Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyarankan pemerintah meneruskan reformasi pasar modal Indonesia setelah penyedia indeks global MSCI mempertimbangkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Saran itu disampaikan Wakil DEN Mari Elka Pangestu dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. DEN menekankan agar pembenahan yang telah berjalan tidak terhenti, terutama ketika pasar modal nasional tengah mendapat perhatian dari investor dan pelaku pasar internasional.
Dorongan tersebut merupakan penegasan atas pentingnya menjaga kesinambungan agenda reformasi, bukan pengumuman kebijakan baru dari pemerintah. Dengan demikian, perhatian utama DEN adalah memastikan proses pembenahan yang sudah berlangsung terus dilaksanakan secara konsisten. Reformasi pasar modal membutuhkan langkah yang terukur serta koordinasi pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait. Kejelasan arah dan pelaksanaan yang berkelanjutan dapat membantu menjawab berbagai perhatian mengenai tata kelola, transparansi, dan kualitas informasi di pasar.
Pertimbangan MSCI mengenai klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi konteks yang relevan bagi pesan DEN. Penilaian indeks global dapat memengaruhi pandangan investor terhadap akses, likuiditas, dan keterbukaan pasar, sehingga respons yang dibutuhkan tidak hanya bersifat sesaat. Menurut arah saran yang disampaikan, pemerintah perlu meneruskan pembenahan yang telah menjadi bagian dari upaya memperkuat pasar modal. Keberlanjutan itu juga penting untuk menjaga kepercayaan dan memberi kepastian bahwa isu-isu yang menjadi perhatian akan ditangani melalui proses yang jelas.
Pesan tersebut menempatkan reformasi sebagai agenda yang terus berjalan, terlepas dari dinamika penilaian eksternal. Pemerintah dan otoritas terkait dapat menjaga komunikasi mengenai perkembangan pembenahan sekaligus memastikan penerapannya konsisten. Bagi pelaku pasar, tindak lanjut yang berkesinambungan memberi sinyal bahwa penguatan pasar modal merupakan prioritas, bukan sekadar respons terhadap sorotan tertentu. DEN pun mendorong agar perhatian terhadap perkembangan MSCI menjadi momentum untuk mempertahankan komitmen reformasi dan memperkuat fondasi pasar saham Indonesia dalam jangka panjang.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berpandangan bahwa pembenahan pasar modal perlu disertai penegakan aturan yang konsisten dan berkelanjutan. Sorotan terhadap tata kelola pasar saham, termasuk perhatian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), menjadi pengingat bagi regulator untuk terus meninjau apakah ketentuan yang berlaku dijalankan secara efektif. Karena itu, langkah pembenahan tidak sebaiknya berhenti pada penyusunan kebijakan atau penyampaian komitmen, melainkan perlu ditopang pengawasan dan penegakan yang kredibel.
Mari Elka Pangestu menilai, undang-undang yang berlaku telah menyediakan landasan bagi regulator untuk mengambil tindakan tegas dalam memperbaiki tata kelola pasar saham. Kerangka hukum tersebut memberi kewenangan yang dapat digunakan sesuai aturan, sekaligus menetapkan batas dan prosedur yang perlu dipatuhi. Pandangan ini menekankan bahwa regulator tidak harus menunggu perubahan undang-undang terlebih dahulu untuk menjalankan mandatnya. Namun, penggunaan kewenangan tetap perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten agar pelaku pasar memahami standar yang harus dipenuhi.
Saran DEN agar penegakan aturan diteruskan juga berkaitan dengan pentingnya kepastian bagi investor dan perusahaan tercatat. Aturan yang ditegakkan secara setara dapat membantu menjaga kepercayaan terhadap proses perdagangan, keterbukaan informasi, serta perlindungan pemegang saham. Dalam konteks ini, tindakan tegas bukan semata-mata dimaksudkan sebagai respons terhadap sorotan eksternal, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab regulator dalam menjaga integritas pasar. Konsistensi penerapan ketentuan juga dapat memperjelas konsekuensi ketika kewajiban tata kelola tidak dipenuhi.
