Jakarta | Besarnya jumlah pekerja yang menggantungkan penghasilan pada sektor informal menjadi salah satu faktor yang membuat rasio pajak Indonesia sulit menembus 9%. Banyak kegiatan ekonomi berlangsung di luar mekanisme usaha formal, mulai dari perdagangan skala kecil hingga jasa yang dijalankan secara mandiri. Ketika aktivitas tersebut tidak tercatat atau tidak memiliki administrasi usaha yang memadai, pemerintah lebih sulit mengidentifikasi pelaku ekonomi, mengukur penghasilan, dan memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi.
Kondisi ini membatasi jangkauan sistem perpajakan. Berbeda dengan perusahaan formal yang umumnya memiliki pencatatan transaksi, identitas usaha, serta kewajiban pelaporan, sebagian pelaku informal beroperasi dengan dokumentasi terbatas. Pendapatan mereka juga dapat berubah dari waktu ke waktu dan bercampur dengan keuangan rumah tangga. Akibatnya, pendataan dan pemungutan pajak memerlukan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha, bukan sekadar memperluas kewajiban tanpa mempertimbangkan kemampuan administrasi dan tingkat penghasilan.
Besarnya aktivitas di luar sektor formal turut mempersempit basis penerimaan yang dapat dijangkau secara rutin. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memperluas kepatuhan sekaligus menjaga agar kebijakan tidak membebani kelompok berpenghasilan rendah atau usaha kecil yang rentan. Upaya pendataan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan akses terhadap layanan formal dapat membantu memperjelas aktivitas ekonomi. Namun, perubahan tersebut membutuhkan waktu, kepercayaan, serta koordinasi kebijakan perpajakan dan langkah untuk mendorong pelaku usaha masuk ke sistem formal.
Ekonom senior sekaligus pendiri Creco Research Institute, Raden Pardede, menyebut persoalan rendahnya penerimaan pajak akibat besarnya porsi ekonomi informal telah berlangsung lama. Dengan kata lain, tantangan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan tarif, melainkan juga struktur kegiatan ekonomi dan kemampuan administrasi untuk menjangkaunya. Selama sebagian besar pekerjaan dan usaha masih berada di luar pencatatan formal, ruang untuk memperluas basis pajak akan tetap terbatas. Karena itu, memahami skala sektor informal menjadi bagian penting dalam menjelaskan mengapa rasio pajak Indonesia sulit meningkat secara berkelanjutan.
Data ketenagakerjaan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan besarnya jumlah pekerja di sektor informal. Pada Agustus 2026, tercatat 85,73 juta penduduk bekerja di sektor tersebut. Pada periode yang sama, jumlah pekerja sektor formal mencapai 62,25 juta orang. Dengan demikian, data yang disajikan menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal lebih besar daripada pekerja formal, dengan selisih sekitar 23,48 juta orang. Perbandingan ini memberi gambaran mengenai komposisi penduduk bekerja pada waktu tersebut, sebagaimana tercatat dalam data BPS.
Besarnya kelompok pekerja informal menjadi konteks penting ketika membahas formalisasi dan perluasan basis pajak. Angka 85,73 juta menunjukkan bahwa tantangan untuk memperluas cakupan pekerja dalam kegiatan formal tidak terbatas pada kelompok kecil. Jumlah itu melampaui angka pekerja formal, sehingga upaya memahami dan menjangkau kegiatan ekonomi informal perlu mempertimbangkan skala penduduk yang terlibat. Namun, angka ketenagakerjaan tersebut sendiri tidak menjelaskan berapa banyak pekerja informal yang memenuhi kewajiban pajak, berapa besar penghasilan mereka, atau berapa penerimaan yang dapat diperoleh. Data itu berfungsi sebagai potret struktur pekerjaan, bukan ukuran langsung kepatuhan maupun potensi penerimaan pajak.
Perbandingan 85,73 juta pekerja informal dan 62,25 juta pekerja formal juga menegaskan bahwa formalisasi merupakan isu berskala besar dalam pembahasan rasio pajak Indonesia. Semakin luas cakupan penduduk yang tercatat dalam pekerjaan formal, semakin luas pula ruang untuk membahas basis ekonomi secara lebih terstruktur; tetapi data yang tersedia tidak cukup untuk menyatakan dampak tertentu terhadap rasio pajak. Raden menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ini dalam program Cuap Cuap Cuan, sebagaimana tercantum dalam sumber. Data BPS tersebut dapat menjadi latar untuk memahami mengapa besarnya sektor informal kerap muncul dalam diskusi tentang perluasan basis pajak. Penilaian lebih jauh memerlukan informasi tambahan, seperti karakteristik pekerjaan, pendapatan, dan status perpajakan, yang tidak tercakup dalam perbandingan jumlah pekerja ini.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan rasio pajak Indonesia sebesar 9,26% pada tahun anggaran 2027. Angka tersebut merupakan sasaran yang hendak dicapai, bukan capaian yang telah terealisasi. Karena itu, target ini perlu dibaca sebagai gambaran arah kebijakan penerimaan negara dan upaya memperkuat kepatuhan perpajakan pada tahun-tahun mendatang.
