Jakarta | Guru besar Universitas Tarumanagara bersama sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih membahas kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari forum yang menempatkan perjalanan pemerintahan sebagai pokok perhatian, sekaligus membuka kesempatan untuk meninjau berbagai kebijakan yang telah dijalankan sejak awal masa jabatan. Kehadiran kalangan akademisi dan pejabat pemerintah menghadirkan perspektif yang beragam dalam diskusi mengenai arah serta pelaksanaan program nasional.
Forum itu berlangsung dalam acara khusus bertajuk “Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran”. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Indonesia Punya Kamu 2026 yang diselenggarakan Garuda TV. Acara digelar di Auditorium Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada Selasa. Dengan memilih lingkungan kampus sebagai tempat penyelenggaraan, forum ini mempertemukan pembahasan kebijakan publik dengan ruang akademik, sehingga perkembangan pemerintahan dapat dibicarakan melalui percakapan yang melibatkan unsur pendidikan tinggi dan pemerintah.
Sesuai penjelasan dalam siaran pers, salah satu tujuan kegiatan ini adalah memberikan ruang bagi publik untuk memahami program pemerintah yang telah berjalan. Informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaannya dapat membantu masyarakat melihat apa yang sedang dikerjakan, serta bagaimana program-program tersebut berkaitan dengan agenda pemerintahan. Diskusi mengenai capaian juga memberi kesempatan untuk membicarakan hasil yang telah diperoleh selama dua tahun pertama, tanpa melepaskan konteks dan proses yang melatarbelakanginya.
Selain capaian, forum tersebut diarahkan untuk membahas tantangan yang masih perlu dijawab. Aspek ini penting agar penilaian atas kinerja pemerintahan tidak hanya berfokus pada apa yang telah terlaksana, tetapi turut memperhatikan persoalan yang membutuhkan perhatian lanjutan. Melalui pertemuan akademisi dan pejabat kabinet, acara ini menyediakan ruang untuk meninjau perjalanan pemerintahan secara lebih luas. Dengan demikian, “Rapor untuk Rakyat” dimaksudkan sebagai wadah informasi dan diskusi publik tentang program, hasil, serta pekerjaan yang masih menanti dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum Universitas Tarumanagara (Untar) yang mengulas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembahasan menyoroti peran sektor kelautan, perikanan, dan pertanian dalam mendukung ketersediaan pangan nasional. Hadir dalam forum tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet, yang memaparkan perhatian pemerintah terhadap bidang masing-masing.
Dalam diskusi mengenai kelautan dan perikanan, Trenggono membahas program-program pemerintah yang sedang berjalan di bawah kementeriannya. Sektor ini dipandang memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat pasokan pangan, termasuk melalui pengelolaan potensi sumber daya laut dan kegiatan perikanan. Pembahasan forum memberikan ruang untuk melihat bagaimana agenda pemerintah pada bidang tersebut ditempatkan dalam kerangka ketahanan pangan, tanpa menjadikannya sebagai laporan tentang hasil yang telah dicapai.
Dari sisi pertanian, Alim Setiawan Slamet menguraikan program pemerintah yang tengah dijalankan untuk mendukung sektor pertanian. Perhatian pada bidang ini berkaitan dengan kebutuhan menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat peran produksi pertanian dalam sistem pangan nasional. Forum juga menempatkan pembahasan tersebut dalam konteks koordinasi kebijakan lintas sektor, mengingat ketahanan pangan berhubungan dengan beragam sumber dan rantai penyediaan pangan.
Diskusi para pejabat itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan dibicarakan melalui sejumlah bidang yang saling terkait, bukan hanya dari satu sektor. Kelautan dan perikanan serta pertanian menjadi bagian dari agenda yang diulas dalam forum, sejalan dengan fokus pembicaraan mengenai program pemerintah yang berlangsung. Peserta memperoleh gambaran mengenai arah pembahasan dan perhatian kementerian terhadap sektor-sektor tersebut, sementara forum tidak menyampaikan rincian capaian spesifik yang dapat digunakan untuk menilai dampak program.
