Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Agenda tersebut menandai dimulainya kembali kegiatan persidangan DPR setelah masa jeda, sekaligus menjadi forum resmi bagi anggota dewan untuk melanjutkan pekerjaan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Pembukaan masa sidang juga menjadi momentum bagi DPR untuk menyampaikan agenda yang akan dibahas dalam periode persidangan berikutnya.
Rapat paripurna berlangsung singkat dan tertib. Jalannya sidang tidak diwarnai interupsi, dan agenda pembukaan diselesaikan sesuai rangkaian acara. Puan memimpin persidangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR, sementara anggota dewan mengikuti proses rapat di ruang paripurna. Suasana sidang yang teratur menjadi bagian dari jalannya acara, tanpa perlu ditafsirkan sebagai tanggapan terhadap isu politik di luar agenda formal rapat.
Pada waktu yang sama, isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah mencuat dalam perbincangan politik nasional. Isu tersebut menjadi latar pemberitaan pada hari pembukaan masa sidang, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pembahasan atau tindakan terkait pemakzulan di dalam rapat paripurna. Dalam sidang pembukaan, fokusnya adalah menandai dimulainya Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Pembedaan agenda resmi DPR dan perkembangan wacana politik penting agar laporan mengenai peristiwa ini tetap akurat dan proporsional. Dengan demikian, pembukaan masa sidang dapat dicatat sebagai kegiatan kelembagaan yang berlangsung tertib, sementara isu pemakzulan tetap dipahami sebagai perkembangan politik yang mencuat secara bersamaan. Keduanya merupakan konteks yang hadir pada hari yang sama, tetapi tidak ada dasar untuk menghubungkan isu tersebut dengan suasana, durasi, atau jalannya sidang. Rincian agenda legislasi yang akan dibahas DPR pada masa persidangan ini menjadi informasi lanjutan yang perlu diperhatikan publik.Masa Persidangan DPR berlangsung pada 10 November hingga 17 Desember 2026. Dalam rentang waktu tersebut, agenda persidangan menjadi bagian dari kegiatan kelembagaan DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Pada kesempatan itu, Puan menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga penggunaan kewenangan negara agar tetap berada pada tujuan dan batas yang semestinya. Pernyataan tersebut menyoroti hubungan kewenangan negara dan penegakan hukum, terutama ketika proses hukum berhadapan dengan kepentingan politik serta suara kritis masyarakat.
Puan menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ia juga mengingatkan agar kewenangan tersebut tidak digunakan untuk melakukan kriminalisasi ataupun membungkam suara kritis masyarakat. Pesan itu menempatkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan sebagai perhatian penting. Dalam penyampaiannya, Puan menyoroti larangan menjadikan instrumen negara sebagai alat untuk menekan pihak tertentu atau menghalangi masyarakat menyampaikan kritik. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari pandangannya mengenai penegakan hukum dan penggunaan kewenangan negara.
Selain itu, Puan menekankan bahwa aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen. Kedua prinsip tersebut menjadi pokok penting dalam menjalankan tugas penegakan hukum, sehingga aparat dapat bekerja sesuai tanggung jawabnya tanpa mencampurkan kewenangan dengan kepentingan politik. Pesan ini sejalan dengan penekanannya agar hukum tidak dijadikan sarana kriminalisasi atau pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat. Puan menyampaikan hal tersebut tanpa mengubah pokok pernyataannya: kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan, sementara aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan independen. Jadwal masa persidangan yang berlangsung hingga 17 Desember 2026 menjadi latar agenda DPR, sedangkan pesan mengenai penegakan hukum menegaskan prinsip yang disampaikan Puan dalam memimpin persidangan. Pernyataan itu berfokus pada batas penggunaan kewenangan serta sikap yang diharapkan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.Empat rancangan undang-undang ditetapkan sebagai prioritas pembahasan DPR bersama pemerintah dalam agenda legislasi pada masa persidangan yang baru dibuka. Keempatnya mencakup RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, serta RUU Perampasan Aset. Penetapan tersebut menempatkan masing-masing rancangan dalam daftar agenda yang akan dibahas oleh kedua pihak pada masa persidangan ini.
RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu rancangan yang masuk dalam daftar prioritas. RUU Hak Cipta juga tercantum dalam agenda yang sama. Selain itu, DPR dan pemerintah memasukkan RUU Perkoperasian serta RUU Perampasan Aset sebagai rancangan yang akan dibahas bersama. Dengan demikian, agenda prioritas memuat empat bidang yang berbeda, sebagaimana tercermin dari nama masing-masing rancangan undang-undang.
Keempat RUU tersebut ditetapkan sebagai bagian dari agenda legislasi, bukan sebagai keterangan mengenai hasil pembahasan ataupun pengesahan. Informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa pembahasan bersama DPR dan pemerintah menjadi agenda pada masa persidangan yang baru dibuka. Daftar itu memuat nama rancangan yang diprioritaskan, tanpa menyertakan rincian mengenai urutan pembahasan atau jadwal pelaksanaannya.
Pencantuman RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU Hak Cipta, RUU Perkoperasian, dan RUU Perampasan Aset secara bersamaan menandai ruang lingkup agenda legislasi yang telah ditetapkan. Masing-masing rancangan tercatat sebagai prioritas untuk dibahas bersama pemerintah. Namun, penetapan dalam agenda tidak dengan sendirinya menjelaskan isi pasal, cakupan perubahan, ataupun tahapan yang telah ditempuh oleh setiap RUU.
Karena itu, empat nama tersebut dapat dipahami sebagai daftar rancangan yang menjadi perhatian pembahasan DPR dan pemerintah selama masa persidangan yang baru dibuka. Informasi ini menjelaskan komposisi agenda prioritas, sekaligus membedakannya dari keputusan akhir atas suatu rancangan. Rincian lebih lanjut mengenai proses atau perkembangan tiap RUU tidak termasuk dalam keterangan agenda yang tersedia.
Selain membahas agenda legislasi, DPR menargetkan pengawasan terhadap 12 isu strategis nasional dalam masa persidangan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja parlemen untuk mencermati berbagai persoalan yang dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Puan menyampaikan sejumlah contoh isu yang akan menjadi perhatian, meskipun seluruhnya berada dalam cakupan pengawasan yang lebih luas.
Salah satu hal yang disebut ialah penanganan penyadapan presiden. Isu ini akan menjadi perhatian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan langkah pemerintah. Puan juga menyinggung evaluasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, persoalan yang memerlukan penanganan serta penilaian terhadap upaya yang telah dilakukan. Kedua isu tersebut termasuk di sejumlah topik strategis yang masuk dalam sasaran pemantauan parlemen pada masa persidangan ini.
Ketahanan energi turut disebut sebagai agenda pengawasan. Pembahasan mengenai isu ini mencakup perhatian terhadap kebijakan dan tata kelola sektor energi, yang menjadi salah satu bidang penting dalam agenda nasional. Selain itu, DPR akan mencermati perbaikan tata kelola bantuan sosial. Pengawasan tersebut diarahkan pada persoalan pengelolaan program bantuan, sementara rincian pelaksanaannya akan mengikuti agenda kerja yang dibahas dalam persidangan.
Pengelolaan APBN 2026 juga masuk dalam daftar perhatian. DPR menargetkan pengawasan terhadap tata kelola anggaran tersebut bersama isu-isu strategis lain yang telah disebutkan. Dengan demikian, cakupan agenda pengawasan meliputi beberapa bidang, mulai dari penanganan isu keamanan, lingkungan, energi, hingga program sosial dan anggaran negara. Puan menyampaikan bahwa pengawasan terhadap 12 isu itu menjadi salah satu bagian dari pekerjaan DPR pada masa persidangan.
Rapat paripurna yang dipimpin Puan berlangsung hingga agenda persidangan selesai. Selama rapat, tidak terjadi gejolak maupun interupsi dari fraksi-fraksi di parlemen. Sidang berakhir dalam suasana kondusif, dengan jalannya rapat tetap tertib sampai penutupan.
211 kunjungan
