JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar kembali memenuhi sejumlah jalan di Prancis sejak akhir September 2026. Aksi tersebut bermula dari tuntutan yang relatif jelas: peningkatan anggaran untuk sekolah negeri, perbaikan fasilitas belajar, serta peningkatan kualitas pendidikan. Para peserta menilai kebijakan publik belum cukup menjawab kesenjangan antarsekolah, kekurangan sumber daya, dan kebutuhan siswa maupun tenaga pengajar. Dalam beberapa hari, mobilisasi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi berubah menjadi krisis ketertiban di sejumlah lokasi karena pemblokiran jalan, penutupan akses sekolah, dan benturan dengan aparat keamanan.
Salah satu insiden paling serius terjadi di Lens. Polisi membubarkan blokade yang melibatkan siswa, lalu seorang pelajar berusia 15 tahun mengalami cedera parah pada tangan setelah terkena perangkat pengendali massa. Peristiwa tersebut segera meningkatkan perhatian publik terhadap cara aparat menangani demonstrasi pelajar, terutama ketika peserta aksi masih berusia di bawah umur. Kondisi korban, rincian penggunaan perangkat, serta keadaan saat pembubaran menjadi bagian penting dalam penyelidikan yang kemudian dibuka. Proses itu diharapkan menjelaskan rangkaian kejadian secara objektif, termasuk apakah penggunaan kekuatan telah dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur.
Insiden di Lens juga memicu perdebatan yang lebih luas mengenai batas kewenangan polisi ketika menghadapi demonstrasi pendidikan. Pemerintah perlu menjaga keamanan ruang publik, tetapi tindakan penertiban terhadap pelajar menuntut kehati-hatian, komunikasi, dan pengawasan yang kuat. Bagi kelompok siswa dan organisasi pendidikan, cedera tersebut memperkuat kritik bahwa pendekatan represif dapat menggeser perhatian dari persoalan anggaran dan mutu sekolah. Perkembangan terbaru ini tidak berdiri sendiri. Prancis memiliki sejarah panjang aksi massa, mulai dari gerakan mahasiswa hingga protes buruh dan pawai kemenangan, yang menunjukkan bagaimana jalanan sering menjadi ruang utama untuk menyuarakan tuntutan politik dan sosial. Karena itu, demonstrasi pelajar 2026 perlu dipahami sebagai bagian dari tradisi mobilisasi publik sekaligus ujian bagi hubungan kebebasan berkumpul dan penegakan ketertiban.
Demonstrasi massal di Prancis tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, seperti upah, pemutusan hubungan kerja, atau perubahan usia pensiun. Ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menyuarakan isu pendidikan, menolak atau mendukung kebijakan sosial, merespons keputusan politik, serta menunjukkan solidaritas setelah tragedi nasional. Karena itu, aksi turun ke jalan di negara tersebut memiliki latar belakang yang sangat beragam. Pesertanya dapat terdiri atas pelajar, pekerja, organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, partai politik, keluarga korban, hingga warga yang hadir tanpa afiliasi tertentu.
Salah satu contoh paling kuat ialah Pawai Republik pada 11 Januari 2015. Sekitar tiga juta orang turun ke jalan untuk memberikan penghormatan kepada 17 korban serangkaian serangan teror di Prancis. Aksi tersebut tidak hanya menyampaikan duka, tetapi juga menjadi pernyataan bersama untuk membela kebebasan, demokrasi, dan kehidupan bersama. Skala kehadirannya menjadikan Pawai Republik sebagai salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Prancis. Pada momen itu, demonstrasi berfungsi terutama sebagai sarana solidaritas nasional dan penegasan sikap masyarakat terhadap kekerasan politik.
Berbagai perdebatan sosial dan politik juga mampu menggerakkan massa dalam jumlah besar. Pada 24 Maret 2013, masyarakat menggelar aksi terkait rancangan undang-undang pernikahan sesama jenis. Jumlah peserta menjadi perdebatan: kepolisian memperkirakan sekitar 300.000 orang, sedangkan penyelenggara menyebut angka hingga 1,4 juta. Perbedaan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa ukuran sebuah demonstrasi dapat menjadi bagian dari pertarungan narasi pemerintah, aparat, dan kelompok penggerak aksi. Di luar isu kebijakan, kerumunan besar juga dapat muncul dalam suasana perayaan.
