Jakarta | Amerika Serikat pernah menjalani hampir tiga tahun sembilan bulan tanpa wakil presiden. Kekosongan itu bermula pada 12 April 1945, ketika Presiden Franklin D. Roosevelt meninggal dunia akibat pendarahan otak. Saat itu, Roosevelt baru kurang dari tiga bulan memasuki masa jabatan keempatnya. Ia terpilih kembali pada pemilihan 1944, dengan Harry S. Truman sebagai calon wakil presiden. Kematian mendadak tersebut mengubah susunan kepemimpinan nasional dalam sekejap dan menempatkan Truman, yang baru menjabat sebagai wakil presiden selama 82 hari, di pucuk pemerintahan.
Truman segera diambil sumpahnya sebagai presiden di Gedung Putih pada malam yang sama. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Harlan Stone, memimpin pengambilan sumpah itu di hadapan sejumlah pejabat dan keluarga. Upacara tersebut berlangsung cepat, tetapi tanggung jawab yang menyertainya sangat besar. Perang Dunia II masih berlangsung di Eropa dan Pasifik, sementara keputusan tentang strategi perang, hubungan dengan sekutu, dan masa depan dunia pascaperang menunggu presiden baru. Truman harus mengambil alih pemerintahan tanpa masa persiapan yang panjang, setelah sebelumnya tidak banyak dilibatkan Roosevelt dalam sejumlah persoalan penting.
Besarnya kejutan itu tampak dalam kata-kata Truman sendiri kepada para wartawan. Ia mengakui bahwa perubahan mendadak tersebut membuatnya merasa sangat terkejut dan terbebani. Dalam perumpamaan yang terkenal, Truman mengatakan seolah-olah bulan, bintang, dan seluruh planet jatuh menimpanya. Ungkapan itu menggambarkan bukan hanya kesedihan atas wafatnya Roosevelt, tetapi juga kesadaran bahwa beban kepresidenan kini berada di pundaknya. Truman pun menghadapi keadaan konstitusional yang tidak biasa: jabatan wakil presiden tetap kosong setelah ia naik menjadi presiden. Pada masa itu, presiden tidak dapat menunjuk pengganti untuk posisi tersebut. Kekosongan tersebut baru berakhir pada Januari 1949, ketika Alben W. Barkley dilantik sebagai wakil presiden bersama dimulainya masa jabatan baru Truman.
Ketika Harry S. Truman menjadi presiden pada 12 April 1945 setelah Franklin D. Roosevelt wafat, jabatan wakil presiden tidak otomatis terisi kembali. Truman, yang sebelumnya menjabat wakil presiden selama kurang dari tiga bulan, langsung mengambil alih kepresidenan pada masa perang. Namun, tidak ada ketentuan yang memungkinkan presiden menunjuk pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Karena itu, posisi wakil presiden tetap kosong selama sisa masa jabatan Roosevelt dan berlanjut sepanjang masa jabatan pertama Truman.
Menurut catatan sejarah Senat Amerika Serikat, kekosongan itu berlangsung sekitar tiga tahun sembilan bulan, dari April 1945 hingga Januari 1949. Penyebabnya adalah belum adanya mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa jabatan presiden. Pada saat itu, Konstitusi hanya mengatur suksesi presiden, tetapi tidak menyediakan prosedur bagi presiden yang sedang menjabat untuk mengangkat wakil presiden baru. Kekosongan serupa juga pernah terjadi ketika wakil presiden meninggal atau mengundurkan diri, tetapi kasus Truman menonjol karena ia menjalani hampir seluruh masa jabatan tanpa pendamping dalam posisi tersebut.
Situasi ini berarti Truman menjalankan tugas kepresidenan tanpa orang nomor dua di Gedung Putih yang dapat mengambil alih jabatan apabila ia meninggal, mengundurkan diri, atau tidak mampu menjalankan tugas. Urusan suksesi tetap memiliki aturan untuk menentukan pejabat berikutnya, tetapi tidak ada wakil presiden yang berada langsung setelah presiden dalam garis tersebut. Truman kemudian terpilih untuk masa jabatan penuh pada pemilihan 1948 dan dilantik kembali pada 20 Januari 1949. Pada saat itulah Alben W. Barkley mulai menjabat sebagai wakil presiden, sehingga kekosongan berakhir. Perubahan konstitusional yang kelak memungkinkan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong baru disahkan melalui Amendemen ke-25 pada 1967; mekanisme tersebut belum tersedia bagi Truman sepanjang masa kepemimpinan pertamanya.