Besaran target 2027 menunjukkan kenaikan dibandingkan sasaran untuk tahun anggaran 2026, yang ditetapkan sebesar 8,96%. Selisihnya mencapai 0,30 poin persentase. Meski tampak terbatas, peningkatan itu mencerminkan harapan pemerintah agar penerimaan pajak tumbuh lebih kuat dibandingkan ukuran perekonomian. Realisasi akhirnya tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk aktivitas usaha, kepatuhan wajib pajak, efektivitas administrasi, serta kondisi ekonomi.
Menurut bahan sumber, apabila target 9,26% tersebut tercapai, rasio pajak Indonesia akan menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Catatan historis ini menempatkan sasaran 2027 sebagai tonggak yang ambisius, sekaligus memperlihatkan besarnya pekerjaan yang masih harus dilakukan. Selama ini, rasio pajak Indonesia belum pernah menembus 9%. Dengan demikian, target baru itu bukan sekadar peningkatan dari angka sasaran tahun sebelumnya, tetapi juga upaya melampaui batas yang belum tercapai dalam rekam jejak satu dekade.
Perbandingan target dan sejarah tersebut penting agar pembaca tidak menyamakan rencana dengan hasil. Angka 8,96% untuk 2026 dan 9,26% untuk 2027 adalah target yang ditetapkan, sedangkan capaian aktual baru dapat diketahui setelah tahun anggaran berjalan dan data resmi tersedia. Perkembangan rasio pajak juga perlu dinilai secara konsisten dengan definisi serta metode penghitungan yang digunakan, sehingga perbandingan antarperiode memiliki dasar yang setara.
Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan administrasi mampu menjangkau kegiatan ekonomi yang selama ini belum tercatat secara memadai. Tantangan tersebut tidak otomatis terselesaikan hanya dengan penetapan target yang lebih tinggi. Namun, target 2027 memberi tolok ukur yang jelas bagi evaluasi kebijakan: apakah penerimaan tumbuh, kepatuhan membaik, dan rasio pajak akhirnya bergerak melewati capaian historisnya. Hingga tersedia realisasi, angka tersebut tetap harus dipahami sebagai sasaran pemerintah, bukan prestasi yang sudah dicapai.Raden menilai upaya mendorong pelaku usaha informal masuk ke sektor formal sebaiknya dimulai dengan kemudahan, bukan dengan pengenaan tarif pajak tinggi sejak awal. Banyak usaha kecil beroperasi di luar sistem formal karena proses administrasi terasa rumit, membutuhkan waktu, atau menambah biaya yang sulit ditanggung. Karena itu, pemerintah perlu menyediakan prosedur pendaftaran yang sederhana, informasi yang mudah dipahami, serta pendampingan agar pelaku usaha mengetahui manfaat dan tahapan formalisasi. Pendekatan yang membantu dapat membangun kepercayaan dan mengurangi kekhawatiran bahwa menjadi formal berarti langsung menghadapi beban pajak besar.
Setelah kegiatan usaha tercatat secara formal dan pemiliknya menjadi subjek pajak, kewajiban dapat diterapkan secara bertahap. Besaran serta bentuk kewajiban perlu mempertimbangkan perkembangan skala usaha dan kemampuan ekonomi masing-masing pelaku, bukan disamaratakan tanpa melihat kondisi. Usaha yang baru berkembang, misalnya, memerlukan ruang untuk memperkuat operasional, memperluas pasar, dan membangun pencatatan keuangan sebelum menanggung kewajiban yang lebih besar. Penerapan bertahap memberi waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri sekaligus membantu mereka memahami aturan. Dengan demikian, kepatuhan dapat tumbuh seiring kemampuan usaha, bukan menjadi hambatan yang mendorong mereka kembali beroperasi di luar sistem.
Raden juga mengingatkan bahwa formalisasi tidak bisa dicapai dalam satu atau dua tahun.
Baca juga: Bupati Siak Dorong Kembali ke Sektor Maritim di Tengah Tantangan Migas | Dugaan Kekerasan dalam Penanganan Kasus Romanto dan Tantangan Akuntabilitas Polisi | DPRD DIY Mendorong Penguatan Dana Transfer dan Dana Keistimewaan dalam APBN 2027
5 kunjungan
