Kota Ternate | Partai Perindo di Maluku Utara menetapkan penambahan kursi legislatif sebagai salah satu sasaran utama dalam menghadapi Pemilu 2029. Target tersebut mencakup upaya memperoleh tambahan kursi di setiap daerah pemilihan (dapil), sehingga penguatan perolehan suara tidak hanya bertumpu pada wilayah tertentu. Dengan pendekatan itu, partai berupaya memperluas keterwakilan sekaligus meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Sasaran penambahan kursi menjadi salah satu fokus Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan workshop yang diselenggarakan di Kota Ternate. Kegiatan tersebut membahas penguatan kapasitas kader, konsolidasi organisasi, serta penyusunan program kerja strategis untuk menghadapi tahapan politik berikutnya. Pembahasan diarahkan agar target elektoral diterjemahkan menjadi langkah yang terukur, mulai dari penguatan struktur hingga peningkatan komunikasi dengan masyarakat.
Penguatan kapasitas kader dipandang penting karena para pengurus dan anggota di tingkat daerah menjadi penghubung partai dengan pemilih. Melalui pembekalan dan koordinasi, kader diharapkan memahami agenda organisasi, mampu menyampaikan program secara jelas, serta bekerja sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Sementara itu, konsolidasi diperlukan untuk menyelaraskan kerja antarstruktur dan memastikan pelaksanaan program berlangsung berkesinambungan.
Koordinator Wilayah DPP Partai Perindo untuk Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua, Dody Toisuta, menyampaikan bahwa pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) ditujukan untuk membangun mesin politik di daerah. Kehadiran struktur sampai tingkat ranting diharapkan memperkuat jangkauan organisasi dan mendukung kerja kader secara lebih dekat dengan warga. Struktur yang aktif juga dapat membantu partai memetakan persoalan lokal, menghimpun aspirasi, dan menyusun kegiatan yang relevan.
Dengan demikian, target kursi di setiap dapil berkaitan erat dengan kesiapan organisasi, bukan hanya strategi menjelang pemungutan suara. Rakerwil dan workshop menjadi ruang untuk menetapkan arah kerja, menyatukan langkah, serta menyiapkan struktur dan kader menghadapi Pemilu 2029. Perkembangan target dan bentuk program akan bergantung pada keputusan partai serta dinamika politik di masing-masing daerah.
Perluasan struktur organisasi menjadi salah satu langkah yang dipaparkan untuk mendukung target perolehan kursi Perindo Maluku Utara pada Pemilu 2029. Penguatan itu diarahkan hingga tingkat desa melalui pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Dengan keberadaan kepengurusan di tingkat paling dekat dengan warga, partai berharap kerja organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan teratur. Struktur yang terbentuk hingga desa juga diharapkan membantu menyampaikan aspirasi warga kepada pengurus serta memperkuat komunikasi partai dengan lingkungan setempat.
Pembentukan DPRt bukan sekadar penambahan susunan kepengurusan, tetapi bagian dari upaya membangun kehadiran organisasi di tengah masyarakat. Pengurus di tingkat desa berpotensi menjadi penghubung yang memahami kebutuhan lokal dan mendukung kegiatan partai di wilayahnya. Langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan memperkuat basis dukungan sebelum pemilu, ketika konsolidasi dan kedekatan dengan masyarakat menjadi perhatian penting. Namun, hasilnya tetap bergantung pada keaktifan pengurus, koordinasi antartingkat, serta kesinambungan kegiatan organisasi di daerah.
Selain memperluas struktur, setiap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) diminta aktif menjaring tokoh lokal yang berpengaruh dan memiliki daya tarik di tengah masyarakat. Penjaringan figur ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi partai di masing-masing daerah. Tokoh yang potensial diharapkan dapat membantu memperluas basis dukungan, sekaligus menambah kekuatan Perindo dalam menghadapi persaingan politik setempat. Arahan tersebut menempatkan peran pengurus daerah sebagai unsur penting dalam mengenali figur yang memiliki kedekatan dan penerimaan di masyarakat.
