Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa hingga Selasa, 10 November 2026, belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka, menurut Yusril, masih menjabat dan menjalankan tugasnya. Pernyataan itu disampaikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai status Gibran setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Namun, penyampaian niat itu belum serta-merta mengubah statusnya menjadi bukan wakil presiden. Yusril menegaskan bahwa sampai saat itu proses pengunduran diri belum terjadi. Karena itu, jabatan tersebut masih dipegang Gibran dan ia tetap menjalankan fungsi yang melekat pada kedudukannya.
Penjelasan Yusril membedakan adanya niat untuk mundur dan pengunduran diri yang telah berlangsung melalui proses yang berlaku. Dengan kata lain, pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa jabatan wakil presiden sudah kosong. Status Gibran, berdasarkan keterangan tersebut, masih sama hingga adanya tindak lanjut resmi.
Yusril menyampaikan keterangan itu sebagai jawaban atas pertanyaan tentang posisi Gibran setelah pertemuan di Istana. Ia tidak menyebut bahwa telah ada keputusan atau tahapan resmi yang menuntaskan pengunduran diri tersebut. Dengan demikian, untuk saat ini, tidak ada kekosongan jabatan wakil presiden yang perlu diisi. Gibran masih tercatat sebagai pejabat yang menduduki jabatan itu, sementara niat yang disampaikannya belum berlanjut menjadi proses pengunduran diri.
Keterangan tersebut menjadi penegasan mengenai situasi pada Selasa pagi, bukan pengumuman bahwa pengunduran diri telah disetujui atau berlaku. Perubahan status baru dapat dipastikan apabila prosesnya benar-benar berlangsung dan terdapat tindak lanjut yang jelas. Sampai tahap itu terjadi, Yusril menyatakan Gibran tetap menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden tidak serta-merta mengakhiri jabatan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, putusan mengenai proses atau ketentuan pencalonan perlu dibedakan dari tindakan hukum yang secara langsung memberhentikan seorang pejabat dari jabatannya. Karena itu, adanya putusan dari kedua lembaga tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status Gibran sebagai wakil presiden.
Pokok penjelasan Yusril terletak pada keadaan jabatan yang berlaku saat ini. Gibran, kata dia, masih menjabat sebagai wakil presiden selama belum mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pernyataan tentang dampak putusan MA dan MK tidak dapat dipahami sebagai tanda bahwa jabatan tersebut telah kosong atau berakhir. Status seorang pejabat tetap ditentukan oleh proses resmi yang relevan, bukan semata-mata oleh munculnya putusan yang membahas persoalan pencalonannya.
Ketika ditanya secara langsung apakah putusan MA dan MK otomatis mengakhiri jabatan Gibran, Yusril menjawab tidak. Jawaban itu menegaskan bahwa kedua putusan tersebut tidak langsung menggugurkan kedudukannya sebagai wakil presiden. Selama belum ada pengunduran diri ataupun pemberhentian, ia tetap menjalankan status jabatannya. Penjelasan ini membatasi makna putusan pada persoalan hukum yang diputuskan, sekaligus membedakannya dari proses pengakhiran masa jabatan. Karena itu, klaim bahwa Gibran sudah tidak lagi menjadi wakil presiden hanya berdasarkan putusan tersebut tidak sejalan dengan penjelasan Yusril. Perubahan status, apabila terjadi, memerlukan dasar serta langkah formal yang berlaku, dan bukan akibat otomatis dari putusan terkait pencalonan.
