Aksi Pejuang Merah Putih Indonesia Sampaikan Surat soal Jabatan Wapres Gibran

Aksi Pejuang Merah Putih Indonesia Sampaikan Surat soal Jabatan Wapres Gibran

Kota Solo | Kelompok Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kedatangan mereka menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terkait jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kegiatan tersebut, peserta membawa sejumlah spanduk yang memuat tulisan bernada kritik terhadap Jokowi dan Gibran. Aksi itu menarik perhatian karena pesan-pesan pada spanduk disampaikan secara terbuka di sekitar kediaman mantan presiden tersebut.

Di tulisan yang terlihat terdapat kalimat “Jokowi: politisi gelap” dan “Gibran: politisi gelap”. Spanduk lainnya memuat frasa “Gibran: anak haram konstitusi” serta ungkapan berbahasa Jawa “anak polah bapak ra nggenah”. Tulisan-tulisan tersebut merupakan pesan yang dibawa oleh peserta aksi, bukan kesimpulan faktual mengenai pihak-pihak yang disebutkan. Ragam pilihan kata itu menunjukkan bahwa kelompok tersebut menggunakan spanduk sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan menarik perhatian terhadap tuntutan mereka.

Peserta aksi membawa spanduk dengan beragam tulisan tersebut saat mendatangi kediaman Jokowi. Isi pesan yang berbeda-beda itu mengarahkan perhatian pada sosok mantan presiden dan wakil presiden, sekaligus memperlihatkan nada protes yang ingin disuarakan kelompok. Informasi mengenai kedatangan dan tulisan pada spanduk menjadi bagian dari gambaran kegiatan pada hari itu. Rincian yang tersedia menyebut tanggal serta pihak yang didatangi, tetapi tidak memberikan keterangan tegas mengenai kota tempat kediaman tersebut berada.

Karena itu, lokasi aksi tidak dapat dipastikan lebih jauh hanya berdasarkan informasi tersebut. Yang dapat disebutkan ialah Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Joko Widodo pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan membawa spanduk berisi sejumlah kritik, termasuk frasa-frasa yang ditujukan kepada Jokowi dan Gibran. Penyebutan isi spanduk secara langsung membantu pembaca memahami bentuk ekspresi yang digunakan peserta, tanpa menambahkan klaim mengenai konteks atau lokasi yang tidak dinyatakan dalam informasi yang tersedia.

Kedatangan massa Pejuang Merah Putih Indonesia ke kawasan tempat Joko Widodo berada bertujuan menyampaikan dua surat kepada mantan presiden tersebut. Surat-surat itu dibawa sebagai bagian dari aksi yang menyoroti jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koordinator aksi, Bangun Satoto, menjelaskan bahwa kehadiran peserta bukan semata-mata untuk menggelar kegiatan di ruang publik, tetapi juga untuk menjalin komunikasi dan menyerahkan aspirasi secara tertulis kepada Jokowi.

Bangun menyebut kegiatan tersebut sebagai silaturahmi sekaligus upaya menyampaikan surat. Perwakilan massa berharap dokumen itu dapat diterima langsung oleh Jokowi. Namun, mereka juga menyiapkan cara lain apabila penyerahan secara langsung tidak memungkinkan, yakni menitipkannya melalui Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Dengan demikian, menurut Bangun, pesan yang dibawa peserta tetap dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia.

Sebelum dibawa ke lokasi, kedua surat terlebih dahulu ditandatangani secara simbolik oleh perwakilan peserta aksi. Penandatanganan itu dimaksudkan sebagai tanda bahwa surat tersebut mewakili relawan Pejuang Merah Putih Indonesia, bukan hanya pendapat pribadi koordinator atau satu orang peserta. Para perwakilan membubuhkan tanda tangan untuk menunjukkan keterlibatan kelompok dalam penyampaian aspirasi. Setelah proses tersebut, surat disiapkan untuk diserahkan kepada Jokowi, baik secara langsung maupun melalui Paspampres.

Bangun juga menyampaikan bahwa penyampaian surat bukan hanya dilakukan kepada Jokowi. Surat-surat serupa, kata dia, telah disampaikan ke sejumlah lembaga dan pihak di Solo, yakni DPC PDIP Solo, SMPN 1 Solo, serta KPU Solo. Penyebutan beberapa tujuan tersebut menunjukkan bahwa kelompok itu berupaya menyampaikan pesannya kepada berbagai pihak terkait melalui surat. Dalam kegiatan kali ini, fokus peserta adalah memastikan dua dokumen yang ditujukan kepada Jokowi dapat diterima oleh pihak yang dituju. Rangkaian penyerahan itu menjadi cara yang dipilih relawan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai persoalan jabatan wapres, dengan tetap mengandalkan komunikasi tertulis dan perwakilan peserta sebagai pengantar aspirasi.Dalam surat pertama yang dibacakan Bangun, pihak aksi menyampaikan permintaan kepada Joko Widodo agar tidak menuduh orang-orang yang mempertanyakan status ijazahnya sebagai bagian dari operasi politik ataupun sebagai “penumpang gelap”. Pesan tersebut juga mencakup pihak yang mempertanyakan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menurut isi surat, pertanyaan mengenai dokumen pendidikan seharusnya tidak serta-merta diperlakukan sebagai bukti adanya agenda tersembunyi atau keterlibatan dalam gerakan tertentu.