Dody mengaitkan penjaringan tokoh lokal itu dengan upaya menambah kursi di tiap daerah. Harapannya, figur potensial dapat memperkuat basis dukungan partai dan mendukung pencapaian target kursi melalui kerja organisasi yang lebih solid. Penjaringan tersebut tidak hanya berfokus pada popularitas, tetapi juga pada daya tarik figur di tengah masyarakat sebagaimana disampaikan dalam arahan. Tidak ada rincian mengenai identitas maupun jumlah tokoh yang akan dijaring, sehingga langkah ini lebih tepat dipahami sebagai mandat bagi setiap DPD untuk bekerja aktif sesuai kondisi wilayahnya. Perluasan DPRt dan penjaringan figur lokal dengan demikian menjadi dua langkah organisasi yang saling melengkapi: satu memperkuat jangkauan kepengurusan, sedangkan lainnya membuka peluang memperbesar dukungan daerah.Maluku Utara memiliki tantangan geografis yang khas bagi partai politik. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang tersebar, dengan jarak antardaerah dan kondisi perjalanan yang dapat membuat komunikasi serta koordinasi organisasi tidak selalu berlangsung cepat. Karena itu, pembenahan kepengurusan tidak cukup mengandalkan arahan dari tingkat provinsi. Pengurus perlu menjangkau kader di kabupaten dan kota secara langsung, memahami kebutuhan tiap wilayah, serta menjaga agar proses organisasi tetap berjalan meskipun para anggota berada di pulau yang berbeda. Dalam konteks tersebut, kedekatan wilayah menjadi salah satu pertimbangan praktis untuk mengatur pendampingan.
Ketua DPW Partai Perindo Maluku Utara, Edi Jauw, menjelaskan bahwa tanggung jawab konsultasi organisasi dibagi dengan memperhatikan posisi dan akses para kader. Sebagai contoh, anggota DPRD dari Halmahera Utara dapat membantu memberikan konsultasi kepada pengurus di Pulau Morotai. Sementara itu, kader dari Halmahera Selatan dinilai lebih dekat untuk mendampingi wilayah Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Pembagian ini memanfaatkan kedekatan geografis agar komunikasi lebih mudah dilakukan dan pendamping dapat lebih responsif terhadap persoalan yang muncul di daerah. Dengan pola tersebut, tugas tidak harus selalu ditangani oleh pengurus provinsi yang mungkin menghadapi kendala perjalanan menuju pulau-pulau yang berjauhan.
Pendampingan berdasarkan kedekatan wilayah diarahkan untuk mempercepat pembenahan kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota. Kader atau pengurus yang ditugaskan dapat membantu konsultasi, memeriksa kebutuhan organisasi, dan menyampaikan perkembangan kepada DPW. Pola kerja ini juga membuka ruang koordinasi yang lebih rutin, sehingga kendala administrasi maupun komunikasi dapat diketahui lebih awal. Pembagian tanggung jawab bukan berarti setiap daerah bekerja sendiri, melainkan cara untuk memperluas jangkauan dukungan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah tersedia. Pengurus provinsi tetap berperan menjaga arah dan koordinasi umum, sedangkan pendamping di wilayah membantu memastikan proses berjalan dekat dengan kader setempat. Dalam wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, pendekatan yang menyesuaikan kondisi geografis dapat membuat konsolidasi lebih terukur. Keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada kejelasan tugas, komunikasi antarpengurus, dan tindak lanjut atas kebutuhan setiap daerah. Dengan demikian, organisasi dapat bergerak lebih merata sambil memperkuat kesiapan struktur menuju Pemilu 2029.Perindo Maluku Utara menempatkan penguatan organisasi sebagai salah satu tahapan penting dalam persiapan menuju Pemilu 2029. Target yang disampaikan dimulai dengan melengkapi struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga mencapai 100 persen. Penyelesaian struktur ini menjadi landasan bagi tahapan berikutnya, yakni membentuk kepengurusan partai secara lebih menyeluruh sampai tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Dengan demikian, agenda organisasi disusun secara bertahap, dari pemenuhan struktur di tingkat daerah hingga penguatan jaringan di tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat.
Setelah target DPD tercapai, pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) ditargetkan tuntas sebelum akhir 2026. Batas waktu tersebut memberi arah bagi proses konsolidasi organisasi di Maluku Utara menjelang tahapan politik berikutnya. Penyelesaian DPC dan DPRt diposisikan sebagai bagian dari persiapan struktural, sehingga kerja organisasi dapat diperluas melalui kepengurusan di berbagai tingkatan. Target ini menegaskan urutan prioritas yang telah disebutkan: menuntaskan kelengkapan DPD, kemudian menyelesaikan pembentukan DPC serta DPRt sesuai tenggat yang direncanakan.
Selain konsolidasi kepengurusan rencana yang disampaikan juga mencakup pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro kecil.
Baca juga: Atasi Dampak Perubahan Iklim, Pemkab Maros Bersama BaKTI Susun Strategi Ketahanan Desa – Sulawesion
246 kunjungan
