Jakarta | Bahlil Lahadalia meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi mempercepat proyek hulu yang belum berjalan. Dorongan ini ditujukan untuk mendorong kegiatan yang sudah memiliki dasar perencanaan agar segera beralih dari tahap persiapan menuju pelaksanaan. Percepatan tersebut dinilai penting dalam upaya mengerek produksi migas nasional, terutama ketika proyek-proyek yang telah melewati tahapan awal masih belum menghasilkan tambahan produksi. Bahlil menyampaikan permintaan itu saat menghadiri Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (Forek Hulu Migas 2026), sebagaimana diberitakan pada 1 November 2026.
Secara khusus, ia menyoroti perusahaan yang telah menuntaskan eksplorasi dan memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (POD), tetapi belum melanjutkan proyek ke pengembangan lapangan. Persetujuan POD menandai bahwa rencana pengembangan telah mendapat lampu hijau, sehingga proyek semestinya memiliki pijakan untuk bergerak ke tahap berikutnya. Namun, apabila kegiatan berhenti setelah persetujuan diperoleh, potensi sumber daya yang telah diidentifikasi belum dapat berkontribusi pada produksi. Bahlil meminta KKKS terkait tidak membiarkan jeda tersebut berlarut-larut dan segera menindaklanjuti rencana yang telah disetujui.
Pesan itu menempatkan kelanjutan proyek sebagai perhatian penting dalam pengelolaan hulu migas. Perusahaan perlu memastikan kesiapan teknis, komersial, dan operasional, sekaligus menuntaskan langkah yang diperlukan untuk memulai pengembangan lapangan. Dengan demikian, persetujuan rencana tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar bagi pekerjaan nyata di lapangan. Pemerintah, melalui dorongan kepada para kontraktor, mengharapkan proyek yang sudah melewati eksplorasi dan memperoleh POD dapat bergerak lebih cepat menuju realisasi. Bahlil menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Dalam kapasitas tersebut, arahannya kepada KKKS menegaskan perlunya menjaga kesinambungan penemuan potensi, persetujuan pengembangan, dan pelaksanaan proyek. Percepatan bukan sekadar memulai kegiatan, tetapi juga memastikan tahapan pengembangan dijalankan secara efektif agar peluang peningkatan produksi dapat segera diwujudkan.
Produksi minyak dan gas Indonesia mengalami penurunan secara alamiah dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi tantangan mendasar bagi upaya menjaga tingkat produksi nasional, karena penurunan berlangsung ketika kegiatan sektor migas tetap perlu dipertahankan. Peningkatan produksi tidak dapat hanya mengandalkan lapangan yang telah lama beroperasi. Perhatian juga perlu diarahkan pada pengembangan lapangan yang dapat mendukung kegiatan produksi, terutama proyek yang proses persetujuannya telah diselesaikan. Situasi tersebut menjadikan waktu pelaksanaan sebagai hal penting. Jika proyek yang sudah disetujui tidak segera diwujudkan, kontribusinya dalam menghadapi penurunan alamiah akan tertunda. Percepatan pelaksanaan dipandang sebagai langkah untuk memastikan rencana pengembangan bergerak menuju realisasi, bukan berhenti pada tahap persetujuan. Dalam konteks ini, tantangan produksi berkaitan dengan kemampuan sektor untuk merespons kondisi lapangan dan menjalankan proyek yang telah direncanakan.
Tantangan tersebut semakin nyata karena sebagian besar lapangan migas domestik telah memasuki fase mature atau berusia tua. Lapangan yang sudah beroperasi lama berada dalam kondisi berbeda dibandingkan lapangan yang baru dikembangkan, sementara produksi nasional secara keseluruhan terus menghadapi penurunan alamiah. Keadaan ini memperkuat alasan agar pengembangan lapangan tidak tertunda setelah memperoleh persetujuan. Proyek yang telah disetujui merupakan bagian dari upaya yang sudah direncanakan untuk mendukung produksi, sehingga pelaksanaannya perlu menjadi perhatian. Ketika lapangan-lapangan yang ada semakin tua, menunggu terlalu lama untuk merealisasikan proyek yang tersedia dapat membuat respons terhadap tantangan produksi berjalan lebih lambat. Karena itu, percepatan bukan sekadar soal menyelesaikan tahapan administratif, melainkan juga memastikan pengembangan yang telah mendapat persetujuan dapat dilanjutkan secara nyata. Fokus pada realisasi proyek menjadi relevan di tengah kondisi lapangan domestik yang didominasi aset berusia matang.
