Jakarta | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyiapkan delapan kelompok kerja (pokja) untuk mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkokoh rantai pasok nasional, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Pembentukan pokja tersebut diarahkan agar upaya mendorong UMKM naik kelas dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kapasitas produksi dan perluasan akses pasar.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan hal itu dalam konteks Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan memerlukan kerja sama pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi diperlukan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan akses terhadap investasi, meningkatkan produksi, dan menjangkau pasar internasional.
Menurut Anindya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat berhenti pada dorongan untuk menambah jumlah pelaku usaha. Upaya tersebut juga perlu membantu bisnis berkembang, memenuhi kebutuhan pasar, dan terhubung dengan rantai pasok yang lebih luas. Keterlibatan dunia usaha dapat melengkapi peran pemerintah dalam menciptakan peluang, sementara sinergi keduanya diharapkan membuka akses yang dibutuhkan pelaku usaha untuk bertumbuh.
Delapan pokja disiapkan sebagai wadah untuk mendorong kerja bersama dalam agenda tersebut. Fokusnya mencakup peningkatan kemampuan UMKM, penguatan hubungan produksi dan pasokan di dalam negeri, serta pengembangan daya saing produk Indonesia ketika berhadapan dengan pasar global. Dengan akses investasi dan pasar yang lebih terbuka, UMKM berpeluang memperluas skala usaha sekaligus mengambil bagian lebih besar dalam aktivitas ekonomi nasional.
Langkah Kadin ini menempatkan pengembangan UMKM dan penguatan rantai pasok sebagai agenda yang saling berkaitan. Pelaku usaha yang semakin mampu memenuhi kebutuhan produksi dapat mendukung keterhubungan antarbisnis di dalam negeri, sedangkan akses pasar yang lebih luas dapat membantu produk lokal bersaing di tingkat internasional. Kerja sama pemerintah dan dunia usaha menjadi landasan agar peluang tersebut dapat dijangkau lebih banyak UMKM dan mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
Delapan kelompok kerja (Pokja) Kadin dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dari tingkat pelaku hingga agenda ekonomi nasional. Fokus pertama adalah peningkatan kapasitas pelaku usaha, termasuk UMKM, melalui penguatan keterampilan manajerial, akses pembiayaan, pendampingan, serta pemahaman terhadap standar dan peluang pasar. Upaya ini diharapkan membantu usaha rakyat berkembang lebih profesional dan mampu menjadi bagian dari ekosistem industri.
Fokus kedua, penguatan rantai nilai usaha rakyat, diarahkan pada peningkatan keterhubungan produsen, pengolah, distributor, dan pasar. Pokja juga akan mendorong infrastruktur dan logistik yang lebih memadai agar pergerakan barang berlangsung efisien, biaya distribusi dapat ditekan, serta daerah memiliki akses lebih baik ke pusat produksi dan konsumen. Pada saat yang sama, pengembangan ekspor menjadi agenda penting untuk memperluas pasar bagi produk nasional dan membantu perusahaan memenuhi persyaratan perdagangan internasional.
Agenda berikutnya mencakup hilirisasi energi dan penciptaan nilai tambah. Pengolahan sumber daya di dalam negeri dipandang dapat memperkuat basis industri dan membuka peluang usaha baru, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan serta kebutuhan investasi. Produktivitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi juga menjadi fokus, termasuk pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, mutu produk, dan daya saing perusahaan.
Pokja ketujuh akan menaruh perhatian pada ketahanan ekonomi dan industri pertahanan, lain melalui penguatan kapasitas industri dalam negeri dan kesiapan menghadapi gangguan pasokan. Fokus kedelapan adalah diplomasi ekonomi dan perdagangan, untuk membangun hubungan yang mendukung akses pasar, investasi, dan kerja sama lintas negara.
Di seluruh agenda tersebut, Kadin mendorong kemitraan produksi yang lebih erat perusahaan besar dan UMKM. Penguatan rantai pasok industri perlu berjalan seiring dengan perbaikan distribusi dan perluasan keterlibatan vendor lokal. Dengan memberi ruang lebih besar bagi pemasok domestik dalam pengadaan dan proses produksi, kebutuhan industri dapat menciptakan peluang usaha di dalam negeri. Pendekatan ini berpotensi menjaga agar lebih banyak nilai tambah beredar secara lokal, sekaligus memperluas kemampuan perusahaan nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Kadin berkomitmen meninjau pelaksanaan program secara berkala, dengan pemantauan yang dijadwalkan setiap tiga bulan. Peninjauan ini dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan kegiatan setelah program disiapkan, bukan sekadar mencatat rencana dan pembahasan. Dengan evaluasi rutin, pelaksanaan dapat diperiksa dari waktu ke waktu dan perhatian dapat diarahkan pada langkah yang sedang dijalankan. Komitmen tersebut menegaskan bahwa agenda penguatan UMKM dan rantai pasok nasional memerlukan tindak lanjut yang terukur serta pengawasan berkesinambungan.
