Kota Paling Tidak Layak Huni | Damaskus, ibu kota Suriah, menempati posisi terbawah dalam Global Liveability Index 2026 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU). Temuan tersebut menempatkan kota itu sebagai kota paling tidak layak huni di kota-kota yang tercakup dalam pemeringkatan tahun ini. Laporan EIU itu dirangkum oleh The Economic Times pada 8 Juli 2026 dan mencakup 173 kota di berbagai belahan dunia.
Indeks kelayakan huni ini membandingkan kondisi kehidupan perkotaan melalui lima indikator utama, yakni stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Kelima aspek tersebut memberi kerangka untuk melihat beragam kebutuhan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk. Dengan mencakup unsur sosial, layanan dasar, dan fasilitas kota, penilaian tidak hanya berfokus pada satu sisi kehidupan perkotaan.
Stabilitas menjadi salah satu dimensi yang diperhitungkan dalam menilai kelayakan hidup di sebuah kota. Layanan kesehatan dan pendidikan mewakili akses terhadap kebutuhan penting bagi masyarakat, sementara budaya dan lingkungan mencakup aspek lain dari pengalaman tinggal di suatu tempat. Infrastruktur juga masuk dalam penilaian, karena kondisi fasilitas dan sistem perkotaan merupakan bagian dari lingkungan yang digunakan penduduk dalam aktivitas sehari-hari.
Hasil indeks perlu dibaca sebagai perbandingan antarkota berdasarkan indikator yang dicantumkan EIU, bukan sebagai gambaran tunggal tentang seluruh pengalaman setiap orang yang tinggal di sana. Posisi terbawah Damaskus menunjukkan bahwa, dalam cakupan laporan 2026, kota tersebut berada di urutan paling rendah dalam penilaian kelayakan huni. Informasi yang tersedia menyebutkan jumlah kota dan lima indikator yang digunakan, tanpa menyertakan skor Damaskus ataupun rincian metodologi lainnya. Karena itu, temuan utama yang dapat disampaikan dari laporan ini adalah peringkat Damaskus serta cakupan dan dimensi penilaiannya.
Damaskus menempati posisi pertama dalam daftar kota dengan skor kelayakan huni terendah. Kondisi ini berkaitan erat dengan dampak konflik berkepanjangan yang terus mengganggu berbagai aspek kehidupan kota. Persoalan keamanan menjadi tantangan mendasar, sementara layanan kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik juga mengalami tekanan. Ketika unsur-unsur penting tersebut terganggu, kehidupan sehari-hari warga menjadi lebih sulit dan upaya membangun lingkungan yang aman menghadapi hambatan besar. Penilaian terhadap Damaskus mencerminkan besarnya tantangan untuk menyediakan kondisi yang mendukung keselamatan serta kebutuhan dasar penduduk.
Konflik yang berlangsung lama tidak hanya memengaruhi satu bidang, tetapi turut membebani kemampuan kota menjaga layanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Keamanan, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi infrastruktur, dan keberlangsungan pelayanan publik saling berkaitan dalam menentukan kelayakan huni. Dalam konteks Damaskus, gangguan pada sejumlah unsur tersebut mempersempit ruang untuk menciptakan rutinitas yang aman dan stabil. Karena itu, posisi teratas dalam daftar skor terendah menunjukkan beratnya dampak konflik terhadap kualitas hidup, bukan sekadar persoalan pada satu layanan atau fasilitas tertentu.
Tripoli berada di posisi kedua, dengan latar persoalan yang dijelaskan melalui ketidakstabilan politik dan masalah keamanan selama bertahun-tahun. Kedua hal tersebut memengaruhi kualitas hidup di kota, terlebih ketika infrastruktur dan pelayanan publik juga menghadapi tekanan. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap penilaian kelayakan huni Tripoli. Ketidakstabilan politik yang berlarut dan persoalan keamanan menjadi konteks tersendiri bagi kota tersebut, sementara tekanan pada fasilitas serta layanan publik menambah tantangan bagi kehidupan warga. Uraian mengenai Tripoli tidak perlu disamakan dengan konteks Damaskus: sumber mengaitkan posisi Damaskus terutama dengan dampak konflik berkepanjangan terhadap keamanan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik, sedangkan Tripoli dikaitkan dengan ketidakstabilan politik, persoalan keamanan menahun, serta tekanan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Keduanya sama-sama menghadapi tantangan besar, tetapi rincian masalah yang disebut berbeda. Perbedaan konteks itu penting untuk memahami alasan masing-masing kota memperoleh skor rendah tanpa menambahkan penyebab di luar keterangan yang tersedia.