Pada 12 Juli 1998, lebih dari 1,5 juta orang memenuhi Champs-Élysées untuk merayakan kemenangan Prancis di Piala Dunia. Peristiwa ini bukan protes, tetapi tetap memperlihatkan daya mobilisasi massa dan pentingnya ruang publik bagi pengalaman bersama. Dengan demikian, aksi massal di Prancis dapat menekan pemerintah, menyampaikan tuntutan, mengungkapkan solidaritas, atau merayakan peristiwa nasional yang dianggap bersejarah.
Akar budaya aksi massa di Prancis dapat ditelusuri melalui berbagai konflik sosial yang mempertemukan kepentingan pekerja, pengusaha, dan negara. Salah satu tonggak penting dalam sejarah tersebut adalah pemberontakan pekerja sutra, atau canuts, di Lyon pada 1831. Ribuan pekerja menghadapi penurunan harga kain sutra yang mengancam penghasilan mereka. Untuk merespons keadaan itu, mereka menuntut penetapan harga minimum bagi kain sutra, sehingga kerja mereka tetap memiliki nilai yang layak.
Tuntutan tersebut berkembang menjadi penghentian pekerjaan dan aksi kolektif berskala besar. Para pekerja membangun barikade, lalu sempat menguasai sejumlah bagian kota selama tiga hari. Peristiwa di Lyon memperlihatkan bagaimana persoalan ekonomi dapat mendorong terbentuknya solidaritas dan tindakan bersama di ruang publik. Karena memadukan penghentian kerja, tuntutan terorganisasi, serta tekanan langsung terhadap kekuasaan, pemberontakan canuts kerap ditempatkan sebagai salah satu tonggak lahirnya mogok modern di Prancis.
Seiring perubahan masyarakat industri, tuntutan gerakan pekerja juga mengalami perluasan. Perjuangan tidak lagi hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi mencakup jam kerja, kondisi kerja, dan perlindungan sosial. Perubahan arah tersebut menunjukkan bahwa aksi kolektif menjadi sarana untuk menegosiasikan berbagai aspek kehidupan kerja secara lebih menyeluruh. Dalam perkembangan berikutnya, gerakan buruh pada 1936 turut mendorong lahirnya cuti berbayar dan perundingan bersama. Kedua hasil itu menandai pengakuan yang lebih kuat terhadap kebutuhan pekerja untuk memperoleh waktu istirahat serta memiliki mekanisme bersama dalam membahas hubungan kerja.
Besarnya demonstrasi di Prancis tidak dapat dijelaskan hanya dengan menghitung jumlah anggota serikat pekerja. Data OECD menunjukkan bahwa kepadatan serikat pekerja di negara tersebut berada di sekitar 10,8% dari seluruh pekerja pada 2016. Angka ini memang menunjukkan bahwa hanya sebagian tenaga kerja yang tercatat sebagai anggota organisasi serikat. Namun, tingkat keanggotaan tidak secara otomatis menggambarkan jangkauan pengaruh serikat dalam kehidupan kerja dan politik nasional.
Perbedaan itu terlihat jelas ketika dibandingkan dengan cakupan perundingan bersama. Pada 2018, perjanjian hasil perundingan bersama mencakup sekitar 98% pekerja. Dengan demikian, hasil negosiasi serikat pekerja dan pemberi kerja dapat berlaku bagi kelompok pekerja yang jauh lebih besar daripada jumlah anggota serikat secara langsung. Ketika serikat menyerukan aksi untuk menolak perubahan kebijakan, reformasi ketenagakerjaan, atau keputusan pemerintah, pekerja yang bukan anggota pun dapat merasa terdampak dan memilih untuk ikut bergerak. Dukungan juga dapat datang dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, kelompok profesional, keluarga, serta warga yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut.
Karena itu, demonstrasi massal di Prancis lebih tepat dipahami sebagai pertemuan organisasi yang memiliki kapasitas mobilisasi dan budaya politik yang terbiasa menyatakan sikap secara terbuka di ruang publik. Turun ke jalan telah menjadi mekanisme historis masyarakat Prancis untuk menyampaikan tuntutan dan membangun tekanan kolektif. Isu yang diangkat berubah mengikuti zaman, tetapi pola mobilisasi bersama tetap bertahan. Jejaknya dapat ditelusuri dari pemberontakan pekerja sutra di Lyon pada abad ke-19 hingga aksi-aksi kontemporer yang melibatkan jutaan orang di Paris. Jumlah peserta, kelompok yang terlibat, dan sasaran tuntutan dapat berbeda, tetapi demonstrasi tetap berfungsi sebagai bahasa politik bersama yang menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan perdebatan nasional.