Anindya menegaskan bahwa Kadin tidak ingin pembahasan berhenti pada program. Menurutnya, rancangan program perlu diikuti pemantauan terhadap pelaksanaannya. Karena itu, peninjauan tiap tiga bulan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana agenda bergerak, pihak mana yang terlibat, serta apakah kegiatan berjalan sesuai arah yang telah dibicarakan. Pemantauan berkala juga memberi ruang bagi Kadin untuk mencermati perkembangan, menyampaikan perhatian terhadap pelaksanaan, dan menjaga koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pendekatan ini menempatkan pelaksanaan sebagai unsur yang sama pentingnya dengan perencanaan.
Frekuensi peninjauan tersebut berkaitan dengan tujuan yang hendak didorong, yakni membantu UMKM naik kelas dan memperkuat peran dunia usaha dalam ekonomi nasional. Kedua tujuan itu membutuhkan perhatian yang berkelanjutan, sebab kemajuan tidak dapat diasumsikan hanya dari adanya program. Dengan memantau pelaksanaan setiap tiga bulan, Kadin dapat terus menelaah proses dan perkembangan kegiatan tanpa terlebih dahulu menganggap hasil akhirnya telah tercapai. Evaluasi menjadi sarana untuk menjaga fokus pada sasaran, sekaligus memastikan pembahasan tetap terhubung dengan tindakan nyata di lapangan.
Komitmen ini juga menandai pentingnya kesinambungan perumusan agenda dan pelaksanaan. Pemantauan berkala memungkinkan perkembangan dibahas kembali secara terstruktur, sehingga kebutuhan tindak lanjut dapat dikenali sesuai situasi. Bagi UMKM, perhatian terhadap proses pelaksanaan dapat mendukung upaya membuka peluang peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam rantai pasok. Bagi dunia usaha, agenda tersebut menjadi bagian dari kontribusi yang perlu dijaga melalui koordinasi dan keterlibatan berkelanjutan. Kadin menempatkan tinjauan tiga bulanan sebagai mekanisme untuk menjaga komitmen itu, bukan sebagai klaim bahwa sasaran telah tercapai. Dengan demikian, program tetap berada dalam perhatian dan pelaksanaannya dapat dikaji secara periodik.
Selain memperkuat UMKM dan rantai pasok nasional, Kadin mendorong investasi serta ekspor melalui program We Buy From Indonesia. Program ini mencantumkan 77 merek global yang disebut telah membeli produk atau komponen dari Indonesia, di antaranya Airbus, Tesla, dan Nike. Daftar tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan internasional telah terhubung dengan kapasitas produksi di dalam negeri. Namun, menurut Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, peluang itu perlu dimanfaatkan lebih jauh. Indonesia perlu meningkatkan nilai komponen lokal dan memperluas penjualan produk nasional, sehingga keterlibatan dalam rantai pasok global menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi industri domestik. Dengan demikian, partisipasi Indonesia tidak berhenti pada penyediaan bahan atau komponen, tetapi turut memperkuat kemampuan produksi dan nilai tambah di dalam negeri.
Anindya juga menyampaikan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan aktivitas usaha masih tumbuh. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,1 persen, laba bersih emiten meningkat 16 persen, sementara pertumbuhan kredit tahunan mencapai 13,3 persen. Angka-angka tersebut memberi gambaran mengenai peluang bagi investasi dan ekspansi usaha. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tekanan di pasar keuangan yang perlu dicermati. Karena itu, penguatan sektor produktif dan hubungan perusahaan besar, pemasok lokal, serta pelaku UMKM menjadi penting untuk menjaga daya tahan ekonomi.
Baca juga: Olahraga Bersama, Panglima TNI Perkuat Kebersamaan dengan Prajurit Mabes TNI | Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Panglima TNI Hadiri Hit & Eat Kodam Jaya, Perkuat Kebersamaan dengan Masyarakat