Di posisi ketiga hingga keenam dalam daftar kota dengan skor kelayakan huni terendah, Dhaka, Karachi, Aljir, dan Lagos menghadapi tekanan perkotaan yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan kemampuan infrastruktur dan layanan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pertumbuhan kota serta tingginya aktivitas ekonomi turut menjadi tantangan penting di sejumlah kota tersebut.
Dhaka menempati urutan ketiga. Urbanisasi yang berlangsung cepat dan pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur, sementara aktivitas kota yang padat menambah beban pada sistem perkotaan. Kemacetan menjadi salah satu tantangan yang nyata di tengah perkembangan tersebut. Kondisi ini menggambarkan kesulitan kota dalam mengimbangi kebutuhan yang terus bertambah dengan kapasitas prasarana yang tersedia. Tekanan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga dengan intensitas kegiatan sehari-hari yang memerlukan dukungan layanan dan jaringan transportasi memadai.
Karachi berada di urutan keempat dan dikenal sebagai pusat komersial Pakistan. Skala aktivitas ekonomi serta kepadatan perkotaannya membuat upaya menjaga stabilitas menjadi tantangan tersendiri. Kota ini juga perlu menyediakan infrastruktur yang memadai dan memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dengan tuntutan yang muncul dari kehidupan kota yang padat dan kegiatan ekonomi berskala besar. Kemampuan menjaga layanan tetap memadai menjadi bagian penting dari tantangan kelayakan huni Karachi.
Aljir menempati posisi kelima dengan penilaian relatif rendah pada sejumlah indikator. Keterbatasan infrastruktur disebut memengaruhi posisinya, bersama aspek budaya dan lingkungan yang turut berperan dalam penilaian. Dengan demikian, tantangan kota ini tidak hanya menyangkut prasarana, tetapi juga faktor lain yang tercakup dalam indikator kelayakan huni. Posisi tersebut mencerminkan hasil penilaian berbagai aspek, bukan satu persoalan tunggal yang berdiri sendiri.
Di urutan keenam, Lagos merupakan pusat keuangan Nigeria yang berkembang pesat. Kemacetan dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan di tengah perkembangan kota, sementara kebutuhan layanan kesehatan juga perlu dipenuhi. Pertumbuhan yang cepat menambah tuntutan terhadap kapasitas kota untuk mendukung aktivitas penduduk dan fungsi ekonominya. Dhaka, Karachi, Aljir, dan Lagos menunjukkan bagaimana tekanan perkotaan dapat muncul dalam bentuk berbeda, mulai dari kemacetan hingga kebutuhan memperkuat prasarana dan layanan dasar.
Kyiv, ibu kota Ukraina, menempati urutan ketujuh dalam daftar kota dengan skor kelayakan huni terendah pada 2026. Posisi ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi kota tersebut di tengah perang yang masih berlangsung. Konflik menjadi faktor utama dalam penilaian stabilitas, karena keamanan dan kepastian kehidupan sehari-hari tetap terpengaruh oleh situasi yang belum mereda.
Meski demikian, gambaran Kyiv tidak hanya terdiri atas kemunduran. Sejumlah aspek kehidupan perkotaan menunjukkan perbaikan, menandakan adanya upaya untuk mempertahankan dan memulihkan layanan serta kegiatan masyarakat. Perkembangan tersebut belum menghapus tantangan keamanan. Bagi warga, ancaman dan ketidakpastian yang terkait perang masih menjadi persoalan besar, sehingga perbaikan pada beberapa bidang belum cukup untuk mengubah keseluruhan penilaian kota secara drastis.
Pola yang terlihat dalam laporan mencakup konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik di Damaskus, Tripoli, serta Kyiv. Di kota-kota tersebut, keadaan politik dan keamanan membentuk tantangan mendasar bagi kehidupan perkotaan. Sementara itu, Dhaka, Karachi, dan Lagos menghadapi tekanan berbeda: pertumbuhan penduduk dan perluasan kota perlu diimbangi dengan infrastruktur serta layanan publik yang memadai. Kebutuhan akan transportasi, fasilitas, dan layanan dasar dapat semakin mendesak ketika perkembangan kota berlangsung cepat.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa skor rendah dapat berkaitan dengan sumber tekanan yang tidak sama. Indeks kelayakan huni menggunakan indikator tertentu untuk menilai berbagai aspek kota, termasuk kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan penduduk.
