JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan siaran langsung untuk pelaksanaan hukuman mati terhadap Nidal Hasan, mantan psikiater Angkatan Darat AS yang dinyatakan bertanggung jawab atas penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009. Dalam insiden tersebut, 13 orang tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Eksekusi Hasan dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember dengan menggunakan regu tembak.
Seorang pejabat Pentagon mengonfirmasi rencana tersebut kepada Reuters. Pejabat yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan itu menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati memang akan disiarkan secara langsung. Namun, pemerintah belum mengungkapkan mekanisme, lokasi penayangan, pihak yang dapat menyaksikan, maupun rincian teknis lain terkait siaran tersebut. Informasi lebih lanjut disebut akan diumumkan kemudian oleh otoritas terkait.
Rencana penayangan ini menarik perhatian karena disebut sebagai langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh militer Amerika Serikat dalam konteks menyiarkan eksekusi secara langsung. Selama ini, pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana militer dilakukan dengan akses yang sangat terbatas dan mengikuti prosedur resmi yang ketat. Keputusan untuk menyiarkan eksekusi Hasan berpotensi memicu perdebatan mengenai transparansi, kepentingan publik, serta dampak etis dari menampilkan pelaksanaan hukuman mati kepada khalayak.
Hasan sebelumnya dinyatakan bersalah atas serangan yang menargetkan personel di Fort Hood ketika ia masih bertugas sebagai dokter dan psikiater militer. Kasus tersebut menjadi salah satu penembakan paling mematikan di instalasi militer AS dan menimbulkan dampak panjang bagi keluarga korban, para penyintas, serta komunitas militer. Dengan jadwal eksekusi yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada pengumuman Pentagon mengenai format siaran dan aturan akses yang akan diberlakukan.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi Nidal Hasan dalam kasus penembakan di Fort Hood akan digelar pada Kamis pukul 13.00 waktu setempat. Jadwal tersebut, bersama lokasi pelaksanaannya, ditentukan dengan mempertimbangkan perkiraan waktu dan tempat terjadinya penembakan pada 2009. Penyesuaian itu dimaksudkan untuk mengaitkan proses hukuman dengan peristiwa yang menjadi dasar vonis terhadap Hasan.
Hegseth mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut akan dibuka untuk publik. Menurut dia, keterbukaan itu penting agar masyarakat dapat memahami konsekuensi serius dari tindakan yang dilakukan Hasan. Pernyataan tersebut menempatkan eksekusi bukan hanya sebagai tahap akhir proses hukum, tetapi juga sebagai gambaran mengenai dampak berat yang dapat timbul dari serangan mematikan terhadap personel militer dan masyarakat.
Ketika ditanya mengenai permintaan terakhir Hasan, Hegseth menjawab bahwa ia tidak memedulikannya. Ia kemudian mengatakan bahwa hal tersebut akan terlihat pada 3 Desember. Keterangan itu disampaikan ketika perhatian publik meningkat terhadap rincian pelaksanaan dan kemungkinan akses masyarakat untuk menyaksikan proses tersebut.
Sebelumnya, Hegseth telah menyampaikan rencana untuk membuka pelaksanaan hukuman mati kepada publik melalui program Human Events Daily yang disiarkan oleh Real America's Voice pada Kamis (8/10/2026). Namun, dalam pernyataan awal itu, ia belum menjelaskan mekanisme penayangan, termasuk apakah masyarakat akan hadir langsung di lokasi atau menyaksikan siaran melalui platform tertentu. Penjelasan mengenai format akses publik menjadi bagian penting karena pelaksanaan eksekusi biasanya diatur dengan ketentuan keamanan, administratif, dan hukum yang ketat. Pemerintah Amerika Serikat masih perlu memastikan bahwa keterbukaan tersebut tetap mengikuti prosedur resmi, sekaligus menjaga hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum.
Nidal Hasan, yang kini berusia 56 tahun, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Amerika Serikat pada Agustus 2013. Putusan tersebut dijatuhkan setelah ia dinyatakan bersalah atas 45 dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana. Perkara itu bermula dari penembakan di sebuah fasilitas medis yang berada dalam kompleks Fort Hood, Texas.
