkapan informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.
Tujuan lainnya adalah mendorong para pelajar menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Menjelang keterlibatan mereka dalam pemilu, pemahaman terhadap informasi politik dapat membantu peserta menilai isu dan pilihan secara lebih bertanggung jawab, bukan sekadar mengikuti tren atau ajakan yang muncul di linimasa. Literasi media juga memberi ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi tanpa mudah terseret kabar menyesatkan maupun narasi yang memecah belah. Dengan bekal berpikir kritis, pelajar diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga integritas dalam menyampaikan pandangan. Edukasi semacam ini menempatkan kecakapan bermedia sebagai bagian penting dari kesiapan mereka berperan dalam kehidupan demokratis.
Materi kegiatan mengajak peserta memperlakukan informasi politik di media sosial secara kritis, bukan langsung mempercayai atau menyebarkannya. Sebelum menerima sebuah kabar, pelajar perlu memeriksa sumber, tanggal penerbitan, konteks, serta apakah isi unggahan didukung bukti yang dapat ditelusuri. Perbedaan fakta, opini, dan ajakan juga perlu diperhatikan agar pesan yang bersifat persuasif tidak dianggap sebagai laporan objektif. Jika informasi penting atau memicu emosi, peserta dianjurkan menunda penyebaran sampai memperoleh pembanding dari sumber lain yang tepercaya.
Pembahasan tentang hoaks menekankan ciri yang patut diwaspadai, seperti judul sensasional, klaim tanpa sumber jelas, gambar atau kutipan yang dilepaskan dari konteks, serta permintaan untuk segera membagikan pesan. Ciri tersebut bukan bukti tunggal bahwa sebuah informasi palsu, tetapi menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peserta dapat mencari sumber awal, membandingkan pemberitaan, dan menguji apakah bukti yang disertakan benar-benar mendukung klaim. Sikap terbuka untuk mengoreksi pemahaman juga penting ketika ditemukan informasi yang lebih kuat atau klarifikasi.
Materi turut memperkenalkan filter bubble dan echo chamber sebagai fenomena yang dapat muncul dalam penggunaan media baru. Filter bubble menggambarkan keadaan ketika pilihan konten yang terlihat semakin dipengaruhi oleh kebiasaan dan minat pengguna. Sementara itu, echo chamber merujuk pada lingkungan komunikasi yang cenderung mengulang pandangan serupa, sehingga sudut pandang berbeda lebih jarang ditemui. Keduanya dapat membentuk kesan bahwa pendapat yang sering muncul merupakan satu-satunya pandangan yang ada. Karena itu, peserta diajak menyadari pengaruh rekomendasi platform, mencari perspektif yang beragam, dan berdialog tanpa merendahkan pihak lain.
Urgensi kecakapan tersebut sejalan dengan temuan riset yang dikutip KPID Jawa Barat: 80,20 persen pandangan politik Generasi Z diperoleh dari media sosial. Angka ini disampaikan sebagai konteks pentingnya kehati-hatian dalam menerima konten, bukan sebagai alasan untuk menolak seluruh informasi digital. Dengan menyaring sumber, mengenali kemungkinan hoaks, serta memahami dinamika politik secara sehat dan objektif, pelajar dapat membangun penilaian yang lebih mandiri. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam percakapan politik secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan bukti dan menghormati perbedaan.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menekankan bahwa literasi media merupakan bekal penting bagi generasi muda ketika arus informasi semakin deras dan beragam. Pelajar tidak cukup hanya mampu mengakses berita atau unggahan di media sosial; mereka juga perlu memahami bagaimana informasi dibuat, disebarkan, dan dapat memengaruhi pandangan. Kemampuan tersebut membantu mereka merespons isu politik dengan tenang, bukan sekadar mengikuti narasi yang ramai atau membagikan konten tanpa memeriksa kebenarannya.
Menurut Adiyana, tantangan ini semakin terasa di media baru, tempat informasi dapat beredar luas dalam waktu singkat tanpa melalui proses penyuntingan yang sama seperti pada media konvensional. Karena itu, pelajar perlu membedakan informasi politik yang valid dari hoaks, opini yang disamarkan sebagai fakta, serta konten manipulatif yang sengaja dirancang untuk memancing emosi. Pemeriksaan sumber, tanggal publikasi, konteks, dan dukungan dari sumber tepercaya menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum mempercayai atau meneruskan sebuah unggahan.
Ia juga mengingatkan bahwa paparan konten tertentu dapat mengganggu proses berpikir apabila diterima begitu saja. Informasi yang menyesatkan berpotensi membentuk penilaian secara terburu-buru, memperkuat prasangka, atau mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Sikap kritis bukan berarti menolak semua informasi, melainkan menimbang bukti dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang secara proporsional. Kebiasaan berdiskusi dengan santun serta mengakui ketika informasi belum terverifikasi turut memperkuat ketahanan pelajar dalam menghadapi dinamika digital.
Adiyana berharap pelajar Bandung Raya tumbuh sebagai konsumen media yang kritis dan bertanggung jawab. Harapan itu juga berkaitan dengan peran mereka sebagai pemilih pemula: keputusan politik sebaiknya didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kabar viral atau ajakan yang tidak jelas sumbernya. Dengan literasi media yang kuat, generasi muda dapat mengenali hak dan tanggung jawabnya, menjaga integritas saat menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam demokrasi secara cerdas. Sikap tersebut penting agar ruang digital menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat, sekaligus membantu para pemilih muda menentukan pilihan secara sadar dan berintegritas.
Ketua Umum Pelajar Progresif Indonesia, Chandra, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam kegiatan ini merupakan langkah untuk memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda. Menurutnya, pemahaman politik tidak semestinya dipandang sebagai urusan yang jauh dari kehidupan pelajar. Isu politik berkaitan dengan keputusan dan kebijakan publik yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan ruang sosial yang dihadapi anak muda setiap hari.
Karena itu, pelajar perlu memperoleh bekal untuk memahami isu secara cermat, menilai informasi berdasarkan konteks, serta membedakan fakta dari opini. Chandra menilai pendidikan politik yang sehat dapat membantu generasi muda membangun pandangan secara lebih kritis, tanpa mudah terbawa arus percakapan atau terpancing oleh konten yang belum terverifikasi. Bekal tersebut juga penting agar keterlibatan anak muda dalam membicarakan persoalan publik berlangsung dengan pengetahuan dan tanggung jawab.
Perspektif penyiaran dinilai turut berperan dalam upaya tersebut. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, pemahaman mengenai cara kerja penyampaian berita dapat membantu peserta mengenali proses penyajian informasi dan memeriksa sumbernya. Sudut pandang ini diperlukan untuk mencegah penyebaran misinformasi maupun hoaks, terutama ketika isu politik disampaikan melalui unggahan singkat yang mudah dibagikan. Literasi media dan pendidikan politik dengan demikian saling melengkapi: satu membantu pembaca menilai informasi, sementara yang lain memberi dasar untuk memahami dampak isu yang dibicarakan.
Rangkaian kegiatan dirancang melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif.
Baca juga: Sambut HUT TNI Ke-81, Kodim Bojonegoro bersama Polkes bekali Ratusan Pelajar Jurus Penyelamat ‘AMAN–CPR’ | Bentuk Karakter Pelajar Sejak Dini, Babinsa Lakukan Manunggal Pendidikan | Tanamkan Kepedulian Sejak Dini, Pelajar Antusias Terima Materi Karhutla dari Tim Penyuluh
