Surabaya | Silaturahim Dirbinmas dan rapat koordinasi BPD Abujapi Jawa Timur tahun 2026 berlangsung di Hotel Shoutern Surabaya pada Selasa, 27 Oktober. Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi jajaran Ditbinmas Polda Jawa Timur, pengurus Abujapi, asosiasi terkait, serta pimpinan badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kerja bersama dalam membangun penyelenggaraan jasa pengamanan yang tertib dan profesional. Forum tidak hanya menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarpihak, tetapi juga wadah membahas kebutuhan praktis yang dihadapi pelaku usaha dan satuan pengamanan di lapangan.
Agenda silaturahim dan koordinasi diarahkan untuk menyelaraskan pemahaman tentang tata kelola usaha jasa pengamanan, termasuk aspek perizinan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Kesamaan pemahaman diperlukan agar BUJP dapat menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab, sementara proses pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan acuan yang jelas. Dalam diskusi, administrasi keanggotaan Abujapi turut menjadi perhatian. Ketertiban data dan kelengkapan administrasi dapat mendukung komunikasi organisasi, memperjelas status anggota, serta membantu penyampaian informasi mengenai kebijakan dan kebutuhan pembinaan secara lebih terarah.
Pembinaan satuan pengamanan (satpam) juga menjadi pokok penting dalam pertemuan tersebut. Satpam menjalankan fungsi pengamanan di berbagai lingkungan kerja, sehingga kompetensi, kedisiplinan, dan pemahaman terhadap tugas perlu terus diperkuat. Koordinasi kepolisian, asosiasi, dan BUJP diharapkan membantu menghubungkan kebutuhan pembinaan dengan kondisi operasional, tanpa mengabaikan aturan serta tanggung jawab masing-masing pihak. Melalui forum ini, para peserta dapat bertukar pandangan mengenai tantangan pelaksanaan usaha dan pengelolaan personel, sekaligus mengidentifikasi ruang perbaikan yang dapat ditindaklanjuti bersama. Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa tata kelola yang konsisten, perizinan yang tertib, administrasi keanggotaan yang akurat, dan pembinaan satpam yang berkelanjutan saling berkaitan. Penyelarasan pemahaman menjadi dasar bagi hubungan kerja yang lebih teratur Ditbinmas Polda Jawa Timur, Abujapi, asosiasi terkait, dan para pimpinan BUJP dalam mendukung penyelenggaraan jasa pengamanan di Jawa Timur.
Dirbinmas Polda Jawa Timur Kombes Darman memandang fungsi pembinaan masyarakat atau Binmas sebagai bagian penting dalam membangun kemitraan Polri dan masyarakat. Pembinaan ini menempatkan hubungan kedua pihak sebagai landasan untuk menghadapi kebutuhan keamanan bersama. Polri tidak hanya menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kehidupan sehari-hari.
Semangat polisi bersama masyarakat, menurut Darman, menjadi dasar bagi kolaborasi yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, atau harkamtibmas. Keamanan bukan semata-mata tanggung jawab institusi kepolisian. Masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman. Karena itu, hubungan yang terbangun melalui pembinaan perlu mendorong pemahaman bahwa upaya menjaga lingkungan merupakan kepentingan bersama, bukan pekerjaan satu pihak saja.
Dalam kerangka tersebut, Binmas berfungsi memperkuat kedekatan dan komunikasi Polri dengan masyarakat. Kemitraan yang baik dapat mendukung kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keamanan serta membangun rasa tanggung jawab terhadap ketertiban di lingkungan masing-masing. Pandangan ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari upaya kepolisian dalam memelihara harkamtibmas.
Penekanan Darman pada semangat kebersamaan juga menunjukkan bahwa kolaborasi perlu bertumpu pada hubungan yang saling mendukung. Polri dan masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi tujuan pemeliharaan keamanan menyatukan keduanya. Melalui fungsi pembinaan masyarakat, kemitraan tersebut menjadi pijakan untuk menguatkan kerja bersama. Dengan demikian, prinsip polisi bersama masyarakat bukan sekadar ungkapan, melainkan landasan dalam membangun keamanan dan ketertiban yang dijaga secara kolektif.