Ketika Harry S. Truman mendadak menjadi presiden pada April 1945 setelah Franklin D. Roosevelt wafat, ia menghadapi perang global yang belum selesai dan harus mengambil keputusan dengan pengalaman terbatas dalam urusan luar negeri. Di Eropa, pasukan Sekutu terus bergerak menuju kemenangan. Jerman Nazi menyerah pada 8 Mei 1945, mengakhiri perang di kawasan tersebut, tetapi pertempuran melawan Jepang di Pasifik masih berlangsung dan diperkirakan dapat berlanjut dengan korban besar.
Truman menyetujui penggunaan senjata atom terhadap Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pemerintahannya menyatakan bahwa serangan itu dimaksudkan untuk mempercepat berakhirnya perang dan menghindari invasi darat ke Jepang yang diperkirakan akan menimbulkan banyak korban. Keputusan tersebut tetap menjadi salah satu tindakan paling diperdebatkan dalam kepresidenannya, mengingat kehancuran dan korban sipil yang ditimbulkan. Jepang mengumumkan penerimaan penyerahan diri pada 14 Agustus; penyerahan formal kemudian ditandatangani pada September.
Usai perang, hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet semakin tegang. Perbedaan kepentingan dan sistem politik kedua negara berkembang menjadi Perang Dingin. Truman mendukung kebijakan containment, yakni upaya membendung perluasan pengaruh Soviet dan penyebaran komunisme, terutama melalui dukungan politik dan ekonomi kepada negara-negara yang dianggap rentan. Kebijakan ini menjadi dasar penting bagi arah diplomasi Amerika Serikat pada tahun-tahun berikutnya.
Pada 1947, Doktrin Truman menegaskan komitmen untuk membantu Yunani dan Turki menghadapi tekanan serta ancaman yang dipandang dapat memperluas pengaruh komunis. Pada tahun yang sama, Truman mendukung Marshall Plan, program bantuan bernilai miliaran dolar untuk membantu pemulihan ekonomi negara-negara Eropa setelah perang. Bantuan tersebut ditujukan untuk membangun kembali industri dan perdagangan, mengurangi kesulitan ekonomi, serta memperkuat stabilitas politik. Dari berakhirnya perang hingga awal persaingan dengan Moskow, keputusan-keputusan ini menunjukkan bagaimana Truman membentuk kebijakan luar negeri Amerika dalam masa kepemimpinannya tanpa wakil presiden.Jabatan wakil presiden yang kosong sejak Harry S. Truman naik menjadi presiden pada April 1945 tetap tidak terisi selama sisa masa jabatan Franklin D. Roosevelt. Truman sebelumnya menjabat wakil presiden hanya selama sekitar tiga bulan ketika Roosevelt wafat pada 12 April 1945. Setelah itu, ia menjalankan pemerintahan tanpa seorang wakil presiden, termasuk selama masa jabatan yang dimulai setelah pemilihan 1948. Kekosongan tersebut berlangsung hampir empat tahun, sampai berakhirnya masa jabatan pada Januari 1949.
Dalam pemilihan presiden 1948, Truman terpilih untuk masa jabatan penuh, dengan Alben W. Barkley sebagai pasangannya dari Partai Demokrat. Pada 20 Januari 1949, Truman kembali dilantik sebagai presiden dan Barkley dilantik sebagai wakil presiden. Dengan pelantikan itu, jabatan wakil presiden kembali terisi untuk pertama kalinya sejak Truman menggantikan Roosevelt. Pengisian tersebut terjadi melalui pemilihan umum, bukan melalui penunjukan untuk mengisi kekosongan di tengah masa jabatan.
Pengalaman masa pemerintahan tanpa wakil presiden memperlihatkan bahwa, menurut aturan yang berlaku saat itu, kekosongan jabatan tidak dapat diisi begitu saja oleh presiden. Jabatan tersebut harus menunggu hingga pemilihan presiden berikutnya dan pelantikan pemerintahan baru. Rentang sejak wafatnya Roosevelt pada 1945 hingga pelantikan Truman dan Barkley pada 1949 menjadi bagian dari konteks yang kemudian mendorong perhatian terhadap mekanisme suksesi dan pengisian jabatan wakil presiden. Periode itu bukan satu-satunya faktor dalam pembahasan, tetapi menunjukkan konsekuensi praktis ketika posisi tersebut kosong dalam waktu panjang.
Pada 1967, Amerika Serikat meratifikasi Amendemen ke-25 Konstitusi. Salah satu ketentuannya menetapkan cara mengisi kekosongan jabatan wakil presiden: presiden dapat mengajukan calon, tetapi calon itu harus memperoleh persetujuan mayoritas di kedua kamar Kongres, yakni DPR dan Senat.
Baca juga: Mentrans Usulkan Dewan Pertimbangan Transmigrasi Berada di Bawah Kepemimpinan Presiden | Triawati Mengemban Kepemimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Uniska
206 kunjungan