Penurunan alamiah dan usia lapangan yang semakin tua menunjukkan mengapa proyek migas yang telah disetujui perlu segera direalisasikan. Keduanya merupakan kondisi yang berkaitan langsung dengan tantangan mempertahankan produksi nasional. Percepatan pengembangan memberi ruang bagi proyek yang sudah direncanakan untuk bergerak ke tahap pelaksanaan, sehingga tidak tertahan setelah persetujuan diberikan. Hal ini penting agar perhatian terhadap produksi tidak hanya bertumpu pada kondisi lapangan yang ada, tetapi juga mencakup upaya menjalankan pengembangan yang telah disiapkan. Dalam kerangka tersebut, dorongan untuk mempercepat proyek menanggapi kebutuhan menghadapi penurunan produksi dari tahun ke tahun sekaligus kenyataan bahwa sebagian besar lapangan domestik telah memasuki fase mature. Realisasi proyek yang telah disetujui menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan dalam merespons kedua tantangan itu, tanpa mengabaikan bahwa penurunan alamiah dan usia lapangan tetap menjadi kondisi yang harus dihadapi sektor migas Indonesia.
Bahlil menegaskan bahwa perusahaan pemegang konsesi migas perlu menunjukkan kemajuan nyata setelah memperoleh hak pengelolaan. Apabila perusahaan tidak sanggup meneruskan kegiatan hingga tahap pengembangan atau produksi, konsesi tersebut diminta untuk diserahkan kembali kepada negara. Penegasan ini mencerminkan upaya pemerintah agar wilayah kerja yang memiliki potensi tidak terus tertahan tanpa kepastian tindak lanjut. Dalam sektor migas, jeda panjang eksplorasi, pengembangan, dan produksi dapat menghambat pemanfaatan sumber daya serta menunda tambahan pasokan bagi kebutuhan nasional.
Setelah konsesi dikembalikan, pemerintah dapat menilai dan menawarkan pengelolaannya kepada pihak yang dianggap memiliki kemampuan teknis, pendanaan, dan kesiapan untuk bekerja. Pertamina dapat menjadi salah satu pihak yang dipertimbangkan, tetapi peluang juga terbuka bagi kerja sama dengan perusahaan lain. Dengan demikian, pengembalian konsesi tidak serta-merta berarti kegiatan dihentikan; langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk mencari operator yang lebih mampu melanjutkan proyek. Penentuan pihak pengganti tetap perlu mempertimbangkan kelayakan, rencana kerja, serta kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.
Bahlil juga mengingatkan bahwa tuntutan untuk bergerak cepat berlaku bagi seluruh perusahaan, termasuk Pertamina. Pemerintah mengejar peningkatan produktivitas dan lifting migas, sehingga penguasaan wilayah kerja harus diikuti pelaksanaan kegiatan yang terukur. Percepatan bukan sekadar soal memulai proyek, melainkan memastikan tahapan kerja berjalan sesuai rencana dan mampu membawa lapangan menuju produksi. Pesan tersebut menempatkan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengelolaan konsesi: pihak yang menerima tanggung jawab diharapkan segera bekerja, sedangkan wilayah yang tidak dapat dikembangkan perlu dialihkan agar potensinya dapat dimanfaatkan. Dengan mendorong kepastian operator dan kemajuan proyek, pemerintah berharap hambatan pengembangan dapat dikurangi serta kontribusi produksi migas nasional meningkat.
Bahlil meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempercepat tahapan pengembangan wilayah kerja baru, terutama proses lelang blok migas dan penandatanganan kontrak kerja sama. Percepatan tersebut dinilai penting agar potensi sumber daya yang belum dikelola dapat segera ditawarkan kepada investor dan masuk ke tahap eksplorasi. Semakin cepat proses berjalan, semakin terbuka pula peluang untuk menemukan cadangan baru yang dapat mendukung produksi minyak dan gas nasional.
Menurut Bahlil, terdapat 118 blok migas baru yang berpotensi dilelang. Potensi itu perlu ditindaklanjuti dengan proses yang terencana dan tidak berlarut-larut, mulai dari penyiapan wilayah kerja hingga penyelesaian kontrak. Ia mendorong jajaran terkait memastikan setiap tahapan memiliki kepastian waktu serta informasi yang dapat diakses oleh calon peserta. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk mengerjakan proyek dapat mengambil bagian tanpa menghadapi hambatan administratif yang tidak perlu.
Bahlil juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pendaftaran lelang, pengurusan perizinan, dan pembahasan kontrak kerja sama. Ia mengimbau perusahaan agar melaporkan apabila menemukan dugaan praktik di bawah tangan pada salah satu proses tersebut.
Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Wakil Panglima TNI Pimpin Ziarah Nasional HUT Ke-81 TNI, Teladani Semangat Juang Para Pahlawan | Peringati HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Ziarah Nasional dan Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan
