Jakarta | Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) menyampaikan penghormatan terhadap keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan rokok elektrik atau vape haram. Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah, sebagai tanggapan atas keputusan MUI. ARVINDO menyatakan menghargai pandangan dan pertimbangan keagamaan yang mendasari penetapan tersebut.
Meski demikian, asosiasi berharap tetap tersedia ruang dialog MUI dan para pelaku usaha di bidang vape. Menurut ARVINDO, percakapan terbuka dapat menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk saling mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing. Harapan itu disampaikan tanpa mengurangi penghormatan terhadap keputusan MUI.
Fachmi menyampaikan bahwa isu tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha para pelaku ritel vape. Karena itu, ARVINDO menginginkan adanya pembahasan mengenai dampak keputusan tersebut terhadap kegiatan usaha. Bagi asosiasi, dialog dapat membantu menyampaikan kondisi yang dihadapi pelaku usaha secara langsung, sekaligus memberi ruang bagi MUI untuk menjelaskan pertimbangan dan pandangannya.
Usulan diskusi ini menempatkan komunikasi sebagai langkah yang penting di tengah perbedaan perhatian keputusan keagamaan dan dampaknya bagi kegiatan ekonomi. ARVINDO tidak menyatakan penolakan terhadap keputusan MUI, melainkan mengajak agar percakapan dapat berlangsung secara terbuka dan saling menghormati. Dengan begitu, hal-hal yang menjadi perhatian kedua pihak dapat dibicarakan secara langsung.
Tanggapan ARVINDO tersebut menegaskan dua hal: penghormatan terhadap keputusan MUI dan harapan agar tersedia ruang untuk membahas dampaknya bagi pelaku usaha. Asosiasi berharap MUI dan pihak yang menjalankan usaha vape dapat berdialog sehingga masing-masing memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta mendengarkan pihak lain. Bagi ARVINDO, komunikasi semacam itu penting dalam menyikapi keputusan yang menyentuh kegiatan usaha sekaligus membawa pertimbangan keagamaan.
ARVINDO meminta agar dialog mengenai fatwa rokok elektrik turut membahas secara khusus ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penjualan. Menurut asosiasi tersebut, ruang diskusi perlu memberi perhatian pada dampak praktis aturan bagi seluruh mata rantai usaha, termasuk toko dan gerai yang berhubungan langsung dengan konsumen. Pembahasan yang mencakup aspek tersebut dinilai dapat membantu menjelaskan bagaimana ketentuan dipahami serta diterapkan oleh para pelaku di lapangan.
Asosiasi juga menilai pelaku ritel, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para pekerja di sektor terkait, perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Mereka memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan usaha, menghadapi perubahan permintaan, dan mengelola kegiatan penjualan sehari-hari. Perspektif itu, menurut ARVINDO, dapat menjadi bahan bagi MUI untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi usaha dan kemungkinan dampak ketentuan fatwa terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya.
ARVINDO menyebut pelaku ritel belum dilibatkan dalam pembahasan sebelum fatwa diterbitkan. Karena itu, permintaan dialog tersebut diarahkan untuk membuka ruang pertukaran pandangan setelah terbitnya keputusan, khususnya tentang dampaknya pada kegiatan usaha dan pekerja. Permintaan itu tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa MUI menolak berdialog, maupun bahwa keterlibatan pelaku usaha akan mengubah keputusan yang telah dikeluarkan. Fokus yang disampaikan asosiasi adalah agar suara pihak yang terdampak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam percakapan yang berlangsung. Dengan adanya kesempatan menyampaikan pengalaman dan pertanyaan, diskusi diharapkan dapat berlangsung secara informatif, tanpa mengaburkan perbedaan peran lembaga keagamaan, asosiasi, pelaku usaha, dan pekerja. Bagi ARVINDO, perhatian terhadap aspek produksi serta penjualan akan membuat pembahasan lebih dekat dengan kenyataan di lapangan, sementara masukan UMKM dan pekerja membantu menjelaskan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Dialog tersebut menjadi kesempatan untuk saling memahami, bukan jaminan atas perubahan atau peninjauan kembali fatwa.
