Kota Sudah Terdampak Banjir | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menyampaikan perkembangan penanganan bencana kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9 November 2026). Laporan tersebut mencakup kejadian banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi perhatian pemerintah. Penyampaian data ini memberikan gambaran mengenai wilayah terdampak serta penanganan yang masih perlu dipantau.
Untuk periode 24 Oktober hingga 8 November 2026, BNPB mencatat banjir berdampak pada 12 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, genangan dilaporkan telah surut di tujuh wilayah. Sementara itu, lima kabupaten masih memerlukan perhatian karena air belum surut. Perbedaan kondisi antardaerah menunjukkan bahwa perkembangan banjir perlu dipantau secara berkala, termasuk setelah genangan mulai berkurang di sebagian wilayah.
Informasi tentang lima kabupaten yang masih terdampak menjadi bagian penting dalam menentukan fokus tindak lanjut. Selama genangan belum surut, pemerintah dan pihak terkait perlu terus memperhatikan kondisi di lapangan, mengikuti perubahan situasi, serta menilai kebutuhan penanganan berdasarkan laporan yang tersedia. Data BNPB menyajikan potret pada rentang waktu tertentu; karena itu, perkembangan berikutnya tetap perlu diperbarui agar respons dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah.
Laporan banjir tersebut disampaikan ketika penanganan karhutla juga masih menjadi fokus. Dengan demikian, agenda kebencanaan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan genangan, tetapi juga mencakup pemantauan dan penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kedua jenis bencana membutuhkan perhatian yang berjalan beriringan, sehingga pemetaan perkembangan dan kebutuhan mitigasi dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas. Dalam rapat terbatas itu, paparan BNPB menjadi dasar informasi bagi Presiden untuk melihat cakupan dampak, wilayah yang kondisinya telah membaik, serta lokasi yang masih memerlukan perhatian. Angka 12 kabupaten/kota terdampak, tujuh wilayah yang telah surut, dan lima kabupaten dengan genangan yang bertahan merangkum situasi banjir pada periode pelaporan tersebut.
Banjir yang belum surut masih berdampak pada lima kabupaten di tiga provinsi. Di Aceh, wilayah terdampak adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, di Sumatera Utara banjir masih melanda Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Kabupaten Lumajang di Jawa Timur juga termasuk dalam daftar wilayah yang kondisi banjirnya belum pulih. Data ini menunjukkan bahwa dampak bencana tersebar di sejumlah kawasan, sehingga pemantauan dan penanganan tetap diperlukan.
Kelima kabupaten tersebut mencakup 22 kecamatan dan berdampak pada 11.404 kepala keluarga. Pidie Jaya menjadi wilayah dengan jumlah kepala keluarga terdampak terbesar, yaitu 4.969. Angka itu diikuti Langkat dengan 3.157 kepala keluarga. Besarnya dampak di kedua kabupaten tersebut menegaskan perlunya perhatian pada kebutuhan warga, terutama selama genangan masih mengganggu aktivitas dan pemulihan kehidupan sehari-hari. Data yang tersedia pada tingkat kabupaten ini memberi gambaran skala dampak, meski kebutuhan masing-masing kecamatan dapat berbeda.
Angka pada lima kabupaten itu merupakan bagian dari catatan penanganan banjir yang lebih luas. Secara keseluruhan, BNPB mencatat 12 kabupaten/kota terdampak, dengan cakupan 46 kecamatan dan 18.511 kepala keluarga. Dengan demikian, lima wilayah yang banjirnya belum surut mencakup sebagian besar dari total 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga dalam kelompok tersebut, tetapi bukan keseluruhan wilayah terdampak yang tercatat secara nasional. Perbedaan cakupan ini penting agar angka khusus untuk kabupaten yang masih mengalami banjir tidak disamakan dengan akumulasi semua kabupaten/kota.
Pemetaan wilayah dan jumlah warga terdampak membantu pemerintah menentukan prioritas pemantauan, penyaluran bantuan, serta langkah mitigasi. Informasi tentang lokasi, kecamatan, dan jumlah kepala keluarga dapat menjadi dasar untuk menilai kebutuhan penanganan secara bertahap. Namun, angka agregat perlu dibaca bersama perkembangan kondisi di lapangan, karena situasi banjir dapat berubah dari waktu ke waktu. Pembaruan data dibutuhkan untuk mengetahui apakah genangan mulai surut, apakah warga masih memerlukan dukungan, dan wilayah mana yang harus mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan pemantauan yang konsisten, penanganan dapat disesuaikan dengan skala dampak, tanpa mengabaikan kabupaten lain yang juga masuk dalam catatan BNPB.
