Jakarta | Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bambang Soesatyo, yang dikenal sebagai Bamsoet, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mempersempit ruang gerak mafia pangan. Desakan tersebut menyoroti perlunya langkah yang lebih kuat untuk mencegah praktik manipulasi komoditas yang merugikan masyarakat dan mengganggu tata kelola pangan. Bamsoet menilai para pelaku terus mencari celah dalam berbagai proses pengelolaan komoditas demi memperoleh keuntungan. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum dinilai perlu berjalan secara terarah, agar peluang untuk melakukan penyimpangan dapat dibatasi.
Menurut Bamsoet, upaya mempersempit ruang gerak mafia pangan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan tindakan sesaat. Pelaku yang berupaya mengambil keuntungan dari manipulasi komoditas akan terus mencari kesempatan ketika pengawasan lemah atau koordinasi antarlembaga tidak berjalan baik. Pemerintah dan aparat penegak hukum, karena itu, perlu memastikan pengawasan berlangsung konsisten dan respons terhadap indikasi pelanggaran dapat dilakukan secara tepat. Langkah tersebut penting untuk mencegah praktik serupa berulang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pangan.
Ia juga menegaskan bahwa praktik mafia pangan bukan persoalan baru. Pemberantasannya memerlukan upaya berkelanjutan dari lembaga terkait, bukan hanya penanganan ketika masalah telah muncul. Konsistensi dalam pengawasan, penindakan, dan kerja sama antarpihak menjadi bagian penting untuk mengurangi peluang manipulasi komoditas. Pernyataan Bamsoet tersebut dikutip pada Minggu, 18 Oktober 2026. Seruannya menempatkan tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai unsur utama dalam memperkuat pemberantasan, sekaligus menegaskan bahwa celah yang dimanfaatkan pelaku perlu terus diidentifikasi dan ditutup melalui langkah yang tegas serta berkesinambungan.
Bamsoet menyoroti bahwa upaya memberantas satu bentuk penyimpangan dalam perdagangan beras dapat diikuti munculnya persoalan lain dengan modus berbeda. Setelah pengoplosan atau manipulasi beras premium menjadi sasaran pemberantasan, perhatian kemudian tertuju pada beras fortifikasi. Perubahan fokus ini, menurut pernyataannya, menunjukkan bahwa pengawasan perlu mencermati berbagai jenis produk dan cara pelaku memanfaatkan aturan. Isu tersebut bukan sekadar soal nama atau kategori beras, melainkan juga tentang kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Bamsoet menyampaikan bahwa persoalan beras fortifikasi perlu ditangani dengan serius, agar pemberantasan praktik pada satu segmen tidak membuat celah pengawasan pada segmen lainnya tetap terbuka.
Dalam keterangannya, Bamsoet mengklaim izin beras fortifikasi telah dimanipulasi. Ia juga menyebut sebagian besar produk yang dimaksud tidak memenuhi syarat. Pernyataan itu perlu dipahami sebagai klaim yang disampaikan Bamsoet, bukan sebagai temuan independen yang dipastikan dalam uraian ini. Tidak ada angka, rincian produk, atau hasil pemeriksaan lain yang dapat ditambahkan untuk memperluas klaim tersebut. Pokok yang disorot adalah dugaan penyalahgunaan perizinan dan ketidaksesuaian produk dengan persyaratan. Karena itu, penjelasan mengenai masalah ini perlu tetap membedakan pernyataan seorang tokoh dan kesimpulan resmi berdasarkan proses pemeriksaan yang dapat diverifikasi.
Contoh tersebut menggambarkan alasan Bamsoet meminta pemerintah mempersempit ruang gerak mafia pangan melalui pengawasan yang konsisten. Setelah praktik pengoplosan atau manipulasi beras premium menjadi sasaran, dugaan persoalan pada beras fortifikasi menunjukkan perlunya perhatian terhadap izin dan pemenuhan syarat produk. Pemerintah, dalam kerangka yang disorot Bamsoet, perlu memastikan pengawasan tidak berhenti pada satu modus yang telah terungkap atau menjadi perhatian publik. Namun, penanganan dugaan manipulasi izin dan produk yang disebut tidak memenuhi syarat tetap harus bertumpu pada pemeriksaan dan pembuktian. Dengan cara itu, klaim yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara tepat, sementara informasi kepada masyarakat tetap akurat dan tidak melampaui keterangan yang tersedia.
