Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani menetapkan 12 isu strategis sebagai fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Agenda tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan masa persidangan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Penetapan fokus ini menjadi panduan bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah selama masa persidangan berlangsung.
Puan menegaskan bahwa pengawasan DPR akan diarahkan pada isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat dan memerlukan tindak lanjut dari pemerintah. Dengan demikian, agenda tersebut tidak hanya memuat persoalan yang dibahas di tingkat lembaga, tetapi juga mencerminkan kebutuhan untuk memastikan respons pemerintah terhadap berbagai hal yang berdampak pada publik. DPR akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk mencermati perkembangan isu-isu tersebut dan mendorong tindak lanjut yang diperlukan.
Dalam pidato pembukaan itu, Puan menyebut jumlah fokus pengawasan sebanyak 12 isu strategis. Namun, bahan informasi yang tersedia hanya merinci sebagian dari isu-isu tersebut. Karena itu, daftar lengkapnya tidak dapat dijabarkan berdasarkan keterangan yang ada, dan isu yang tidak tercantum tidak dapat diasumsikan atau ditambahkan. Batas informasi ini penting agar pemaparan agenda tetap sesuai dengan sumber yang disampaikan.
Penetapan agenda pengawasan pada awal masa persidangan memberi gambaran mengenai hal-hal yang akan menjadi perhatian DPR dalam menjalankan tugasnya. Fokus tersebut dapat menjadi rujukan bagi pembahasan dan pemantauan, sekaligus menandai isu yang dinilai perlu memperoleh perhatian pemerintah. Puan menempatkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan akan tindak lanjut sebagai dasar pengarahan pengawasan. Selanjutnya, pelaksanaan agenda akan bergantung pada proses pengawasan DPR serta respons pemerintah terhadap persoalan yang menjadi perhatian. Rincian yang tersedia belum cukup untuk menggambarkan seluruh cakupan 12 isu, sehingga informasi mengenai setiap pokok agenda perlu merujuk pada keterangan resmi yang lebih lengkap.
Dalam cakupan pengawasan DPR, sejumlah persoalan sosial turut menjadi perhatian, meliputi reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ketepatan sasaran bantuan sosial, pemerataan revitalisasi sekolah, serta penanganan kasus perundungan anak. Isu-isu tersebut disebut sebagai bagian dari fokus pengawasan, berdampingan dengan agenda lain yang menjadi perhatian lembaga legislatif. Penyebutan ini menempatkan layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, dan perlindungan anak dalam satu ruang lingkup pembahasan pengawasan DPR.
Reformasi JKN menjadi salah satu fokus sosial yang disebutkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional berada dalam daftar persoalan yang masuk dalam pengawasan DPR. Selain itu, DPR juga menyoroti peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial. Dengan demikian, perhatian terhadap bansos dalam konteks ini berkaitan dengan upaya agar penyalurannya lebih tepat sasaran, sebagaimana dirumuskan dalam fokus yang disampaikan. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari isu sosial yang tercantum dalam cakupan pengawasan.
Di bidang pendidikan, pemerataan program revitalisasi sekolah disebut sebagai fokus lainnya. Isu pemerataan tersebut ikut masuk dalam perhatian pengawasan DPR bersama persoalan sosial lain. Sementara itu, penanganan kasus perundungan anak juga termasuk dalam daftar fokus. Pencantuman isu ini menunjukkan bahwa kasus perundungan anak menjadi salah satu persoalan yang berada dalam cakupan pengawasan lembaga legislatif, tanpa mengubahnya menjadi rincian kebijakan atau langkah tertentu.
Secara keseluruhan, empat fokus sosial tersebut mencakup JKN, bantuan sosial, revitalisasi sekolah, dan perlindungan anak dari perundungan. Masing-masing disebut sebagai bagian dari pengawasan DPR: reformasi JKN, peningkatan ketepatan sasaran bansos, pemerataan program revitalisasi sekolah, dan penanganan kasus perundungan anak. Uraian ini membatasi perhatian pada daftar isu yang telah disebutkan, tanpa menambahkan rincian kebijakan, dampak, atau tindak lanjut yang tidak dinyatakan dalam sumber. Fokus-fokus itu memperlihatkan cakupan persoalan sosial yang dipantau DPR sesuai dengan pokok-pokok yang disampaikan.
