Kabupaten Parigi Moutong | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi dan berdampak pada masyarakat. Informasi tersebut dihimpun dalam pemantauan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB selama periode 7 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga 8 November 2026 pukul 07.00 WIB. Laporan ini menggambarkan kondisi kebencanaan dalam rentang satu hari, termasuk penanganan kebakaran dan upaya menghadapi dampak kekeringan. Meski beberapa kejadian dapat ditangani, gangguan yang ditimbulkan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan warga terdampak.
Salah satu kejadian karhutla tercatat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Api muncul pada 5 November sekitar pukul 20.00 WITA di kawasan pegunungan Tokasa, Desa Tanalanto, Kecamatan Torue. Berdasarkan perkiraan awal, area yang terbakar mencapai sekitar dua hektare. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi lokasi dan waktu kejadian menjadi bagian dari laporan penanganan, sementara kondisi di lapangan memerlukan koordinasi berbagai unsur agar api tidak meluas ke area lain dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tetap dapat diperhatikan.
BPBD setempat berkoordinasi dengan TNI, Polri, aparat desa, serta warga untuk melakukan pemadaman. Kolaborasi tersebut mendukung upaya penanganan di kawasan pegunungan, dengan warga dan petugas bekerja bersama sesuai kondisi setempat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.15 WITA pada 6 November. Tidak dicatat adanya korban jiwa, namun luas area terbakar menunjukkan bahwa karhutla tetap dapat mengancam lingkungan dan memerlukan kewaspadaan. Peristiwa ini menjadi salah satu kejadian yang masuk dalam pemantauan BNPB, bersama perkembangan kekeringan di wilayah Sulawesi.
BNPB menyatakan bencana-bencana tersebut masih berdampak pada masyarakat. Karena itu, pemantauan berkala dan koordinasi pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, aparat keamanan, serta warga menjadi penting. Informasi tentang kejadian, luas dampak, korban, dan status penanganan membantu pihak terkait menilai kebutuhan di lapangan. Untuk wilayah yang menghadapi kekeringan, perhatian terhadap dampak pada kehidupan warga juga diperlukan, sementara kesiapsiagaan karhutla perlu dijaga selama kondisi memungkinkan api berkembang. Laporan periode ini menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti setelah api padam; dampak bencana dan kebutuhan masyarakat tetap perlu dicermati oleh pihak berwenang.
Dua kebakaran lahan terjadi di Sulawesi Tenggara pada awal November 2026, masing-masing di Kota Kendari dan Kabupaten Bombana. Kedua kejadian tersebut ditangani oleh unsur pemerintah daerah bersama petugas pemadam dan masyarakat setempat. Penanganan mencakup pemadaman api, sementara pemerintah kabupaten juga menetapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kebakaran pertama terjadi pada 4 November 2026 sekitar pukul 10.58 WITA di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Api menghanguskan sekitar empat hektare lahan. Berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran dipicu oleh pembakaran lahan yang dilakukan pemiliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan atau pengelolaan lahan dengan cara membakar dapat memicu kebakaran yang meluas, terutama ketika kondisi lingkungan kering.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari bersama tim pemadam kebakaran dan penyelamatan melakukan upaya pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan dengan pendinginan serta pemeriksaan menyeluruh di lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api tersisa yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan. Hingga 7 November, api dilaporkan telah padam.
Kejadian berikutnya berlangsung pada 5 November sekitar pukul 08.01 WITA di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kebakaran di lokasi ini membakar sekitar satu hektare lahan. BPBD, TNI, Polri, dan warga bekerja bersama memadamkan api. Keterlibatan berbagai unsur membantu mengerahkan sumber daya di lapangan untuk menangani kejadian tersebut.
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan karhutla, Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla 2026. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-899 Tahun 2026, yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Status siaga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan unsur terkait untuk meningkatkan kesiapan selama periode tersebut. Rangkaian kejadian di Kendari dan Bombana sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap sumber api serta koordinasi cepat dalam penanganan kebakaran lahan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada 7 November 2026 pukul 13.32 WITA. Api membakar perkebunan milik warga di kawasan pegunungan Buntu Kamiri, yang mencakup Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, serta Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan. Luas area terdampak diperkirakan mencapai enam hektare.
Kondisi lahan yang kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor yang mempercepat perambatan api. Medan pegunungan yang terjal juga menambah tantangan bagi petugas dalam menjangkau titik kebakaran dan mengendalikan kobaran. Karena itu, penanganan di lapangan diarahkan untuk memadamkan api sekaligus mencegahnya meluas ke area perkebunan maupun kawasan sekitarnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, unsur TNI, dan masyarakat setempat. Mereka melakukan pemadaman serta pendinginan secara manual. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan kebutuhan untuk memastikan titik api yang telah ditangani tidak kembali menyala. Keterlibatan warga turut mendukung respons di lokasi yang sulit dijangkau.
Pada Sabtu malam, api masih terpantau menyala di kawasan Gunung Buntu Kamiri. Sementara itu, kebakaran di Desa Sampano dilaporkan padam pada pukul 19.20 WITA. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan masih perlu disesuaikan dengan titik kejadian masing-masing, terutama di area pegunungan yang berangin dan kering.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut petugas membutuhkan dukungan peralatan pemadaman dan perlengkapan pelindung diri. Ketersediaan sarana tersebut penting untuk membantu operasi berlangsung lebih efektif sekaligus menjaga keselamatan personel yang bekerja di lapangan. Pemantauan dan pendinginan lanjutan juga diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api, khususnya selama kondisi kering dan angin kencang masih berpotensi memperbesar kebakaran.
Kekeringan masih dirasakan warga Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, setelah musim kemarau berlangsung sejak Agustus 2026. Berkurangnya cadangan air bersih membuat pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Dampak tersebut dilaporkan menjangkau sekitar 1.868 kepala keluarga atau 5.574 jiwa yang tersebar di 15 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pasokan air bersih tetap mendesak selama curah hujan belum cukup untuk memulihkan ketersediaan air setempat.
Wilayah terdampak berada di empat kecamatan, yakni Bulagi, Bulagi Selatan, Peijing Tengah, dan Bulagi Utara. Bagi warga di desa-desa tersebut, berkurangnya persediaan air dapat membatasi akses untuk berbagai kebutuhan dasar. Karena kondisi kekeringan dapat berbeda satu dusun dan dusun lainnya, penanganan perlu memperhatikan keadaan serta kebutuhan yang dijumpai di lapangan. Data mengenai jumlah keluarga dan jiwa terdampak menjadi salah satu gambaran skala kebutuhan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan menyalurkan 520.000 liter air bersih ke 29 dusun. Setiap dusun atau desa memperoleh dua bak penampungan, dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Penempatan wadah tersebut menyediakan tempat untuk menampung air yang disalurkan dan dapat membantu warga mengakses pasokan di lingkungan mereka. Namun, langkah distribusi berikutnya tidak ditetapkan secara seragam, melainkan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
Baca juga: Kabut Asap Karhutla Ganggu Aktivitas dan Penerbangan di Palembang | DPR Membahas Wacana Penambahan 11 Kursi untuk Memperkuat Keterwakilan Wilayah | BMKG Petakan Wilayah Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang pada Jumat
151 kunjungan
