Jakarta | Pada pembukaan Sidang Paripurna ke-11 tahun sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026), upaya menghimpun dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat di lingkungan DPR. Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menginisiasi langkah tersebut dengan mengumpulkan tanda tangan anggota dewan. Peristiwa ini menandai dimulainya proses mencari dukungan politik, bukan hasil akhir dari suatu keputusan lembaga.
Pengumpulan tanda tangan itu ditujukan kepada anggota DPR lintas fraksi. Artinya, dukungan yang dicari tidak terbatas pada anggota dari satu partai atau kelompok politik tertentu. Mardani mengupayakan agar gagasan penggunaan HMP dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk dibawa ke proses pembahasan lebih lanjut. Pada tahap ini, perhatian tertuju pada kesediaan anggota dewan untuk memberikan dukungan terhadap usulan tersebut. Pengumpulan tanda tangan menjadi langkah awal yang dapat menunjukkan seberapa luas dukungan di parlemen, tetapi belum dengan sendirinya memastikan usulan akan berlanjut.
Perlu dibedakan upaya mengajukan hak tersebut dan keputusan DPR mengenai konsekuensi politiknya. Pada saat dukungan mulai dihimpun, belum ada keputusan DPR untuk memakzulkan wakil presiden. HMP merupakan hak konstitusional DPR yang penggunaannya harus melalui mekanisme dan tahapan kelembagaan, termasuk pembahasan serta keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, adanya pengumpulan tanda tangan tidak dapat langsung disamakan dengan proses pemakzulan yang telah diputuskan atau sedang berlangsung secara resmi. Perkembangan selanjutnya bergantung pada dukungan anggota, prosedur yang ditempuh, dan keputusan lembaga dalam menindaklanjuti usulan. Informasi mengenai langkah ini menunjukkan adanya inisiatif politik di parlemen, sementara statusnya tetap sebagai upaya awal menghimpun dukungan lintas fraksi. Publik dapat mencermati proses tersebut tanpa menganggap bahwa hasil akhirnya telah ditentukan. Dengan demikian, pokok peristiwa pada pembukaan sidang adalah dimulainya penggalangan tanda tangan oleh Mardani, bukan keputusan untuk memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Foto formulir berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” yang dibagikan kepada Mardani memperlihatkan sejumlah baris berisi nama dan tanda tangan anggota DPR. Sedikitnya 12 baris tampak telah terisi pada lembar tersebut. Nama Mardani tercantum di baris pertama. Foto itu menjadi salah satu gambaran bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai dihimpun di lingkungan DPR, tetapi jumlah nama yang terlihat pada satu lembar tidak dengan sendirinya menunjukkan total dukungan yang telah terkumpul.
Mardani, anggota Komisi II DPR, menyampaikan bahwa penandatangan usulan terus bertambah. Ia menyebut rata-rata sekitar 10 anggota dari hampir semua fraksi telah menandatangani. Keterangan tersebut memberi konteks lebih luas mengenai proses pengumpulan dukungan, yang menurutnya tidak hanya melibatkan satu kelompok politik. Namun, angka rata-rata yang disampaikan Mardani dan jumlah baris pada foto merupakan informasi yang berbeda: foto menunjukkan isian pada dokumen yang dibagikan, sementara pernyataannya menggambarkan perkembangan dukungan lintas fraksi. Karena itu, keduanya tidak tepat dijumlahkan atau diperlakukan sebagai catatan yang sama.
Perbandingan dengan ketentuan pengajuan awal juga perlu dibaca secara cermat. Usulan HMP setidaknya harus ditandatangani oleh 25 anggota DPR. Ambang tersebut merupakan syarat minimum untuk mengajukan usulan, bukan keterangan tentang jumlah yang sudah terkumpul dalam foto. Dengan demikian, adanya sedikitnya 12 baris terisi hanya menjelaskan isi formulir yang terlihat, bukan memastikan bahwa jumlah keseluruhan penandatangan baru 12 orang ataupun telah mencapai 25 orang. Pernyataan Mardani tentang anggota yang terus menandatangani menunjukkan prosesnya masih berjalan, sedangkan kepastian jumlah kumulatif memerlukan data lengkap dari pengumpulan dokumen. Pembedaan bukti visual, keterangan anggota DPR, dan syarat formal ini penting agar perkembangan usulan tidak disajikan seolah-olah angka-angkanya merujuk pada hal yang sama.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan telah menerima laporan mengenai aspirasi sejumlah anggota parlemen yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Laporan itu menjadi perhatian pimpinan DPR, tetapi belum dengan sendirinya berarti bahwa pengajuan hak tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan atau memasuki tahapan pembahasan resmi. Puan mengatakan, setelah masa sidang dibuka, dirinya bersama pimpinan DPR akan menindaklanjuti informasi yang diterima. Langkah awalnya adalah memastikan secara langsung perkembangan aspirasi tersebut dan memeriksa dokumen yang disebut telah disiapkan oleh para anggota.
