Jakarta | Pemerintah Indonesia menyiapkan pembenahan regulasi dan tata kelola nasional untuk memenuhi standar keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dengan target menyelesaikan proses aksesi pada 2028. Agenda tersebut menuntut penyesuaian kebijakan di berbagai bidang agar kerangka nasional selaras dengan standar dan praktik yang berlaku di organisasi itu. Karena itu, persiapan keanggotaan dipandang sebagai pekerjaan lintas sektor, bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif. Pemerintah perlu mengoordinasikan langkah antarkementerian dan lembaga, sekaligus memastikan reformasi yang dirancang dapat diterapkan secara konsisten.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arah tersebut dalam rapat koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD pada 9 November 2026. Rapat digelar untuk mempersiapkan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia. Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam menghadapi proses aksesi dan membahas kesiapan nasional. Dalam konteks tersebut, pembenahan regulasi dan tata kelola menjadi perhatian penting, sebab pencapaian target 2028 bergantung pada kesiapan Indonesia memenuhi persyaratan keanggotaan. Penyelarasan aturan juga perlu berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan dan kualitas pelaksanaan kebijakan.
Menurut Airlangga, aksesi OECD bukan semata langkah diplomatik untuk bergabung dengan organisasi internasional. Proses itu merupakan bagian dari transformasi kebijakan nasional yang lebih luas. Artinya, standar OECD dapat menjadi acuan untuk mendorong perbaikan tata kelola, konsistensi regulasi, serta efektivitas kebijakan publik di dalam negeri. Dengan demikian, manfaat proses aksesi tidak hanya diukur dari tercapainya keanggotaan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan bagi sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Airlangga juga menempatkan agenda ini sebagai dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045. Pembenahan yang dilakukan diharapkan membantu membangun fondasi kebijakan yang lebih kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa target aksesi 2028 sekaligus menjadi pendorong reformasi domestik, dengan keberhasilan yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan dan komitmen untuk menerapkan perubahan secara nyata.
Upaya Indonesia untuk mengejar keanggotaan OECD pada 2028 mencakup peninjauan kebijakan dan kelembagaan di berbagai bidang. Perhatian tidak hanya tertuju pada perubahan aturan, tetapi juga pada mutu tata kelola yang mendukung penerapan kebijakan secara konsisten. Cakupannya meliputi tata kelola regulasi, tata kelola publik dan perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha, serta pemberantasan korupsi. Setiap bidang tersebut berhubungan dengan kemampuan pemerintah menyediakan kerangka yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan standar internasional.
Peninjauan teknis telah dimulai pada 24 dari 25 bidang aksesi. Angka ini menunjukkan bahwa proses evaluasi berlangsung pada sebagian besar area yang menjadi bagian dari jalur aksesi, meskipun masih terdapat satu bidang yang belum memulai peninjauan. Proses ini bukan sekadar pemeriksaan terhadap keberadaan peraturan. Para peninjau juga dapat menelaah bagaimana kebijakan dirancang, diterapkan, dan dievaluasi, serta bagaimana praktik nasional berhubungan dengan instrumen hukum OECD yang relevan.
Tahapan peninjauan dimulai dengan pengumpulan informasi melalui kuesioner. Pemerintah memberikan jawaban dan bahan pendukung agar OECD memperoleh gambaran mengenai kebijakan, aturan, serta praktik di Indonesia. Setelah itu, proses dapat berlanjut melalui diskusi tatap muka dalam misi pencarian fakta. Pertemuan tersebut memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan konteks nasional, memperinci jawaban, dan membahas pertanyaan yang muncul dari informasi awal.
Tahap berikutnya adalah pembahasan teknis bersama komite OECD yang menangani bidang terkait. Dalam forum ini, kebijakan Indonesia ditelaah secara lebih mendalam dan dapat dibandingkan dengan instrumen serta praktik yang berlaku di lingkungan OECD. Rangkaian tersebut menyediakan ruang untuk mengidentifikasi kesesuaian, celah, maupun hal-hal yang masih memerlukan penjelasan atau tindak lanjut. Hasil reviu kebijakan Indonesia nantinya akan dirangkum dalam chair’s letter. Dokumen itu merangkum hasil pembahasan dan menjadi bagian dari catatan proses aksesi. Dengan demikian, peninjauan teknis berfungsi sebagai ruang dialog untuk membahas kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen hukum OECD, bukan hanya sebagai tahapan administratif menuju keanggotaan.
Perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD memasuki tahap penting setelah negara-negara anggota mengadopsi OECD Accession Roadmap for Indonesia pada Maret 2024. Dengan adopsi tersebut, Indonesia resmi berstatus negara aksesi dan memulai proses yang akan menilai kesesuaian kebijakan, regulasi, serta tata kelola nasional dengan standar organisasi. Peta jalan ini menjadi acuan bagi pemerintah dan OECD untuk mengatur ruang lingkup peninjauan, tahapan kerja, dan reformasi yang perlu diperkuat sepanjang proses berlangsung.
Pada Juni 2024, Sekretaris Jenderal OECD secara resmi menyerahkan peta jalan aksesi kepada Indonesia. Dokumen tersebut menandai dimulainya persiapan yang lebih terstruktur untuk menghadapi penilaian teknis lintas bidang. Tahap peninjauan teknis kemudian dimulai pada September 2025, mencakup evaluasi atas kebijakan dan kerangka regulasi Indonesia. Proses ini memerlukan koordinasi antarkementerian dan lembaga, sebab rekomendasi maupun temuan dari setiap bidang dapat menuntut perbaikan aturan, prosedur, dan praktik pelaksanaan kebijakan.
Pemerintah menargetkan seluruh proses aksesi dapat diselesaikan pada 2028. Target itu menjadi pendorong untuk terus menyempurnakan regulasi dan tata kelola selama peninjauan berlangsung, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal keanggotaan. Pembenahan perlu dilakukan secara konsisten, dengan memperhatikan masukan dari OECD dan kebutuhan pembangunan dalam negeri. Kualitas aturan yang lebih baik dapat membantu menciptakan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus membuat pelaksanaan kebijakan publik lebih terarah, transparan, dan efektif.
Dalam pandangan pemerintah, reformasi yang berjalan melalui proses aksesi juga diharapkan mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan perlu disusun secara terbuka, efektif, dan bertumpu pada bukti, sehingga keputusan dapat merespons tantangan serta peluang secara tepat. Peningkatan kualitas regulasi juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya agenda memperkuat tata kelola dan mendorong pembangunan nasional. Karena itu, target 2028 tidak semata-mata menjadi tenggat administratif, tetapi juga kesempatan untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih kredibel dan berkelanjutan.
Airlangga menekankan bahwa upaya Indonesia menuju keanggotaan OECD pada 2028 tidak dapat dinilai hanya dari tuntasnya pembahasan teknis atau penyelarasan dokumen. Tahap aksesi juga menuntut mutu pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati. Reformasi perlu diterapkan secara konsisten, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga perubahan regulasi menghasilkan dampak nyata dalam tata kelola. Karena itu, keberhasilan tidak berhenti pada pemenuhan daftar rekomendasi, tetapi bergantung pula pada kemampuan pemerintah memastikan kebijakan berjalan dalam praktik.
Pelaksanaan tersebut, menurut penekanannya, perlu ditopang oleh partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Kementerian dan lembaga berperan menerjemahkan rekomendasi ke dalam aturan serta program kerja, sekaligus menjaga koordinasi lintas sektor. Dunia usaha perlu dilibatkan agar proses penyelarasan mempertimbangkan kondisi kegiatan ekonomi dan penerapan kebijakan di lapangan. Akademisi dapat memberikan kajian dan masukan berbasis pengetahuan, sedangkan organisasi masyarakat sipil membantu menyuarakan kepentingan publik serta memperluas pengawasan. Keterlibatan berbagai pihak ini penting agar kebijakan yang disiapkan tidak hanya memenuhi standar, melainkan juga dapat diterapkan dan dipahami secara lebih luas.
Parlemen juga disebut sebagai unsur penting dalam proses tersebut. Airlangga menyerukan agar DPR berperan aktif dalam penyelarasan kebijakan dengan rekomendasi OECD. Peran itu dapat mendukung pembahasan kebijakan dan regulasi yang diperlukan, sekaligus memastikan proses penyesuaian berjalan melalui mekanisme yang berlaku. Seruan tersebut menempatkan DPR sebagai mitra dalam agenda reformasi, bukan semata-mata sebagai pihak yang menerima hasil pembahasan teknis. Dengan keterlibatan parlemen, penyelarasan diharapkan memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai dan dapat berlangsung secara terarah.
Di samping kerja sama domestik dukungan internasional turut.
Baca juga: Penolakan Revitalisasi Pasar Tanjung Jember Menguat di Tengah Sorotan Tata Kelola
17 kunjungan