Surat itu menekankan bahwa perbedaan pandangan dan pertanyaan publik perlu dihadapi dengan sikap terbuka. Pihak aksi meminta agar orang yang menyampaikan keraguan tidak langsung dilekatkan pada kepentingan politik tertentu tanpa dasar yang jelas. Dalam penyampaian Bangun, permintaan tersebut merupakan bagian dari seruan agar ruang diskusi tentang persoalan ijazah tetap memberi tempat bagi klarifikasi dan tanggapan, bukan berkembang menjadi saling menuduh.

Lebih jauh, surat tersebut mengajak sesama anak bangsa untuk bersikap jujur dan terbuka. Seruan itu disampaikan sebagai prinsip yang, menurut pihak aksi, perlu dijaga ketika membicarakan persoalan yang menyangkut pejabat publik maupun keluarganya. Kejujuran dan keterbukaan dipandang penting agar perbedaan pendapat dapat dibahas secara baik, serta agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh prasangka maupun tudingan yang belum diperiksa secara saksama.

Pokok-pokok tersebut adalah isi surat sebagaimana dibacakan Bangun dan mencerminkan pandangan pihak yang mengikuti aksi. Penyebutan pertanyaan mengenai ijazah Jokowi dan Gibran dalam surat tidak dengan sendirinya menetapkan benar atau tidaknya klaim apa pun tentang dokumen tersebut. Demikian pula, permintaan agar pihak yang bertanya tidak dicap sebagai bagian dari operasi politik merupakan sikap yang dinyatakan dalam surat, bukan kesimpulan independen mengenai polemik yang berlangsung. Dengan demikian, pesan utama bagian ini adalah imbauan untuk menanggapi pertanyaan secara terbuka, menghindari tuduhan tanpa dasar, serta mengedepankan kejujuran dalam percakapan publik.

Dalam surat kedua yang disampaikan Pejuang Merah Putih Indonesia, kelompok tersebut meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaksa Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Permintaan itu menjadi pokok isi surat yang mereka sampaikan dalam aksi terkait posisi Gibran. Bangun menjelaskan bahwa langkah tersebut diajukan sebagai pilihan agar persoalan tidak berlanjut ke proses pemakzulan. Dengan demikian, surat itu tidak hanya berisi tuntutan kepada Gibran, tetapi juga meminta Jokowi mengambil peran untuk mendorong pengunduran diri tersebut.

Menurut Bangun, permintaan agar Gibran mundur dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemakzulan. Surat itu menyebut proses pemakzulan berpotensi mempermalukan dan merendahkan harga diri. Karena alasan tersebut, kelompoknya meminta agar persoalan diselesaikan dengan pengunduran diri, bukan melalui proses yang mereka nilai dapat membawa dampak tersebut. Pernyataan itu merupakan alasan yang dicantumkan dalam surat dan disampaikan Bangun saat menjelaskan tujuan permintaan kepada Jokowi.

Dalam seruan aksinya, para peserta menyebut bertindak atas nama rakyat Indonesia dan konstitusi. Mereka menyerukan agar Jokowi dan Gibran bersikap jujur serta mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seruan tersebut menyertai desakan agar Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden dan agar Jokowi mendorong langkah itu. Aksi dan isi surat, sebagaimana disampaikan kelompok tersebut, menunjukkan bahwa mereka mengaitkan tuntutan politiknya dengan kepentingan rakyat dan konstitusi. Tidak ada rincian lain mengenai tindak lanjut tuntutan itu dalam keterangan yang dirujuk.

Surat tersebut disampaikan melalui Serka Zainudin untuk diteruskan kepada ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Mekanisme itu menjadi jalur yang digunakan peserta aksi untuk menyerahkan surat kepada pihak di lingkungan presiden. Zainudin juga mempersilakan peserta yang ingin bertemu agar mengantre seperti peserta lainnya.

Baca juga: Kodim 1714/Puncak Jaya Gandeng Masyarakat Binaan Membangun Jembatan Merah Putih di Kampung Kulok Enggame | Pengerjaan Pengecoran Jembatan Beton Merah Putih Di Desa Beloro Terus Dikebut