Verifikasi akan mencakup siapa saja anggota yang telah menandatangani formulir, serta bagaimana proses pengumpulan dan pengajuannya dilakukan. Pemeriksaan ini diperlukan agar DPR memperoleh gambaran yang jelas mengenai dukungan yang ada dan status administrasi usulan. Dengan demikian, pimpinan dapat menentukan langkah sesuai aturan, bukan hanya mengandalkan kabar atau pernyataan yang beredar. Puan belum menyebutkan hasil pemeriksaan maupun memastikan jumlah penandatangan. Ia menegaskan bahwa hal itu baru dapat diketahui setelah dokumen serta mekanismenya ditelusuri dalam forum dan prosedur DPR yang berlaku.
Puan juga mengingatkan bahwa penggunaan HMP harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi. Hak tersebut merupakan salah satu instrumen yang tersedia bagi anggota parlemen, sehingga pelaksanaannya perlu memiliki dasar serta menempuh tahapan yang ditetapkan. Proses verifikasi, menurut penjelasan itu, menjadi bagian penting untuk menjaga agar penanganan aspirasi berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah masa sidang dimulai, pimpinan DPR akan menelaah informasi yang ada sebelum menentukan tindak lanjut. Penegasan mengenai kepatuhan terhadap mekanisme dan konstitusi menempatkan proses, persyaratan, serta kewenangan lembaga sebagai acuan dalam merespons usulan tersebut.
Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden menguat setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi pada 30 Oktober 2026. Perhatian tertuju pada amar putusan yang, menurut informasi yang menjadi dasar perdebatan, menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran batal. Perkembangan ini kemudian mendorong sejumlah pihak mempertanyakan dampaknya terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan dan kelanjutan jabatan wakil presiden. Isu tersebut juga menjadi latar bagi munculnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR, meskipun proses pengumpulan dukungan atas usulan itu tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran ataupun menghasilkan keputusan mengenai status jabatan.
Pihak-pihak yang mendesak pengunduran diri menghubungkan pembatalan surat penyetaraan itu dengan persyaratan pendidikan minimal yang mereka rujuk, yakni tamat sekolah menengah atas. Dalam pandangan mereka, apabila dokumen penyetaraan tersebut tidak lagi berlaku, dasar untuk menyatakan bahwa syarat pendidikan telah dipenuhi patut dipersoalkan. Penalaran itu menjadi alasan bagi mereka untuk meminta penjelasan dan menuntut pertanggungjawaban politik. Namun, hubungan amar kasasi, status dokumen pendidikan, dan pemenuhan syarat jabatan tetap merupakan pokok yang diperdebatkan. Penilaian pihak-pihak tersebut perlu dibedakan dari bunyi putusan itu sendiri serta dari keputusan resmi lembaga negara mengenai akibatnya.
Karena itu, konteks desakan ini perlu disampaikan secara cermat. Putusan kasasi sebagaimana dirujuk dalam perdebatan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA batal; sejumlah pihak lalu menilai keadaan tersebut berarti Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Akan tetapi, penilaian itu adalah pandangan mereka, bukan kesimpulan yang dinyatakan sebagai keputusan DPR dalam informasi yang tersedia. Pengumpulan dukungan untuk hak menyatakan pendapat merupakan langkah politik dan kelembagaan yang dapat membuka ruang pembahasan lebih lanjut, tetapi tidak otomatis mengesahkan tafsir para pengusul. Status jabatan dan konsekuensi hukum dari putusan perlu dibahas melalui mekanisme yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan serta fakta yang relevan.
Baca juga: Sikap Jokowi terhadap Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Mulai Dipertanyakan
16 kunjungan