Meski demikian, pernyataan mengenai dasar hukum dan perlunya penegakan tidak berarti bahwa tindakan tertentu telah dilakukan, ataupun bahwa perbaikan tata kelola telah tercapai. Penilaian tersebut menggambarkan arah yang dinilai perlu ditempuh oleh regulator. Implementasinya bergantung pada pemeriksaan, proses pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang relevan. Dengan melanjutkan penegakan secara hati-hati serta memastikan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, regulator memiliki ruang untuk memperkuat tata kelola pasar modal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil.Sorotan MSCI terhadap pasar saham Indonesia berangkat dari evaluasi atas kelayakan akses investasi dan kualitas tata kelola. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, lembaga penyedia indeks global tersebut menyatakan sedang mempertimbangkan perubahan klasifikasi Indonesia, dari emerging market menjadi standalone market. Pertimbangan ini bukan keputusan final, tetapi menandakan adanya persoalan yang dinilai perlu ditelaah lebih lanjut sebelum pasar Indonesia tetap ditempatkan dalam kelompok negara berkembang.
Dalam konteks klasifikasi indeks, akses investasi menjadi perhatian karena investor perlu dapat memasuki dan menjalankan aktivitas di pasar secara jelas serta konsisten. Apabila akses dinilai menghadapi hambatan atau prosesnya tidak cukup dapat diprediksi, hal itu dapat memengaruhi penilaian investor global terhadap kelayakan pasar. Kekhawatiran yang disampaikan MSCI karena itu berkaitan dengan bagaimana mekanisme pasar berfungsi bagi pelaku investasi, sekaligus dengan transparansi informasi yang mendukung pengambilan keputusan.
Isu tata kelola turut muncul melalui masukan pelaku pasar yang dihimpun dalam evaluasi tersebut. Mereka menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai tidak transparan, sehingga identifikasi kepemilikan dan ketersediaan informasi terkait perusahaan menjadi perhatian. Pelaku pasar juga menyampaikan dugaan adanya aktivitas perdagangan terkoordinasi. Dugaan tersebut perlu dipahami sebagai kekhawatiran yang dilaporkan, bukan sebagai kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Atribusi yang cermat penting agar persoalan yang sedang ditelaah tidak disajikan sebagai fakta final tanpa hasil pemeriksaan yang memadai.
Dengan demikian, pertimbangan MSCI mencerminkan sejumlah persoalan yang bersinggungan: kemudahan akses investor, keterbukaan struktur kepemilikan, serta keyakinan terhadap kewajaran aktivitas perdagangan. Penilaian terhadap hal-hal tersebut dapat memengaruhi persepsi mengenai keterbukaan dan integritas pasar modal Indonesia. Karena status klasifikasi berpotensi menjadi acuan bagi investor yang menggunakan indeks global, tindak lanjut atas masukan itu menjadi penting bagi regulator dan penyelenggara pasar. Penjelasan yang transparan mengenai isu yang disorot, disertai evaluasi dan pembenahan tata kelola, dapat membantu memastikan bahwa diskusi berlangsung berdasarkan informasi yang terverifikasi. Namun, pada tahap ini, pokok persoalannya tetap berupa pertimbangan MSCI dan kekhawatiran yang disampaikan pelaku pasar, bukan perubahan klasifikasi yang telah diputuskan.
Rencana perubahan klasifikasi pasar modal yang menjadi sorotan masih berada dalam tahap konsultasi. Dalam proses ini, MSCI menghimpun masukan dari pelaku pasar sebelum menetapkan keputusan final. Dengan demikian, perubahan yang dibahas belum menjadi keputusan akhir, sementara konsultasi memberi ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana tersebut.
MSCI menyatakan bahwa keputusan final terkait perubahan klasifikasi ditargetkan diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027. Batas waktu tersebut menjadi acuan bagi pelaku pasar dalam mengikuti perkembangan proses konsultasi. Sebelum pengumuman final, MSCI juga dapat menyampaikan pembaruan sementara mengenai masukan yang diterima selama masa konsultasi berlangsung.
Pembaruan sementara itu dapat memuat informasi mengenai tanggapan yang masuk, tanpa berarti bahwa keputusan akhir telah ditetapkan. Tahap konsultasi dan penyampaian perkembangan sementara merupakan bagian dari proses yang berjalan menuju keputusan yang dijadwalkan paling lambat pada akhir Juni 2027. Pelaku pasar masih dapat mengikuti pengumuman MSCI untuk mengetahui perkembangan dan hasil dari proses tersebut.
Di tengah pembahasan mengenai klasifikasi, Bursa Efek Indonesia juga memberikan penjelasan tentang istilah standalone market dalam sistem MSCI. BEI menyatakan bahwa standalone market bukan klasifikasi pasar modal terendah dalam sistem tersebut. Keterangan ini menjelaskan posisi istilah itu dalam klasifikasi yang digunakan MSCI, tanpa mengubah fakta bahwa rencana perubahan saat ini masih dikonsultasikan dan keputusan final belum diumumkan.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada berlangsungnya konsultasi serta pengumuman MSCI.
