Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 10 November 2026. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Pembukaan masa persidangan ini menjadi penanda bahwa kegiatan kedewanan kembali berjalan setelah DPR menjalani masa reses. Dengan dimulainya masa persidangan baru, para anggota DPR kembali memasuki periode kerja dalam kalender sidang tahun 2026–2027.
Masa reses merupakan jeda dari kegiatan persidangan di parlemen. Berakhirnya periode tersebut menandai kembalinya aktivitas DPR di Kompleks Parlemen. Rapat paripurna pembukaan menjadi penanda kelembagaan atas peralihan itu, yakni dari masa reses menuju masa persidangan. Momentum tersebut juga membuka kembali rangkaian kerja DPR dalam Masa Persidangan II. Pelaksanaan rapat pada 10 November memastikan awal periode ini berlangsung secara resmi melalui forum paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR.
Peresmian pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 memberi batas waktu yang jelas bagi dimulainya kembali aktivitas kedewanan. Setelah masa reses berakhir, kegiatan DPR berlanjut dalam kerangka masa persidangan yang baru. Rapat paripurna di Senayan tersebut menandai proses itu secara formal, tanpa mengubah makna masa reses sebagai bagian dari kalender kerja parlemen. Dengan demikian, agenda pembukaan berfokus pada penanda dimulainya kembali kegiatan DPR dan berakhirnya masa jeda persidangan. Kepemimpinan Puan Maharani dalam rapat tersebut turut memastikan pembukaan berlangsung dalam forum resmi DPR, sebagaimana menjadi bagian dari rangkaian kalender persidangan lembaga legislatif.
Pada hari pertama Masa Persidangan II, Komisi V DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB. Agenda tersebut berupa konsultasi publik mengenai Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan legislasi yang tercantum dalam agenda persidangan DPR. Melalui forum itu, Komisi V menjadwalkan pembahasan rancangan aturan bersama sejumlah pihak dari lingkungan perguruan tinggi dan lembaga kajian transportasi. Pelaksanaan RDPU memberi ruang bagi para undangan untuk terlibat dalam konsultasi publik terkait materi rancangan undang-undang tersebut.
Pihak yang dijadwalkan hadir meliputi Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada. Keterlibatan para akademisi dan pengelola pusat studi itu tercantum dalam agenda konsultasi yang disiapkan Komisi V. Pertemuan dirancang sebagai forum untuk membahas RUU perubahan ketiga atas UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menghadirkan perwakilan dari sejumlah institusi tersebut, DPR menjadwalkan konsultasi dengan pihak yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi, transportasi, dan logistik. Agenda ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan hari pertama masa sidang, dengan waktu rapat yang telah ditetapkan pada pukul 13.00 WIB.
RDPU tersebut ditujukan untuk membahas rancangan undang-undang, bukan untuk menyampaikan hasil akhir pembahasan atau keputusan yang belum berlangsung. Keterangan mengenai agenda ini mencakup jadwal rapat, topik konsultasi, dan pihak-pihak yang direncanakan hadir. Karena itu, pembahasan dalam forum perlu dipahami sebagai bagian dari proses legislasi yang tengah dijadwalkan, sementara pandangan peserta maupun hasil rapat tidak dapat dipastikan sebelum pertemuan terlaksana. Melalui konsultasi publik, Komisi V membuka ruang pembahasan bersama undangan mengenai RUU tersebut. Agenda ini menempatkan perubahan ketiga UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pokok bahasan dalam kegiatan komisi pada awal Masa Persidangan II, tanpa mendahului substansi atau kesimpulan rapat.Komisi III DPR menjadwalkan agenda terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dalam rangkaian Masa Sidang II. Pembahasan ini menjadi bagian dari agenda kerja komisi, dengan perhatian pada rancangan aturan mengenai perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam jadwal yang tersedia, kegiatan tersebut berbentuk rapat dengar pendapat umum (RDPU), bukan penyampaian hasil pembahasan atau pengambilan keputusan. Karena itu, agenda ini dapat dipahami sebagai forum untuk mendengarkan pandangan dan memperoleh masukan dari pihak yang diundang mengenai RUU tersebut.
RDPU itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Komisi III mengundang Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Keduanya tercantum sebagai narasumber yang akan dimintai pandangan dalam agenda terkait RUU Perampasan Aset. Penjadwalan rapat menunjukkan bahwa DPR menyediakan ruang bagi masukan dari kalangan yang diundang sebagai bagian dari proses pembahasan rancangan undang-undang. Informasi agenda yang tersedia menyebut waktu, bentuk pertemuan, nama narasumber, serta pokok RUU yang dibicarakan, tanpa merinci materi paparan atau pandangan yang akan disampaikan.
Tujuan pertemuan tersebut adalah menjaring masukan untuk pembahasan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Melalui RDPU, Komisi III membuka kesempatan bagi Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja untuk memberikan pandangan mengenai rancangan yang menjadi pokok agenda. Penjelasan ini terbatas pada maksud dan susunan pertemuan sebagaimana tercantum dalam jadwal. Belum ada keterangan mengenai substansi masukan masing-masing narasumber, tanggapan anggota komisi, maupun tindak lanjut yang akan ditempuh setelah rapat. Dengan demikian, agenda pukul 15.00 WIB tersebut dicatat sebagai forum penghimpunan masukan, sementara hasil pembicaraan baru dapat disampaikan apabila informasi rapat tersedia.
Pada pukul 16.30 WIB, Panitia Kerja (Panja) dijadwalkan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Agenda yang tercantum untuk pertemuan tersebut adalah penelaahan daftar inventarisasi masalah (DIM), yaitu daftar yang memuat butir persoalan dan masukan terkait materi rancangan undang-undang. Penelaahan DIM menjadi bagian dari proses pembahasan yang memungkinkan Panja meninjau isu-isu yang telah dihimpun sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya. Dengan demikian, jadwal ini menunjukkan bahwa RUU perampasan aset masuk dalam rangkaian agenda legislasi DPR pada hari pertama Masa Persidangan II.
Pembahasan pada sore hari itu melengkapi kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya dalam pembukaan masa sidang. Kehadiran agenda RUU perampasan aset menandakan berlanjutnya kerja pembahasan di tingkat Panja, dengan fokus khusus pada inventarisasi masalah. Namun, keterangan mengenai waktu dan agenda tersebut hanya menunjukkan rencana kegiatan. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan rincian butir DIM yang akan ditelaah, pihak-pihak yang menyampaikan masukan, ataupun jalannya pembahasan dalam rapat. Karena itu, agenda ini perlu dipahami sebagai jadwal kerja, bukan sebagai laporan mengenai hasil rapat.
Penelaahan DIM dapat membantu Panja memetakan bagian-bagian rancangan yang memerlukan perhatian dalam proses legislasi. Melalui daftar tersebut, para anggota dapat membahas persoalan secara terstruktur dan menilai masukan yang tercatat. Meski begitu, pencantuman agenda penelaahan tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh masalah telah dibahas atau disepakati. Belum ada keterangan yang dapat memastikan apakah rapat berlangsung sesuai jadwal, seberapa jauh materi ditelaah, atau apakah terdapat kesimpulan tertentu. Dengan batas informasi tersebut, yang dapat disampaikan adalah bahwa Panja dijadwalkan meneruskan pembahasan RUU perampasan aset pada pukul 16.30 WIB, dengan penelaahan DIM sebagai agenda, dalam rangkaian kegiatan legislasi hari pertama Masa Persidangan II.
11 kunjungan