Darman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan Abujapi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur dalam upaya memperkuat tata kelola dan pembinaan satuan pengamanan. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting sebagai ruang untuk bertukar informasi, menyamakan pemahaman, serta membangun hubungan kerja yang lebih erat Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan kepolisian. Pembinaan yang terarah dapat membantu perusahaan memahami ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan mutu layanan pengamanan. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi personel satpam maupun pengguna jasa.
Darman mendorong seluruh BUJP agar memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Timur. Jalur komunikasi yang terbuka memungkinkan berbagai persoalan di lapangan dibahas lebih cepat, sementara koordinasi yang konsisten membantu memastikan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan kebutuhan lingkungan kerja. BUJP juga diharapkan aktif mengikuti arahan serta program pembinaan, menyampaikan informasi yang diperlukan, dan menjalin hubungan profesional dengan pihak kepolisian. Dengan demikian, pembinaan dapat berlangsung secara tepat sasaran dan mampu mendukung peningkatan kapasitas satpam di berbagai sektor.
Selain hubungan kelembagaan, Darman menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, kesiapan operasional, dan kesehatan setiap personel. Satpam perlu menjalankan tugas dengan disiplin, bertanggung jawab, memahami prosedur pengamanan, serta mampu berkomunikasi secara baik dengan pekerja dan masyarakat. Kesiapan tidak hanya mencakup keterampilan dan perlengkapan, tetapi juga kondisi fisik dan mental yang memadai agar personel dapat bertindak sigap dalam situasi sehari-hari maupun keadaan darurat. Sebagai bagian dari pengamanan swakarsa, satpam turut membantu menciptakan lingkungan kerja dan ruang publik yang aman, tertib, serta kondusif. Peran tersebut mendukung upaya bersama menjaga ketenteraman masyarakat. Karena itu, perhatian berkelanjutan terhadap pembinaan dan kesejahteraan personel menjadi tanggung jawab penting bagi BUJP dan seluruh pemangku kepentingan.
Ketua BPD Abujapi Jawa Timur, Musfiroh Agus Sumitro, menyampaikan tiga fokus yang menjadi perhatian organisasi dalam pembahasan tata kelola dan pembinaan satuan pengamanan. Ketiga fokus itu mencakup penguatan organisasi dan keanggotaan, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, serta pembinaan untuk meningkatkan kompetensi satpam. Dalam konteks koordinasi dengan Polda, hal-hal tersebut memberi ruang bagi penyelarasan pemahaman mengenai peran organisasi dan kebutuhan pengelolaan profesi satpam, tanpa mengubahnya menjadi komitmen baru di luar keterangan yang disampaikan.
Penguatan organisasi dan keanggotaan berkaitan dengan upaya menjaga keteraturan organisasi serta hubungan dengan para anggotanya. Kejelasan struktur dan komunikasi dapat membantu Abujapi menjalankan fungsi organisasi dengan lebih terarah, termasuk saat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. Keanggotaan juga menjadi bagian penting karena satpam dan unsur terkait berada dalam lingkungan profesi yang membutuhkan pembinaan. Dengan organisasi yang tertata, aspirasi maupun kebutuhan anggota dapat dibahas melalui jalur yang lebih jelas. Fokus ini menempatkan penguatan kelembagaan sebagai salah satu dasar dalam mendukung tata kelola satpam di Jawa Timur.
Fokus kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Penyelenggaraan jasa pengamanan dan pembinaan satpam perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, sehingga koordinasi dapat membantu pihak-pihak terkait memahami aturan dan tanggung jawab masing-masing. Kepatuhan regulasi menjadi unsur tata kelola, bukan semata urusan administratif, karena aturan memberi kerangka bagi pelaksanaan tugas dan pembinaan profesi. Fokus ketiga, yakni pembinaan serta peningkatan kompetensi satpam, menyoroti pentingnya bekal pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pengamanan. Pembinaan dapat menjadi pokok bahasan koordinasi, terutama dalam menyelaraskan perhatian terhadap standar profesi dan kebutuhan di lapangan. Ketiga fokus tersebut menggambarkan agenda yang disampaikan Musfiroh: organisasi yang kuat, pelaksanaan yang sesuai regulasi, dan satpam yang terus dibina kompetensinya.
Baca juga: Asap Masih Mengepul, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Pembasahan Lahan Gambut | Silaturahmi Lintas Generasi, TNI Perkuat Semangat Pengabdian | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Kalsel dalam Rapat Evaluasi
