Jakarta | Mantan Presiden Kolombia Gustavo Petro menghadapi penyelidikan setelah seorang perempuan mengajukan pengaduan mengenai dugaan hubungan seksual yang dikaitkan dengan pemberian kontrak pemerintah. Pengaduan tersebut memicu pemeriksaan oleh lembaga hukum Kolombia, tetapi keberadaan penyelidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Petro melakukan pelanggaran. Pada tahap ini, tuduhan masih harus diuji melalui proses hukum dan keterangan para pihak.
Ketua Mahkamah Agung Kolombia, Mauricio Lenis, mengatakan bahwa sebagian peristiwa yang dilaporkan diduga berlangsung ketika Petro masih menjadi anggota kongres. Peristiwa lain, menurut keterangannya, diduga terjadi saat Petro menjabat sebagai presiden. Rentang waktu tersebut menjadi bagian penting dari pemeriksaan karena dugaan kejadian disebut melintasi dua periode berbeda dalam perjalanan politiknya.
Mahkamah Agung dan jaksa penuntut melakukan penyelidikan secara rahasia. Pemeriksaan itu diarahkan untuk menilai dugaan tindakan yang mungkin berimplikasi pidana, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab. Kerahasiaan penyelidikan berarti rincian bukti dan langkah-langkah pemeriksaan belum dibuka kepada publik secara lengkap. Karena itu, informasi yang tersedia sejauh ini perlu dipahami sebagai keterangan awal, bukan kesimpulan resmi mengenai kesalahan seseorang.
Dalam penyelidikan seperti ini, aparat penegak hukum perlu menelaah pengaduan, memastikan urutan waktu kejadian, dan memeriksa apakah terdapat hubungan dugaan imbalan seksual dan keputusan mengenai kontrak pemerintah. Proses tersebut juga dapat mencakup penilaian terhadap kewenangan lembaga yang menangani perkara serta status para pihak yang disebut dalam laporan. Setiap kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa menurut ketentuan hukum Kolombia.
Belum ada dasar untuk menyatakan Petro terbukti bersalah hanya karena pengaduan telah diajukan atau penyelidikan telah dimulai. Pemeriksaan rahasia itu masih bertujuan mengklarifikasi dugaan dan menentukan apakah terdapat cukup landasan untuk langkah hukum berikutnya. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pengumpulan dan penilaian bukti, sementara asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai proses hukum menghasilkan keputusan yang sah.
Dalam pengaduan yang menjadi sorotan, seorang perempuan menyampaikan tuduhan bahwa dirinya dan sekitar 30 perempuan lain memperoleh kontrak pemerintah sebagai imbalan atas hubungan seksual dengan Gustavo Petro. Klaim tersebut menggambarkan dugaan adanya pertukaran akses terhadap pekerjaan atau proyek pemerintah dan hubungan pribadi. Namun, isi pengaduan itu tetap merupakan pernyataan pihak yang mengajukan tuduhan. Kebenarannya belum ditetapkan melalui proses hukum, dan penyebutan nama maupun jumlah perempuan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa peristiwa yang dituduhkan benar-benar terjadi.
Perempuan yang disebut dalam laporan itu adalah Deicy Jimenez, mantan kontraktor pemerintah. Ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan dirinya bersama Petro setelah dugaan hubungan seksual yang menjadi bagian dari klaim tersebut. Rekaman itu kemudian menyebar luas dan viral di media sosial. Dalam video, keduanya tampak berpelukan dan berciuman mesra. Peredaran rekaman tersebut membuat tuduhan memperoleh perhatian publik yang lebih besar, sekaligus mendorong perdebatan mengenai hubungan kehidupan pribadi, jabatan publik, dan pemberian kontrak pemerintah.
Meski demikian, video itu perlu ditempatkan secara cermat dalam konteks perkara. Rekaman yang menampilkan kedekatan fisik dapat menunjukkan bahwa kedua orang tersebut berada bersama dan berinteraksi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kontrak sebagai imbalan hubungan seksual, keterlibatan pihak tertentu dalam keputusan pengadaan, ataupun pelanggaran hukum. Penilaian atas klaim itu memerlukan pemeriksaan bukti yang lebih luas, termasuk dokumen kontrak, proses penetapan penyedia, komunikasi terkait, dan keterangan para pihak. Sampai penyelidikan atau proses hukum menghasilkan temuan resmi, tuduhan terhadap Petro harus dipahami sebagai dugaan, bukan kesalahan yang telah diputuskan. Prinsip tersebut penting agar laporan tentang klaim dan video tidak disamakan dengan kesimpulan hukum, serta agar hak semua pihak tetap dihormati selama fakta diperiksa.Gustavo Petro membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pemberian kontrak pemerintah sebagai imbalan seksual. Ia menyatakan akan menanggapi tuduhan korupsi melalui jalur hukum, sehingga perkara tersebut dapat diperiksa dalam proses yang sesuai. Bantahan itu menegaskan posisinya bahwa tuduhan yang beredar perlu diuji berdasarkan bukti dan prosedur hukum, bukan dianggap sebagai fakta sebelum proses pemeriksaan selesai. Petro juga menyampaikan bahwa ia siap menghadapi persoalan tersebut melalui mekanisme peradilan.
