Kabupaten Bogor | Presiden Prabowo Subianto bertemu Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Presiden dan para tokoh kepolisian untuk berdiskusi mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keamanan serta perkembangan situasi nasional. Salah satu hal yang turut dibahas ialah isu dugaan penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo. Pembahasan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap keamanan komunikasi pejabat negara dan penanganan dugaan pelanggaran hukum.
Dai Bachtiar hadir dalam pertemuan tersebut bersama para purnawirawan Polri lainnya. Kehadiran mereka berlangsung atas undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Dengan hadirnya Kapolri aktif, mantan Kapolri, serta para purnawirawan, pertemuan itu mempertemukan sejumlah pihak yang memiliki pengalaman dalam institusi kepolisian. Namun, informasi mengenai kehadiran mereka tidak dengan sendirinya menjelaskan kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan dari pembicaraan. Hal yang dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia adalah bahwa dugaan penyadapan terhadap nomor Prabowo termasuk topik yang dibicarakan di Hambalang.
Isu penyadapan perlu dibedakan dari fakta yang telah terverifikasi. Penyebutan dugaan tersebut dalam pertemuan bukan bukti bahwa penyadapan benar terjadi, dan bukan pula keterangan tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab. Penentuan fakta memerlukan pemeriksaan serta informasi resmi dari pihak berwenang. Karena itu, perkembangan penyidikan—termasuk langkah yang telah ditempuh, bukti yang diperiksa, dan hasilnya—perlu dipantau melalui keterangan kepolisian atau lembaga terkait. Pertemuan di Hambalang menunjukkan bahwa isu itu mendapat perhatian dalam diskusi Presiden bersama jajaran dan para purnawirawan kepolisian, tetapi rincian lebih lanjut mengenai tindak lanjut penyidikan tidak dapat disimpulkan hanya dari pembahasan tersebut. Publik perlu menunggu penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menarik kesimpulan.
Mantan Kapolri Dai Bachtiar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat terkejut ketika mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap dirinya. Keterangan itu disampaikan Dai kepada wartawan pada Senin (9/11/2026), setelah menghadiri pertemuan di Hambalang. Ia menggambarkan reaksi Presiden sebagai respons atas informasi yang baru diterimanya, bukan sebagai kesimpulan mengenai pihak yang diduga melakukan penyadapan. Hingga informasi tersebut disampaikan, dugaan itu masih menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses penyidikan oleh aparat berwenang. Pernyataan Dai memberikan gambaran mengenai respons awal Presiden saat persoalan tersebut dibicarakan, sekaligus menunjukkan bahwa isu keamanan komunikasi mendapat perhatian dalam pertemuan itu.
Menurut Dai, Prabowo juga mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai dugaan tersebut. Respons kepolisian dinilai penting agar persoalan dapat diperiksa secara tepat dan tidak berkembang menjadi dampak yang lebih luas. Apresiasi itu, sebagaimana dijelaskan Dai, berkaitan dengan tindakan untuk segera merespons dugaan penyadapan, bukan pernyataan bahwa dugaan tersebut telah terbukti. Pemisahan laporan, proses pemeriksaan, dan hasil penyidikan tetap diperlukan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan prematur. Keterangan yang disampaikan kepada wartawan itu menempatkan tindak lanjut kepolisian sebagai bagian penting dari upaya mengklarifikasi perkara serta mengantisipasi konsekuensi yang mungkin muncul.
Dai tidak menguraikan secara terperinci dalam keterangannya siapa yang diduga melakukan penyadapan ataupun bagaimana dugaan itu diketahui. Karena itu, perkembangan perkara perlu merujuk pada informasi resmi dari kepolisian dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah penyidikan diharapkan dapat menjelaskan dasar laporan, menelusuri kemungkinan bukti, serta memastikan apakah benar terjadi tindakan penyadapan. Pada saat yang sama, kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik penting untuk menjaga proses hukum dan menghindari penyebaran klaim yang belum terverifikasi. Pernyataan Dai mengenai keterkejutan Prabowo dan apresiasinya terhadap respons Kapolri menjadi keterangan tentang sikap Presiden, sementara kepastian atas dugaan tersebut bergantung pada hasil penyidikan.