Dalam insiden tersebut, Hasan menggunakan pistol yang dilengkapi alat bidik laser. Penembakan berlangsung beberapa pekan sebelum ia dijadwalkan bertugas ke Afghanistan. Saat hendak ditangkap, Hasan ditembak polisi. Akibatnya, ia mengalami kelumpuhan sebagian dan sejak itu harus menggunakan kursi roda. Catatan perkara tersebut menjadi dasar bagi proses panjang menuju pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya.
Pelaksanaan eksekusi dengan regu tembak memiliki persyaratan khusus berdasarkan hukum militer Amerika Serikat. Eksekusi semacam itu tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan presiden. Pentagon menyatakan bahwa Presiden Donald Trump telah memberikan persetujuan untuk eksekusi Hasan, berdasarkan rekomendasi Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Hegseth mengaitkan penggunaan regu tembak dengan praktik yang pernah diterapkan pada masa Perang Dunia II. Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah menyiapkan pelaksanaan hukuman terhadap Hasan, termasuk kemungkinan penyiaran secara langsung. Namun, Gedung Putih belum menjelaskan apakah Trump juga mendukung rencana penayangan eksekusi itu secara langsung. Ketika ditanya mengenai sikap presiden terhadap rencana tersebut, Gedung Putih mengarahkan pertanyaan kepada Pentagon.
Dengan demikian, persetujuan presiden yang telah diumumkan berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati melalui regu tembak, sedangkan status rencana siaran langsung masih belum dijelaskan secara terbuka. Perbedaan ini penting karena keputusan mengenai metode eksekusi dan kemungkinan penayangannya merupakan dua persoalan yang terpisah dalam proses pelaksanaan hukuman Hasan.
Catatan mengenai eksekusi militer Amerika Serikat memiliki perbedaan, terutama terkait metode yang digunakan dan penetapan kapan eksekusi terakhir berlangsung. Death Penalty Action menyebut pelaksanaan terhadap Nidal Hasan akan menjadi eksekusi militer pertama sejak 1961. Namun, Death Penalty Information Center mencatat bahwa eksekusi pada 1961 dilakukan dengan cara digantung. Menurut lembaga tersebut, eksekusi terakhir yang diketahui menggunakan regu tembak militer berlangsung pada 1945.
Perbedaan catatan itu menunjukkan bahwa istilah “eksekusi terakhir” dapat merujuk pada keseluruhan eksekusi militer atau secara khusus pada metode regu tembak. Perdebatan tersebut kembali mendapat perhatian karena setidaknya lima negara bagian di Amerika Serikat masih mencantumkan regu tembak sebagai metode eksekusi yang diizinkan. South Carolina pada 2025 menjadi negara bagian pertama dalam 15 tahun yang kembali menggunakan metode tersebut, setelah sejumlah yurisdiksi lama tidak menerapkannya.
Di tingkat federal, pemerintahan Trump baru-baru ini menambahkan regu tembak ke dalam daftar metode yang diperbolehkan untuk kejahatan federal paling berat. Metode itu dicantumkan bersama kursi listrik dan gas, di tengah kesulitan memperoleh obat untuk suntik mati serta kendala teknis, hukum, dan operasional dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut memperluas pilihan pemerintah ketika metode suntikan mematikan menghadapi masalah ketersediaan bahan dan prosedur.
Perkembangan ini juga berlangsung setelah kegagalan eksekusi Christa Pike di Tennessee pada pekan sebelumnya. Suntikan mematikan tidak berhasil diberikan, sehingga Pike tetap hidup dan harus dirawat di rumah sakit. Pengacaranya mengatakan Pike terbangun dalam keadaan marah dan kebingungan, masih mengalami sakit yang berat, serta tetap dibelenggu di ranjang rumah sakit. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat menghadapi komplikasi serius, sekaligus memperbarui perdebatan mengenai keandalan, kemanusiaan, dan pengawasan terhadap setiap metode eksekusi.
