Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa lembaganya telah menerima laporan mengenai aspirasi sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Aspirasi tersebut berkaitan dengan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Pernyataan itu menunjukkan bahwa isu tersebut telah disampaikan kepada DPR, tetapi belum berarti lembaga legislatif secara resmi memulai proses pemakzulan atau mengambil keputusan mengenai usulan tersebut.
Puan menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah masa sidang dibuka. Dengan demikian, tindak lanjut yang dimaksud masih berada pada tahap penanganan aspirasi dan belum dapat disamakan dengan keputusan formal DPR. Pembukaan masa sidang menjadi waktu bagi lembaga untuk kembali menjalankan agenda dan membahas berbagai hal yang masuk, termasuk laporan atau usulan yang disampaikan oleh anggota parlemen.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Namun, pengajuan aspirasi terkait penggunaan hak tersebut tidak serta-merta menandakan bahwa seluruh tahapan telah ditempuh. Perlu dibedakan adanya gagasan atau laporan dari anggota dewan, tindak lanjut administratif maupun pembahasan internal, dan keputusan resmi yang mungkin diambil melalui mekanisme yang berlaku. Sampai Puan menyampaikan perkembangan setelah masa sidang dimulai, belum ada dasar untuk menyebut bahwa DPR telah menetapkan langkah pemakzulan terhadap wakil presiden.
Pengakuan Puan karena itu menegaskan dua hal: aspirasi sejumlah anggota parlemen mengenai HMP telah diterima, dan DPR berencana menindaklanjutinya setelah masa sidang dibuka. Pernyataan tersebut belum menjelaskan hasil pembahasan, dukungan yang tersedia, ataupun bentuk tindak lanjut yang akan dipilih. Perkembangan selanjutnya bergantung pada proses di DPR dan informasi resmi yang disampaikan lembaga tersebut. Publik perlu mengikuti keterangan berikutnya secara cermat, tanpa mencampuradukkan aspirasi yang telah dilaporkan dengan proses pemakzulan yang sudah berjalan atau keputusan yang telah ditetapkan.
Di anggota DPR yang mulai mengumpulkan dukungan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran adalah Mardani Ali Sera, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bertugas di Komisi II DPR. Langkah tersebut menunjukkan bahwa aspirasi mengenai penggunaan hak parlemen itu mulai dihimpun oleh sejumlah anggota dewan. Dukungan yang terkumpul menjadi bagian dari proses awal, tetapi belum dengan sendirinya menentukan apakah usulan HMP akan diproses lebih lanjut.
Dalam foto yang dibagikan, Mardani terlihat memegang formulir berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Beberapa nama telah tercantum pada dokumen tersebut. Formulir itu memperlihatkan adanya upaya pencatatan anggota yang bersedia menjadi pengusul. Namun, keberadaan nama-nama di dalam formulir tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan prosedural, termasuk bagaimana usulan tersebut akan diajukan secara resmi dan langkah apa yang perlu ditempuh setelah masa sidang dibuka.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa tindak lanjut atas aspirasi itu akan membahas sejumlah hal mendasar: siapa yang mengusulkan, apa substansi yang hendak disampaikan, serta bagaimana mekanisme pengajuannya. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berfokus pada jumlah dukungan atau nama anggota yang telah tercatat, tetapi juga pada kejelasan tujuan dan tata cara yang berlaku di parlemen. Puan menegaskan, setiap langkah harus mengikuti mekanisme yang ada dan sesuai dengan konstitusi.
Penekanan pada prosedur dan konstitusi menjadi penting karena Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak kelembagaan DPR yang penggunaannya harus ditempuh melalui aturan formal. Setelah masa sidang dibuka, aspirasi yang telah dihimpun dapat dibahas lebih lanjut untuk memastikan kelengkapan usulan dan jalur pengajuannya. Tahapan tersebut memberi ruang bagi DPR untuk menilai apakah persyaratan prosedural terpenuhi sebelum mengambil keputusan mengenai tindak lanjut. Karena itu, pengumpulan dukungan oleh Mardani dan anggota lainnya merupakan perkembangan awal, sementara keputusan dan proses berikutnya tetap bergantung pada pembahasan resmi di DPR.
