Jakarta | Partai Demokrat menegaskan bahwa pembahasan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2029 belum dilakukan di internal partai. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang sebelumnya menyampaikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa partainya belum membicarakan kandidat untuk Pilpres 2029. Kepada wartawan pada Sabtu (10/10/2026), Herzaky menjelaskan bahwa Demokrat masih memusatkan perhatian pada pelaksanaan agenda pemerintahan dan belum mengarahkan pembahasan politik pada pencalonan presiden maupun wakil presiden.
Menurut Herzaky, sikap tersebut sejalan dengan posisi Demokrat yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Partai itu memilih menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan, termasuk memastikan berbagai program yang telah ditetapkan dapat berjalan secara baik. Karena itu, pembicaraan mengenai kontestasi politik yang masih berada beberapa tahun ke depan belum menjadi prioritas.
Herzaky juga menyinggung peran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pemerintahan. Ia menyebut AHY saat ini menjalankan tugas pemerintahan setelah memperoleh kepercayaan dari Presiden Prabowo. Kondisi tersebut membuat fokus utama Demokrat tertuju pada pelaksanaan tugas dan kontribusi dalam pemerintahan, bukan pada pembentukan pasangan kandidat untuk pemilu mendatang.
Dengan demikian, pernyataan mengenai dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 belum dapat dipandang sebagai hasil pembahasan atau keputusan bersama Partai Demokrat. Demokrat masih menempatkan dukungan terhadap pemerintahan sebagai perhatian utama, sementara pembicaraan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden akan dibahas pada waktu yang dianggap tepat.
Herzaky Mahendra Putra menyampaikan bahwa Partai Demokrat belum membahas nama calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2029 secara internal. Menurutnya, partai masih memusatkan perhatian pada agenda politik dan pemerintahan yang sedang berjalan, sehingga pembicaraan mengenai kontestasi lima tahunan tersebut belum menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa setiap pembahasan politik memiliki momentum tersendiri dan akan dilakukan ketika waktunya dinilai tepat.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Demokrat belum ingin terburu-buru menentukan arah pencalonan, termasuk menyebut figur tertentu sebagai kandidat yang akan diusung. Herzaky menyatakan bahwa partainya menghargai sikap Partai Golkar yang telah menyampaikan kesiapan menghadapi Pilpres 2029. Pernyataan Golkar itu dipandang sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar, meskipun setiap partai memiliki pertimbangan dan tahapan internal masing-masing dalam menyusun strategi.
Sejauh yang disampaikan Herzaky, Demokrat juga belum mendengar adanya nama lain selain Presiden Prabowo Subianto untuk kontestasi Pilpres 2029. Pernyataan ini tidak serta-merta dimaknai sebagai keputusan final mengenai dukungan atau pencalonan, melainkan menggambarkan situasi pembicaraan yang berlangsung saat ini. Demokrat masih menempatkan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo sebagai fokus, sembari menunggu perkembangan politik berikutnya.
Adapun mengenai posisi calon wakil presiden, Herzaky menjelaskan bahwa pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari proses penentuan calon presiden. Penetapan figur pendamping nantinya akan melibatkan calon presiden yang bersangkutan serta partai-partai politik yang berencana mengusungnya. Karena itu, pembicaraan mengenai calon wakil presiden diperkirakan baru berlangsung setelah arah pencalonan presiden dan konfigurasi koalisi mulai terbentuk. Demokrat menilai proses tersebut perlu dilakukan melalui komunikasi antarpihak dan pertimbangan yang matang, bukan melalui keputusan sepihak atau spekulasi yang berkembang terlalu dini.
Partai Demokrat memilih tidak larut dalam pembicaraan mengenai pencalonan pada Pemilihan Presiden 2029. Bagi partai tersebut, agenda politik elektoral masih belum menjadi prioritas karena perhatian utama diarahkan pada upaya memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa Demokrat ingin menempatkan kepentingan pemerintahan dan kepentingan publik di atas perdebatan mengenai kandidat maupun konfigurasi politik yang masih terlalu dini.
Fokus tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Demokrat berkepentingan mendukung pelaksanaan tugas tersebut agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran. Janji-janji kinerja di bidang infrastruktur, konektivitas, serta pembangunan kewilayahan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, energi politik partai lebih diarahkan untuk memperkuat kerja pemerintahan daripada membuka pembahasan tentang kontestasi yang masih beberapa tahun lagi.
Pernyataan Herzaky mengenai sikap Demokrat dapat dimaknai sebagai penegasan loyalitas kepada pemerintahan Prabowo. Loyalitas itu bukan sekadar dukungan secara politik, melainkan kesediaan untuk ikut menjaga stabilitas, mengawal program, dan melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dalam kerangka tersebut, ukuran dukungan tidak ditentukan oleh seberapa cepat partai membicarakan calon presiden, tetapi oleh seberapa nyata kontribusinya terhadap keberhasilan pemerintahan.
Penekanan pada amanah dan kerja nyata sekaligus memperlihatkan pendekatan Demokrat dalam menghadapi dinamika politik nasional. Partai tersebut hendak membuktikan dukungan melalui pelaksanaan tanggung jawab, koordinasi antarlembaga, dan pencapaian program pembangunan. Pembahasan mengenai Pilpres 2029 tetap dapat muncul pada waktunya, tetapi untuk saat ini Demokrat menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan prioritas yang lebih mendesak. Dengan demikian, konsentrasi pada kinerja menjadi bentuk komitmen sekaligus strategi untuk menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan Ahmad Doli Kurnia memberikan konteks berbeda mengenai sikap Golkar dan Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2029. Golkar telah menyebut Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan didukung pada pemilihan mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (9/10/2026). Sikap itu menunjukkan bahwa Golkar sudah memiliki arah politik yang lebih jelas terkait kandidat calon presiden, meskipun pembahasan mengenai pasangan secara keseluruhan belum selesai.
Menurut Doli, Golkar belum menentukan sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Ia menjelaskan bahwa penetapan cawapres biasanya dilakukan pada tahap yang lebih akhir, terutama ketika pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah semakin dekat. Proses tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, lain dinamika politik, hasil komunikasi antarpartai, tingkat penerimaan publik, serta kebutuhan untuk membangun koalisi yang kuat. Karena itu, belum ditetapkannya cawapres tidak berarti Golkar mengubah dukungannya terhadap Prabowo.
Posisi Golkar tersebut berbeda dengan sikap Demokrat yang hingga kini belum membahas Pilpres 2029 secara resmi. Demokrat masih menyatakan fokus mendukung pemerintahan Prabowo dan menjalankan perannya dalam agenda pemerintahan yang sedang berjalan. Dengan demikian, Golkar telah lebih dahulu menyatakan kandidat capres yang akan didukung, sedangkan Demokrat belum menetapkan arah pencalonan maupun melakukan pembahasan formal mengenai kontestasi tersebut. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa setiap partai memiliki tahapan dan prioritas politik masing-masing. Sikap Demokrat juga menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Pilpres 2029 belum menjadi agenda utama partai, sementara Golkar mulai menyampaikan pilihan politiknya meski keputusan mengenai calon wakil presiden masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
