Depok | Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik Komjen Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Perubahan penugasan kedua perwira tinggi Polri tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026, yang diterbitkan pada 9 November 2026. Melalui ketentuan dalam surat telegram itu, keduanya kembali bertugas di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dengan posisi baru.
Dalam surat telegram tersebut, Syahar ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara itu, Yudi memperoleh penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Dengan perubahan ini, tugas keduanya di KSP berakhir dan masing-masing menjalankan jabatan yang telah ditetapkan di lembaga pendidikan Polri.
Surat Telegram Kapolri menjadi dasar tertulis bagi perubahan penugasan tersebut. Nomor dan tanggal penerbitannya menunjukkan bahwa keputusan dicatat secara resmi pada 9 November 2026. Penempatan Syahar dan Yudi disebut secara terpisah, termasuk bidang kerja masing-masing di Lemdiklat, sehingga perubahan posisi kedua jenderal itu memiliki rincian yang berbeda.
Informasi yang tercantum dalam surat tersebut berfokus pada penarikan dari KSP dan penempatan baru di Lemdiklat Polri. Tidak ada alasan perubahan penugasan yang dinyatakan dalam bahan mengenai keputusan ini. Karena itu, keterangan mengenai dasar atau pertimbangan di balik perpindahan tidak dapat ditambahkan tanpa informasi resmi yang mendukungnya. Fakta yang dapat dipastikan adalah bahwa Kapolri telah menetapkan perubahan melalui surat telegram dengan nomor dan tanggal tersebut.
Perubahan ini menandai berakhirnya penugasan Syahar Diantono dan Yudi Gustawan di Kantor Staf Presiden, sekaligus dimulainya penempatan mereka pada jabatan analis kebijakan utama di Lemdiklat Polri. Syahar menangani bidang Jianbang, sedangkan Yudi ditempatkan pada bidang Gadikwa. Kedua jabatan itu tercatat dalam keputusan yang sama, tetapi menunjuk pada bidang penugasan yang berbeda di lingkungan Lemdiklat. Dengan demikian, isi surat telegram memperjelas posisi baru masing-masing setelah penugasan di KSP dicabut dan keduanya kembali ke lembaga pendidikan Polri.Keputusan tersebut juga memuat perubahan penugasan di lingkungan Bareskrim Polri. Brigjen Moh. Irhamni tidak lagi menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Ia mendapat penugasan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya menyangkut dua jenderal yang kembali bertugas di Lemdiklat Polri setelah penugasan di Kantor Staf Presiden dicabut, tetapi juga mencakup pengisian jabatan pada satuan kerja reserse.
Posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu yang ditinggalkan Irhamni selanjutnya akan diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelum ditunjuk untuk jabatan tersebut, Bismo bertugas sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya. Perpindahan ini menempatkan seorang pejabat yang sebelumnya menangani penyidikan perkara narkotika di tingkat kewilayahan ke dalam jabatan direktur pada Bareskrim. Keputusan itu sekaligus menandai adanya penyesuaian tanggung jawab di sejumlah personel Polri, termasuk pada struktur penanganan tindak pidana tertentu.
Rotasi tersebut merupakan salah satu dari beberapa perpindahan tugas personel yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Suyudi Ario Seto, sebagaimana tercantum dalam keputusan yang sama. Rangkaian perubahan jabatan ini menunjukkan bahwa keputusan tidak terbatas pada penarikan dan penempatan kembali pejabat yang sebelumnya menjalankan tugas di KSP. Sejumlah nama lain juga memperoleh penugasan baru, baik melalui pergeseran jabatan maupun pengisian posisi yang ditinggalkan. Untuk Irhamni dan Bismo, perubahan itu mengatur pergantian pada jabatan direktur sekaligus penugasan baru bagi pejabat yang sebelumnya memimpin direktorat tersebut. Rincian ini menjadi bagian dari keseluruhan rotasi yang diumumkan dalam keputusan Suyudi.
Perubahan penugasan Syahar Diantono dan Yudi Hermawan diberitakan ketika proses penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik tengah menjadi perhatian. Dalam konteks tersebut, pemberitaan menyebut Bareskrim menetapkan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka. Informasi itu menjadi latar penting untuk memahami waktu terjadinya rotasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan pertimbangan yang mendasari keputusan penugasan tersebut.
Selain Listyo, nama-nama lain yang disebut sebagai tersangka dalam perkara itu ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv Tik Slamet Uliandi. Penyebutan para pejabat tersebut merujuk pada informasi dalam sumber pemberitaan mengenai penanganan perkara. Dugaan penyadapan dan akses ilegal yang menjadi pokok perkara tetap perlu dipahami sebagai materi penyidikan, sementara penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang.
Sumber pemberitaan menempatkan penarikan Syahar dan Yudi dari penugasan di KSP serta pengembalian mereka ke Lemdiklat Polri di tengah berlangsungnya penanganan perkara tersebut. Urutan waktu ini memberi konteks bagi pembaca, terutama karena rotasi jabatan dan perkembangan penyidikan muncul dalam periode pemberitaan yang sama. Namun, sumber tidak menyatakan bahwa perkara dugaan penyadapan ilegal menjadi alasan resmi rotasi. Karena itu, hubungan kedua peristiwa tidak seharusnya disimpulkan hanya berdasarkan kedekatan waktunya. Penjelasan mengenai dasar formal perubahan penugasan perlu dibedakan dari uraian tentang perkembangan perkara, dan sebaiknya mengacu pada keterangan resmi pihak berwenang apabila tersedia. Pembedaan ini penting agar laporan tentang rotasi tetap akurat, tidak mencampuradukkan dugaan pidana dengan keputusan kepegawaian, serta tidak memberi kesan bahwa penyidikan secara langsung menentukan penarikan kedua pejabat tersebut.Dalam perkembangan perkara tersebut, Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet belum ditahan karena sedang sakit. Perbedaan status tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara yang masih berjalan, dan keterangan mengenai kondisi Slamet disampaikan sebagai alasan belum dilakukannya penahanan terhadapnya.
Temuan awal kepolisian menunjukkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak lain disebut turut menjadi sasaran, lain menteri, tokoh politik, pengusaha, media, serta tokoh masyarakat. Informasi itu masih berada dalam kerangka temuan awal penyidik, sehingga perlu dibedakan dari kesimpulan akhir perkara. Penyebutan beragam kelompok tersebut menggambarkan luasnya dugaan target, tetapi belum dengan sendirinya menetapkan keterlibatan atau kerugian yang dialami setiap pihak.
Dalam perkara ini, para pihak disangkakan dengan beberapa ketentuan. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Ketentuan berikutnya ialah Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang ancaman pidananya mencapai 8 tahun penjara.
Penerapan pasal-pasal tersebut masih merupakan sangkaan dalam proses hukum, bukan putusan yang menyatakan para pihak bersalah. Penentuan apakah unsur tindak pidana terpenuhi akan bergantung pada pemeriksaan bukti serta proses hukum selanjutnya. Adapun dari pihak Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindak pidana yang dimaksud sebagai bentuk makar. Pernyataan itu mewakili penilaian Istana terhadap perkara, sementara penetapan pertanggungjawaban pidana tetap mengikuti mekanisme peradilan.
Baca juga: Hujan Membawa Perubahan, Rohul Kembali Cerah dan Kabut Asap Menipis | Kepedulian Warga dan Polisi Bantu Wahyu Kembali ke Keluarga di Menganti | Memori PK Bukan Formalitas! Dedy Luqman Hakim Bedah Novum, Kekhilafan Hakim, dan Strategi Peninjauan Kembali
26 kunjungan