Selain isu jaminan kesehatan nasional dan berbagai persoalan lainnya, agenda pengawasan DPR yang dipaparkan Puan juga mencakup evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perhatian ini menempatkan penanganan karhutla sebagai hal yang perlu dicermati melalui fungsi pengawasan lembaga legislatif. Evaluasi dapat menjadi ruang untuk meninjau pelaksanaan penanganan dan memperoleh gambaran mengenai persoalan yang muncul, tanpa mendahului kesimpulan tentang penyebab maupun kondisi di wilayah tertentu.
Dalam menyampaikan agenda tersebut, Puan turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat serta pengelolaan lingkungan, sehingga perkembangan dan evaluasinya menjadi bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Namun, agenda pengawasan yang dipaparkan tidak dengan sendirinya menetapkan bentuk tindakan, pihak yang bertanggung jawab, atau langkah penyelesaian tertentu. Fokusnya adalah memastikan persoalan tersebut masuk dalam perhatian DPR dan dapat dibahas sesuai kebutuhan pengawasan.
Di bidang ekonomi, persoalan kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak juga disebut sebagai perhatian. Ketersediaan serta harga pakan merupakan hal yang relevan bagi pelaku usaha peternakan dan rantai pasok terkait. Karena itu, perkembangan persoalan tersebut menjadi bagian dari isu yang perlu dicermati DPR. Penyebutan ini menunjukkan bahwa agenda pengawasan tidak terbatas pada kebijakan publik yang berskala luas, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha. Puan menempatkannya sebagai isu perhatian, tanpa menyampaikan penyebab kelangkaan atau kenaikan harga dalam paparan tersebut.
Agenda lain yang turut disorot ialah perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal. Pembahasan mengenai tata kelola dan aturan pasar modal menjadi penting dalam kerangka pengawasan terhadap sektor keuangan dan penyelenggaraan pasar. Perhatian ini membuka ruang bagi DPR untuk mencermati aspek regulasi yang relevan, sekaligus mengikuti pembahasan mengenai tata kelola. Rincian kebijakan atau perubahan aturan tertentu tidak ditetapkan dalam agenda yang dipaparkan. Secara keseluruhan, rangkaian isu tersebut menggambarkan cakupan pengawasan DPR yang beragam: dari evaluasi karhutla, dinamika harga pakan ternak, hingga tata kelola pasar modal. Puan menyampaikan berbagai persoalan ini sebagai agenda yang perlu mendapat perhatian, tanpa mengasumsikan penyebab atau solusi spesifik.
Di luar agenda layanan publik dan pengawasan program pemerintah, DPR juga menempatkan ketahanan energi nasional sebagai perhatian penting. Penguatan sektor energi dinilai berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi kerentanan terhadap perubahan pasokan dan harga dari luar negeri. Dalam kerangka tersebut, peningkatan produksi minyak serta penguatan lifting minyak dan gas bumi domestik menjadi hal yang perlu terus dicermati. Upaya mencapai target produksi membutuhkan perhatian pada kebijakan, pelaksanaan, dan koordinasi antarpihak terkait.
Pengawasan terhadap produksi dan lifting tidak semata-mata berfokus pada pencapaian angka, tetapi juga pada konsistensi langkah untuk memperkuat kapasitas nasional. DPR memiliki peran untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai kebijakan yang ditempuh, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan agar potensi energi dalam negeri dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Ketahanan energi yang lebih kuat dapat mendukung kestabilan pasokan bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Karena itu, peningkatan produksi perlu menjadi bagian dari pembahasan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan tata kelola yang baik.
Puan juga menyebut isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu hal yang menjadi perhatian DPR. Pernyataan tersebut menempatkan persoalan ini dalam konteks perlindungan hak dan keamanan, bukan sekadar urusan individu. Penyalahgunaan alat kekuasaan negara, apabila terjadi, dapat mengancam hak warga negara dan menimbulkan risiko bahkan bagi para pimpinan nasional.
Baca juga: Mentrans Usulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi Berada di Bawah Kepemimpinan Presiden
15 kunjungan