Dengan menyoroti pemaparan kedua pejabat, forum Untar mengangkat ketahanan pangan sebagai salah satu tema penting dalam evaluasi kebijakan pemerintahan. Pembahasannya berfokus pada program yang sedang berjalan dan kontribusi yang diharapkan dari sektor kelautan, perikanan, serta pertanian. Pendekatan ini menegaskan relevansi kerja lintas bidang dalam agenda pangan nasional, sekaligus menjaga pembedaan paparan program dan klaim mengenai hasil pelaksanaannya.
Dalam forum yang mengulas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu pokok pembahasan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyoroti pemenuhan gizi sebagai bagian penting dari upaya membangun generasi yang sehat dan mampu belajar serta bekerja secara optimal. Perhatian terhadap kualitas asupan, menurut perspektif yang dibahas, perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang terukur dan menjangkau masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti melengkapi pandangan tersebut dengan menekankan peningkatan mutu pendidikan. Perbaikan proses belajar, kapasitas pendidik, dan pemerataan akses dinilai berperan dalam memperkuat bekal generasi muda. Gizi dan pendidikan dengan demikian ditempatkan sebagai unsur yang saling mendukung dalam membangun kualitas manusia.
Pembahasan kemudian beralih pada pemerataan ekonomi dan penguatan masyarakat di tingkat lokal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengangkat pemberdayaan desa sebagai jalan untuk memperluas kesempatan dan mengembangkan potensi wilayah. Dalam kaitan itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono membahas peran koperasi dalam memperkuat kegiatan ekonomi warga. Koperasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menghimpun usaha, meningkatkan nilai produk, dan memperoleh akses pasar secara lebih terorganisasi. Namun, pengembangan kelembagaan tersebut memerlukan tata kelola yang baik, pendampingan, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Pemberdayaan desa dan ekonomi berbasis koperasi dipandang sebagai bagian dari upaya memperkecil kesenjangan antardaerah, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.
Dimensi tata kelola turut mencakup koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membahas pentingnya hubungan kerja yang efektif agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah. Koordinasi yang konsisten membantu menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan program, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyoroti peran institusi negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Kondisi yang aman mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, serta memberi ruang bagi pembangunan untuk berlangsung berkesinambungan. Rangkaian pandangan tersebut menggambarkan keterkaitan pembangunan manusia, pemerataan ekonomi, tata kelola, dan stabilitas. Forum menempatkan kerja lintas sektor sebagai salah satu unsur penting dalam menerjemahkan agenda pemerintahan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Direktur Utama Garuda TV Fahmi M. Anwari berharap forum yang membahas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membuka ruang dialog lintas sektor sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, pembahasan yang menghadirkan beragam perspektif memungkinkan publik melihat kebijakan tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari upaya yang saling berkaitan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh gambaran lebih utuh tentang tujuan program pemerintah, tantangan pelaksanaannya, serta dampak yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Forum semacam ini juga dapat membantu menjembatani informasi kebijakan dengan kebutuhan publik, sehingga isu pembangunan lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Fahmi menilai keterkaitan antarsektor penting untuk dipahami karena kebijakan di satu bidang dapat memengaruhi hasil di bidang lain. Pembahasan yang mencakup berbagai sektor diharapkan membantu peserta mengenali hubungan prioritas pembangunan, pelaksanaan program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perspektif tersebut relevan bagi agenda pembangunan berkelanjutan, yang membutuhkan koordinasi dan kesinambungan, bukan hanya pencapaian dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, pembangunan yang merata memerlukan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dan kelompok. Dengan mengangkat hubungan-hubungan itu, forum dapat mendorong pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan bergantung pada keterpaduan kebijakan serta pemerataan manfaatnya.
Ia berharap forum ini.