Bamsoet menilai pemberantasan mafia pangan penting karena praktik tersebut dapat merugikan masyarakat sekaligus melemahkan kepentingan nasional. Pangan bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan stabilitas. Ketika distribusi atau pengelolaannya dikuasai pihak yang mencari keuntungan melalui cara-cara tidak wajar, harga dan ketersediaan barang berisiko menyimpang dari kebutuhan publik. Dampaknya dapat dirasakan terutama oleh kelompok rentan yang bergantung pada pasokan dan harga pangan yang terjangkau. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pangan benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan memberi ruang bagi segelintir pelaku untuk mengambil keuntungan dari sistem.
Perhatian khusus diperlukan terhadap subsidi pangan. Dukungan yang disediakan dengan anggaran negara semestinya membantu warga yang membutuhkan dan menjaga keterjangkauan bahan pokok. Jika pengawasan lemah, subsidi dapat diselewengkan, dialihkan, atau dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan pribadi. Bamsoet mendorong pemerintah menutup celah regulasi maupun pengawasan yang memungkinkan penyimpangan tersebut terjadi. Langkah ini dapat mencakup pembenahan aturan, pengawasan distribusi yang lebih terukur, serta koordinasi antarlembaga agar rantai pasok dapat dipantau dengan baik. Transparansi juga penting sehingga alokasi dan penyaluran bantuan dapat ditelusuri, dan indikasi penyalahgunaan tidak berhenti sebagai temuan tanpa tindak lanjut.
Menurut dorongan tersebut, penegakan hukum harus lebih tegas apabila sanksi administratif terbukti belum efektif menghentikan pelanggaran. Penindakan perlu dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu, serta disertai proses yang terbuka. Keterbukaan membantu masyarakat memahami bahwa pelanggaran ditangani secara serius, sementara konsistensi mencegah munculnya kesan bahwa hukum hanya berlaku pada kasus tertentu. Sanksi yang sepadan dapat memberi efek jera, tetapi pencegahan tetap perlu diperkuat melalui evaluasi berkala terhadap kebijakan dan pengawasan. Dengan menindak pelaku secara konsisten dan memperbaiki sistem yang rawan disalahgunakan, pemerintah dapat melindungi subsidi, menjaga pasokan pangan, dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengirim surat kepada Kapolri. Pernyataan itu ia sampaikan saat menegaskan sikapnya terhadap praktik mafia pangan. Amran menyatakan tidak ingin memberi ruang kepada pihak-pihak yang melakukan praktik tersebut. Langkah menyurati Kapolri menjadi bagian dari hal yang ia kemukakan dalam merespons persoalan pangan, sementara penegasannya menggambarkan bahwa praktik yang merugikan tata niaga pangan tidak sepatutnya dibiarkan. Ia juga menyoroti keadaan yang menurutnya menunjukkan adanya anomali dalam pergerakan harga dan respons para produsen.
Amran membandingkan dua keadaan yang berbeda. Sebelumnya, menurut dia, ketiadaan stok kerap dijadikan alasan untuk menaikkan harga. Dalam gambaran itu, stok yang tidak tersedia disebut sebagai dasar pembenaran atas kenaikan harga pangan. Namun, kondisi yang ia paparkan saat ini justru memperlihatkan situasi yang berlawanan: produsen menggelar demonstrasi ketika harga turun. Perbandingan tersebut menjadi sorotan karena memperlihatkan respons yang berbeda keadaan ketika stok tidak ada dan keadaan ketika harga mengalami penurunan. Amran menyampaikan anomali itu sebagai hal yang patut dicermati, bukan sebagai rincian mengenai penyebab, waktu, maupun lokasi demonstrasi.
Penilaian Amran menempatkan dinamika harga dan sikap produsen sebagai persoalan yang membutuhkan perhatian. Ia menyebut keadaan tersebut perlu diperhatikan, terutama karena perbandingan alasan kenaikan harga pada masa ketiadaan stok dan demonstrasi saat harga turun tampak tidak sejalan. Pernyataannya sekaligus menegaskan pentingnya menelaah situasi pangan secara cermat, tanpa terburu-buru menarik kesimpulan di luar hal yang telah ia sampaikan. Amran tidak ingin memberi ruang kepada mafia pangan, dan surat kepada Kapolri menjadi bagian dari pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa apabila keadaan seperti ini terus berlangsung, persoalannya tidak akan beres. Karena itu, anomali yang ia soroti menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pihak terkait, agar keadaan yang ia gambarkan tidak terus berlanjut tanpa penyelesaian.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Bamsoet Dorong Reformasi Birokrasi Daerah Berorientasi Hasil dan Kesejahteraan Rakyat