BNPB mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai potensi dampak hujan hingga 11 November 2026. Pemetaan risiko menunjukkan tiga kecamatan berada pada status awas, sementara 74 kecamatan lain berstatus siaga di enam provinsi. Status tersebut menjadi penanda perlunya kewaspadaan dan kesiapan, terutama di wilayah yang masih menghadapi banjir atau berpotensi mengalami peningkatan dampak akibat hujan.
Tiga kecamatan berstatus awas berada di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah. Warga di kawasan tersebut perlu mengikuti informasi resmi dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan, termasuk kenaikan muka air serta aliran yang meluap. Hujan berkelanjutan dapat menambah beban pada sungai dan saluran, memperluas genangan, menghambat perjalanan, dan meningkatkan risiko bagi penduduk di area rendah. Kondisi setempat tetap perlu dipantau karena dampak dapat berbeda antarlokasi.
Catatan curah hujan tertinggi selama tiga hari menunjukkan angka 183 milimeter di Aceh Barat Daya dan 151 milimeter di Aceh Tenggara. Besarnya curah hujan ini memperkuat alasan untuk menjaga kewaspadaan, khususnya jika hujan kembali turun di daerah yang tanahnya telah jenuh air atau mengalami genangan. BNPB memperkirakan puncak hujan terjadi pada 11 November. Perkiraan tersebut penting sebagai acuan kesiapsiagaan, bukan kepastian bahwa seluruh wilayah akan menerima hujan dengan intensitas yang sama.
Sebaran 74 kecamatan berstatus siaga mencakup Aceh dengan 31 kecamatan, Sumatera Utara 27, dan Sumatera Barat 9. Di Pulau Jawa, Jawa Tengah mencatat 3 kecamatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2 kecamatan. Sulawesi Tengah juga memiliki 2 kecamatan berstatus siaga. Rincian ini menggambarkan luas wilayah yang perlu memperhatikan perkembangan cuaca, meskipun tingkat ancaman dan kondisi lapangan dapat bervariasi.
Masyarakat di wilayah berstatus awas maupun siaga sebaiknya menyiapkan langkah sederhana, seperti mengenali jalur menuju tempat aman, menjaga dokumen dan kebutuhan penting, serta menghindari aliran banjir. Pemerintah daerah dan warga juga perlu memperbarui informasi peringatan dari sumber resmi. Jika air meningkat atau kondisi membahayakan, utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas. Kesiapan lebih awal membantu mengurangi risiko ketika hujan mencapai puncaknya.
Di tengah banjir yang belum surut di lima kabupaten, kesiapan peralatan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menghadapi potensi bencana. BNPB menyatakan telah menyiapkan peralatan dan perlengkapan mitigasi untuk wilayah yang rawan maupun yang telah terdampak banjir. Kesiapan tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan kebutuhan masyarakat ketika kondisi di lapangan memerlukan bantuan, sekaligus memperkuat antisipasi terhadap kemungkinan bencana. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari pemetaan risiko dan kebutuhan mitigasi, tanpa merinci jumlah barang yang tersedia ataupun pembagian perlengkapan ke setiap daerah.
Dalam arahannya terkait kesiapsiagaan, Presiden meminta agar sejumlah perlengkapan ditambahkan, lain velbed, tenda, dan genset. Perlengkapan tersebut termasuk kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi situasi darurat. Penyebutan kebutuhan tambahan itu menunjukkan bahwa kesiapan tidak hanya berkaitan dengan pemantauan wilayah, tetapi juga dengan ketersediaan sarana pendukung bagi penanganan bencana. Namun, informasi yang disampaikan tidak mencantumkan jumlah barang yang diminta maupun jadwal penyediaannya. Karena itu, kebutuhan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari arahan kesiapsiagaan, bukan sebagai rincian distribusi yang telah dipastikan.
Laporan Kristomei turut menyebut kesiapan atau kebutuhan perahu karet, selimut, water purifier, serta perlengkapan lainnya.
Baca juga: Festival Balap Ojek Gabah Diarahkan Menjadi Ajang Tingkat Kabupaten | Pertamina EP Rantau Lanjutkan Pengeboran Lima Sumur di Tengah Pemulihan Banjir Aceh Tamiang | 50 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Perdalam Tugas Bersama Tiga Lembaga
15 kunjungan