Perkembangan penyidikan dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden membawa perubahan pada jumlah tersangka dari tiga menjadi empat orang. Penambahan tersebut menempatkan Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Dengan perkembangan ini, seluruh tersangka yang disebut dalam penyidikan berjumlah empat jenderal polisi.
Sebelum Slamet ditetapkan, penyidik telah lebih dahulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Penetapan Slamet menambah daftar tersebut, sehingga perkembangan terbaru perkara tidak lagi terbatas pada tiga nama yang sebelumnya telah berstatus tersangka.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyatakan bahwa penetapan Slamet didasarkan pada hasil gelar perkara. Keterangan itu menjelaskan dasar prosedural yang disampaikan kepolisian terkait perubahan status hukum Slamet. Gelar perkara menjadi landasan bagi penyidik untuk menilai hasil penyidikan dan menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk penetapan seseorang sebagai tersangka.
Meski jumlah tersangka telah bertambah, informasi tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan secara lengkap peran masing-masing orang dalam dugaan penyadapan. Penetapan status tersangka juga perlu dibedakan dari putusan pengadilan: proses penyidikan masih berjalan dan dugaan yang diselidiki tetap harus diuji melalui tahapan hukum. Karena itu, perkembangan mengenai penambahan tersangka sebaiknya dibaca bersama keterangan resmi penyidik, tanpa menyimpulkan kesalahan sebelum perkara diputus.
Perubahan dari tiga menjadi empat tersangka menandai perluasan penyidikan terhadap dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden. Publikasi nama-nama tersebut meningkatkan perhatian terhadap proses penanganan perkara, termasuk dasar penetapan dan bukti yang akan disampaikan dalam proses hukum. Untuk saat ini, keterangan Suhermanto mengenai hasil gelar perkara merupakan informasi yang tersedia tentang penetapan Slamet. Rincian lebih lanjut mengenai materi gelar perkara, konstruksi perkara, maupun perkembangan pemeriksaan belum dijabarkan dalam keterangan yang disampaikan di sini. Pembaruan berikutnya akan bergantung pada informasi resmi dari kepolisian serta tahapan penyidikan dan proses peradilan.Dalam penyidikan dugaan penyadapan nomor Presiden Prabowo, nama Slamet Uliandi disebut terkait dengan upaya menghapus jejak hasil penyadapan. Ketika menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, Slamet diduga memberikan izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus jejak tersebut. Dugaan ini menjadi bagian dari perkara yang sedang ditangani penyidik, sehingga peran dan keterlibatan masing-masing pihak masih harus diuji melalui proses hukum. Informasi mengenai dugaan pemberian izin itu juga perlu dibedakan dari putusan pengadilan: sampai perkara diputus, status para pihak tetap sebagai tersangka atau pihak yang disebut dalam penyidikan, bukan sebagai pelaku yang telah terbukti bersalah.
Penyadapan yang diusut disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sasaran yang diduga dipantau tidak terbatas pada Presiden, melainkan mencakup sejumlah pejabat negara dan tokoh politik. Menurut keterangan dalam pengungkapan perkara, jangkauannya juga meliputi media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan pengusaha. Luasnya kelompok yang disebut menjadi sasaran memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya menelusuri dugaan akses terhadap satu nomor, tetapi juga memeriksa dugaan pola pemantauan terhadap berbagai pihak. Namun, rincian sasaran, metode yang digunakan, dan bukti yang mendukung setiap dugaan tetap menjadi materi penyidikan dan perlu disampaikan secara hati-hati.
Slamet tidak ditahan karena, menurut penyidik, kondisinya sedang sakit. Keadaan ini berbeda dari tiga tersangka lain yang ditempatkan di Mako Brimob setelah sebelumnya berada di Rumah Tahanan Mabes Polri. Perbedaan perlakuan penahanan tersebut dijelaskan berdasarkan kondisi Slamet, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus statusnya dalam proses perkara. Kepada Slamet disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) mengenai akses ilegal, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun.
Baca juga: Sikap Jokowi terhadap Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Mulai Dipertanyakan | Prabowo Panggil Dua Pejabat KKP ke Kediamannya di Hambalang | Status Pengambilalihan Gaji PPPK Daerah dan Perkembangan Kenaikan Gaji ASN
5 kunjungan