Dalam penegasannya, Petro mengatakan kontrak pemerintah tidak diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun imbalan dari siapa pun. Pernyataan tersebut secara langsung menyangkal dugaan adanya pertukaran keputusan terkait kontrak dan keuntungan tertentu. Ia menyatakan bahwa tidak ada kontrak pemerintah yang diberikan demi mendapatkan manfaat atau balasan, termasuk imbalan seksual. Dengan menempuh jalur hukum, Petro menyatakan akan menjawab tuduhan korupsi secara resmi. Proses tersebut diharapkan memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan bagi otoritas berwenang untuk menilai perkara menurut aturan yang berlaku.
Putrinya, Antonella Petro dan Sofia Petro, turut menyampaikan tanggapan terhadap situasi ini. Keduanya meminta masyarakat agar tidak semakin menyakiti perempuan yang mengajukan pengaduan. Seruan itu menekankan pentingnya menghindari komentar atau tindakan yang dapat menambah tekanan terhadap para perempuan tersebut, sekaligus membiarkan pengaduan ditangani melalui proses yang semestinya. Mereka juga menyatakan percaya bahwa ayah mereka akan segera hadir di hadapan pengadilan tanpa penundaan. Pernyataan keluarga ini menyampaikan harapan agar perkara berjalan melalui jalur hukum, sementara pihak-pihak yang terlibat diperlakukan secara patut. Dengan demikian, respons Petro berpusat pada bantahan dan kesediaannya menjawab tuduhan secara hukum, sedangkan putri-putrinya menyoroti perlunya menjaga agar perempuan yang mengajukan pengaduan tidak menjadi sasaran penderitaan lebih lanjut. Rangkaian pernyataan tersebut belum menentukan hasil perkara; penilaian atas tuduhan tetap berada pada proses hukum dan lembaga yang berwenang.
Perkara dugaan kontrak pemerintah sebagai imbalan seks berlangsung dalam konteks perubahan posisi politik Gustavo Petro. Ia merupakan mantan presiden dari sayap kiri yang menjabat sejak 2022 hingga Agustus tahun ini. Setelah masa kepresidenannya berakhir, Petro kini memimpin oposisi terhadap Presiden Abelardo de la Espriella. Peralihan dari kepala negara ke pemimpin oposisi menempatkan dirinya kembali dalam sorotan publik, kali ini di tengah penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pemberian kontrak pemerintah. Informasi tersebut menjadi latar bagi perhatian terhadap perkara yang sedang diperiksa, tanpa dengan sendirinya menetapkan kebenaran tuduhan ataupun hasil penyelidikan.
Karier politik Petro berlangsung jauh lebih lama daripada masa kepresidenannya. Ia pernah duduk di kongres selama lima periode, dari 1991 hingga 2022. Rentang waktu itu menunjukkan bahwa ia telah terlibat dalam politik nasional selama beberapa dekade sebelum menjabat sebagai presiden. Riwayat tersebut juga membuat tindakannya dan pernyataannya kerap menjadi bahan perhatian di ruang publik. Dalam konteks itu, sikap Petro terhadap perempuan pernah disorot setelah ia menyebut sekelompok jurnalis perempuan sebagai “boneka mafia”. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari catatan publik mengenai kontroversi yang pernah mengiringi dirinya, terpisah dari dugaan kontrak yang kini sedang diselidiki.
Respons di media sosial turut muncul seiring perhatian pada perkara dan sosok Petro. Meme yang dibuat atau dibagikan pendukungnya menyebar, dengan pesan-pesan yang merujuk pada politik serta persaingan kelompok politik. Di gambar yang beredar terdapat foto Petro dengan tulisan “mari kita mempraktikkan politik cinta”. Meme lain memuat kalimat “kelompok kanan tidak melakukan hubungan seks”. Unggahan tersebut mencerminkan bentuk respons pendukung di platform sosial sebagaimana dicatat sumber. Penyebaran meme itu hadir berdampingan dengan pemberitaan tentang penyelidikan, riwayat politik Petro, dan pernyataan terdahulunya yang pernah menuai sorotan.
Baca juga: Sorotan atas Dugaan Keracunan MBG yang Menimpa 17 Siswa di Medan | Pemerintah Rancang Pengembangan Kawasan Kelapa dan Peremajaan 9.000 Hektare pada 2027
15 kunjungan