Pertimbangan yang disebut dalam sumber terkait penetapan keharaman vape oleh Majelis Ulama Indonesia mencakup sejumlah kekhawatiran, terutama mengenai kesehatan. Penggunaan vape dinilai berpotensi membawa dampak buruk bagi penggunanya, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Selain itu, aspek lingkungan juga turut disorot. Limbah dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh produk vape dipandang sebagai persoalan yang perlu diperhitungkan dalam menilai penggunaannya. Dengan demikian, pertimbangan tersebut tidak hanya berpusat pada pilihan konsumsi individu, tetapi juga mencakup kemungkinan konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Faktor lain yang menjadi perhatian ialah potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini berkaitan dengan kemungkinan vape dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan atau mengedarkan zat terlarang. Upaya mencegah penyalahgunaan tersebut disebut sebagai bagian dari alasan yang mendasari sikap MUI. Namun, penyebutan risiko penyalahgunaan tidak berarti bahwa setiap pengguna atau pelaku usaha vape terlibat dalam kegiatan ilegal. Isu ini lebih tepat dipahami sebagai perhatian terhadap celah yang mungkin dimanfaatkan pihak tertentu, sekaligus pentingnya pengawasan dan pencegahan agar perangkat tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.
Menanggapi perhatian tersebut, ARVINDO menyatakan menghormati kepedulian MUI terhadap kesehatan masyarakat serta kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan vape. Pada saat yang sama, asosiasi berharap pembahasan dapat turut mencakup dampak sosial dan ekonomi, termasuk pengaruhnya terhadap pelaku usaha dan pihak lain dalam ekosistem industri. ARVINDO meyakini masih ada titik tengah yang dapat dibicarakan melalui dialog, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan risiko secara seimbang. Harapan untuk berdialog itu merupakan ajakan agar perspektif yang berbeda dapat disampaikan dan dipertimbangkan; hal tersebut bukan pernyataan bahwa kesepakatan telah tercapai atau bahwa perbedaan pandangan sudah terselesaikan.
Ketentuan mengenai haramnya rokok elektrik atau vape disebut tercantum pada bagian kedua fatwa, yaitu bagian “Ketentuan Umum”. Sumber yang tersedia menyatakan bahwa bagian tersebut memuat tiga poin utama. Namun, bahan yang dirujuk di sini tidak menyajikan bunyi maupun uraian setiap poin itu. Karena itu, rincian ketentuan tidak dapat dipaparkan secara lebih jauh, dan tidak tepat untuk mengisi kekosongan informasi dengan dugaan atau rumusan yang tidak tercantum dalam dokumen.
Pembatasan ini penting agar pemberitaan membedakan fakta yang tersedia dari penjelasan yang belum dapat diverifikasi. Keterangan bahwa ada tiga poin dapat disampaikan sebagaimana disebutkan sumber, tetapi isi ketiganya tetap perlu merujuk langsung pada naskah fatwa yang lengkap. Dengan demikian, pembaca memperoleh informasi tentang susunan bagian yang dimaksud tanpa menerima rincian yang tidak didukung bahan. Bagian “Ketentuan Umum” dapat disebut sebagai lokasi ketentuan tersebut, tetapi uraian mengenai cakupan atau maksud tiap poin tidak disimpulkan dari informasi singkat ini.
Dokumen menyebut fatwa ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Pada bagian penandatangan, tercantum Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Aminudin Yakub. Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan. Keterangan mengenai penetapan, penandatangan, dan pihak yang mengetahui dokumen tersebut merupakan informasi administratif yang dapat dicantumkan tanpa menambahkan tafsir atas tiga poin ketentuan. Untuk memahami isi lengkapnya, pembaca perlu merujuk naskah fatwa secara utuh, termasuk bagian kedua yang disebut dalam sumber. Sampai uraian tersebut tersedia, pemberitaan sebaiknya mempertahankan batas informasi ini dan tidak menganggap tiga poin itu telah dijelaskan secara rinci di sini.
15 kunjungan