Perhatian terhadap status pendidikan Gibran berkaitan dengan dua putusan yang berbeda, masing-masing dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Keduanya membahas aspek yang tidak sama, sehingga isi dan ruang lingkup pertimbangannya perlu dibedakan. Putusan MK menyangkut bukti pendidikan luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan, sedangkan putusan MA menilai keabsahan surat keterangan pendidikan SMA yang tercantum dalam persyaratan pencalonan presiden 2024.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, ataupun diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar untuk menyetarakan pendidikannya dengan tingkat SMA atau sederajat. Pernyataan tersebut merujuk pada bukti yang diperiksa dalam perkara di MK. Dengan demikian, pokok yang disoroti lembaga itu adalah ada atau tidaknya dokumen pendidikan luar negeri yang cukup untuk mendukung penyetaraan, bukan penetapan mengenai status jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Dokumen tersebut merupakan salah satu berkas yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam pemilihan presiden 2024. Yusril menilai putusan MA perlu dicermati dengan saksama, sebab pertimbangan di dalamnya menyangkut persoalan serius dalam kehidupan demokrasi. Ia juga menyebut adanya pilihan seseorang berhenti dari jabatan atau diberhentikan. Namun, pernyataan mengenai pilihan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan bahwa proses pengunduran diri telah berlangsung atau bahwa pemberhentian sudah terjadi.
Karena itu, isi putusan dan konsekuensi politik maupun ketatanegaraannya perlu dibaca secara terpisah. Penilaian MA terhadap surat keterangan pendidikan tidak otomatis sama dengan keputusan tentang berakhirnya masa jabatan wakil presiden. Yusril menyatakan perkembangan berikutnya masih perlu ditunggu. Sampai proses lanjutan dan sikap pihak-pihak terkait menjadi jelas, status Gibran tetap perlu dipahami berdasarkan keadaan yang berlaku, bukan semata-mata disimpulkan dari adanya putusan mengenai dokumen pendidikan. Pembedaan ini penting agar pembahasan publik tidak mencampur temuan MK tentang bukti penyetaraan dengan penilaian MA atas keabsahan surat keterangan, ataupun menganggap keduanya telah menetapkan akibat jabatan yang belum dipastikan.Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden tidak cukup hanya disampaikan melalui kabar atau pernyataan politik di ruang publik. Jika keputusan itu benar-benar diambil, langkah awal yang diperlukan adalah menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut menjadi dasar bagi lembaga negara untuk menindaklanjuti persoalan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, pembicaraan mengenai kemungkinan mundur perlu dibedakan dari tindakan formal yang menandai dimulainya proses. Selama pernyataan tertulis belum disampaikan, tahapan kelembagaan tersebut belum dapat dikatakan berlangsung. Penjelasan ini menempatkan prosedur resmi sebagai penentu, bukan spekulasi atau tafsir atas kabar yang beredar di masyarakat.
Setelah menerima pernyataan tertulis, MPR akan memberitahukan adanya kekosongan jabatan kepada presiden. Pemberitahuan itu menjadi bagian dari rangkaian administrasi dan konstitusional yang diperlukan sebelum pengisian posisi wakil presiden dapat dibahas lebih lanjut. Berikutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut kemudian menjadi pilihan yang akan dipertimbangkan dalam sidang MPR. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan tidak berlangsung otomatis setelah ada pengunduran diri. Ada tahapan yang melibatkan pemberitahuan kepada presiden, pengajuan calon, dan keputusan melalui sidang lembaga perwakilan tersebut. Setiap langkah bergantung pada tahapan sebelumnya dan harus ditempuh melalui prosedur yang dijelaskan Yusril.
Dalam sidang MPR, para anggota akan memilih di dua calon yang diajukan presiden untuk mengisi jabatan yang kosong. Karena itu, apabila pengunduran diri terjadi, proses selanjutnya tetap memerlukan keputusan melalui forum tersebut, bukan sekadar penunjukan langsung yang dapat dianggap selesai tanpa pembahasan. Yusril meminta publik menunggu perkembangan mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dan langkah politik berikutnya. Pernyataan itu tidak berarti bahwa pengunduran diri telah diajukan atau bahwa MPR sudah menerima pemberitahuan tentang kekosongan jabatan.
Baca juga: Namun kondisi berbeda, lanjut dia, terjadi saat balapan utama | JPC) Ketika sebuah kecelakaan besar terjadi, publik membutuhkan jawaban cepat | Guncangan Magnitudo 5,7 Terjadi di Barat Daya Sukabumi
15 kunjungan