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak konstitusional anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan pandangan melalui mekanisme kelembagaan. Hak ini memberi ruang bagi anggota DPR untuk membahas persoalan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan negara, bukan sekadar menyatakan pendapat secara pribadi. Pelaksanaannya berlangsung dalam kerangka aturan dan tata kerja DPR, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara resmi dan dipertanggungjawabkan.
Dalam ruang lingkup yang dijelaskan, HMP berkaitan dengan tiga hal. Salah satu pokok yang disebut secara khusus ialah dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Dugaan tersebut dapat menjadi bahan penyampaian pendapat anggota DPR melalui proses yang berlaku. Penyebutan dugaan tidak dengan sendirinya berarti bahwa pelanggaran telah terbukti; proses kelembagaan diperlukan untuk membahas dasar dan konteks persoalan sebelum suatu kesimpulan dapat diambil.
Pokok lain yang secara khusus diterangkan menyangkut keadaan ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya. Dengan demikian, HMP dapat menjadi saluran bagi DPR untuk menyampaikan pandangan atas persoalan yang berhubungan dengan kelayakan pejabat tersebut dalam menjalankan jabatan. Penilaian atas keadaan itu tetap perlu ditempatkan dalam prosedur konstitusional, bukan dipahami sebagai keputusan yang otomatis timbul hanya karena hak tersebut digunakan.
Ruang lingkup HMP mencakup tiga hal, tetapi bahan yang tersedia hanya menguraikan secara khusus dua pokok tersebut. Karena itu, pokok ketiga tidak dirinci di sini. Batasan ini penting agar penjelasan tidak menambahkan rincian yang tidak disebutkan. Secara umum, HMP menunjukkan peran DPR dalam menyampaikan pandangan atas isu kenegaraan melalui jalur formal. Hak tersebut menyediakan mekanisme bagi anggota dewan untuk membawa perhatian terhadap dugaan pelanggaran hukum maupun persoalan pemenuhan syarat jabatan, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Sebelum Sidang Paripurna ke-11 dibuka, beredar kabar bahwa rapat tersebut akan menjadi momentum untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi itu membuat perhatian tertuju pada agenda parlemen dan kemungkinan adanya penyampaian aspirasi dari anggota dewan. HMP merupakan hak yang dimiliki lembaga legislatif, tetapi kabar mengenai kemungkinan penggunaannya pada sidang tersebut belum serta-merta berarti prosesnya telah dimulai. Publik pun menunggu apakah isu yang berkembang sebelum rapat akan muncul secara resmi dalam forum paripurna.
Sidang Paripurna ke-11 akhirnya dibuka pada pukul 10.30 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Meski sebelumnya dikaitkan dengan rencana pengguliran HMP, momen penyampaian pendapat mengenai Gibran belum terjadi saat sidang dibuka. Dengan demikian, kabar yang beredar sebelum rapat berlangsung belum berujung pada penyampaian aspirasi di forum tersebut. Perhatian terhadap jalannya sidang tetap mengemuka, sementara perkembangan terkait penggunaan hak menyatakan pendapat masih perlu menunggu tindak lanjut resmi. Pembukaan rapat menjadi penanda dimulainya agenda paripurna, bukan pengumuman bahwa HMP telah digulirkan.
Perkembangan sidang itu berlangsung di tengah desakan agar Gibran mundur yang disebut semakin kuat. Desakan tersebut dikaitkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA batal. Keterangan mengenai putusan itu menjadi latar yang disebut mendorong menguatnya tuntutan pengunduran diri, tanpa mengubah fakta bahwa penyampaian pendapat di Sidang Paripurna ke-11 belum terjadi ketika rapat dibuka. Dalam konteks tersebut, kabar tentang kemungkinan pengguliran HMP dan perkembangan desakan terhadap Gibran menjadi dua hal yang mendapat perhatian bersamaan. Namun, pada tahap pembukaan sidang, belum ada momen penyampaian pendapat yang menandai tindak lanjut aspirasi di forum paripurna.
26 kunjungan
