Palembang | Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan empat orang narapidana sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebabkan narapidana bernama Adi Waswara meninggal dunia. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada Jumat, 23 Oktober 2026, sekitar pukul 06.30 WIB. Penetapan itu merupakan perkembangan penyidikan yang disampaikan oleh Kasatreskrim Polres OKU Selatan, AKP Aston L Sinaga.
Dalam penanganan perkara ini, status tersangka menunjukkan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan empat orang tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang telah dikumpulkan. Namun, penetapan tersangka bukan putusan bahwa mereka terbukti bersalah. Dugaan penganiayaan yang berujung pada kematian Adi Waswara masih harus diuji melalui proses hukum, termasuk pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik dan, apabila perkara dilimpahkan, persidangan di pengadilan.
Kasatreskrim AKP Aston L Sinaga menjadi pihak yang menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut. Keterangan resmi kepolisian diperlukan untuk menjelaskan tahapan penyidikan, dasar penetapan status hukum, serta langkah berikutnya dalam mengungkap rangkaian kejadian di dalam lapas. Informasi mengenai identitas para tersangka, peran yang diduga dilakukan masing-masing, maupun barang bukti sebaiknya merujuk pada keterangan aparat yang berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan yang belum terverifikasi.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan seorang warga binaan di lingkungan pemasyarakatan. Penyelidikan diharapkan dapat menguraikan secara terang bagaimana peristiwa terjadi, siapa saja yang berada di lokasi, dan apakah terdapat faktor lain yang perlu diperiksa. Pada saat yang sama, hak semua pihak dalam proses hukum harus dihormati. Keterangan keluarga korban, saksi, petugas lapas, dan hasil pemeriksaan medis dapat menjadi bagian penting dalam membangun gambaran peristiwa secara menyeluruh. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, para tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah, sementara pihak berwenang bertugas memastikan perkara ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penetapan empat narapidana sebagai tersangka dalam kasus kematian di Lapas Muaradua dilakukan setelah penyidik memeriksa 25 orang saksi. Para saksi tersebut merupakan rekan satu kamar korban di dalam lapas. Pemeriksaan keterangan mereka menjadi bagian dari proses penyidikan untuk menelusuri peristiwa yang berujung pada kematian korban serta menguji informasi yang telah dikumpulkan oleh penyidik.
Keempat tersangka disebut dengan inisial RK, R, Y, dan R. Penetapan status tersangka menunjukkan bahwa penyidik menilai terdapat dasar untuk mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Namun, status itu tidak dengan sendirinya berarti kesalahan telah dipastikan. Dugaan yang disampaikan dalam proses penyidikan masih perlu diuji melalui tahapan hukum berikutnya, termasuk dengan memperhatikan bukti dan keterangan yang relevan.
Dalam perkara ini, RK diduga berperan sebagai pelaku utama dalam penganiayaan yang dialami korban. Kata “diduga” penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan, sebab perkara masih berada dalam penanganan aparat penegak hukum. Informasi mengenai peran RK merupakan dugaan yang dikaitkan dengan hasil penyidikan, bukan kesimpulan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap fakta dan peran setiap pihak nantinya ditentukan melalui proses hukum.
Penyidik juga menduga penganiayaan tersebut dipicu tuduhan bahwa korban mencuri uang milik RK. Dugaan pemicu itu menjadi salah satu aspek yang ditelusuri dalam perkara, termasuk melalui keterangan para saksi yang telah diperiksa. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana tuduhan tersebut muncul atau apa yang terjadi setelahnya, sehingga rincian demikian tidak dapat dipastikan dari keterangan yang ada.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap 25 saksi memberikan landasan bagi penyidik untuk menetapkan RK, R, Y, dan sebagai tersangka, sekaligus mendalami dugaan pemicu dan peran yang disebutkan dalam perkara. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil penyidikan dan proses hukum. Sampai terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap, seluruh keterangan mengenai keterlibatan para tersangka perlu dipahami sebagai dugaan, bukan sebagai penetapan bersalah.
Autopsi terhadap jenazah Adi Waswara dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Pemeriksaan medis ini menjadi bagian penting dalam penyidikan kasus kematian di Lapas Muaradua, karena memberikan gambaran rinci mengenai kondisi fisik jenazah. Setiap temuan yang dicatat dalam pemeriksaan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri peristiwa yang terjadi.
Hasil autopsi mencatat adanya memar di bagian belakang dan sisi kiri kepala. Selain itu, terdapat luka robek pada wajah serta memar di sekitar kedua mata. Pemeriksaan juga menemukan resapan darah pada jaringan leher. Rangkaian temuan pada area kepala, wajah, dan leher ini tercantum dalam sumber pemberitaan dan dicatat secara terpisah sebagai data pemeriksaan.
Temuan lain berada di bagian dada. Dalam laporan tersebut tercantum perdarahan di bagian bawah paru-paru kiri dan patah tulang rusuk. Pemeriksaan juga mendapati paru-paru kiri yang melekat pada dinding rongga dada. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan secara khusus dalam proses pemeriksaan jenazah.
Temuan-temuan tersebut digunakan dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa yang menyebabkan kematian. Penyidik tidak menilai satu temuan secara terpisah, melainkan mencocokkannya dengan keterangan saksi, dokumen, dan bukti lain yang dikumpulkan selama penyelidikan. Pendekatan ini dilakukan agar setiap langkah penanganan perkara berpijak pada data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga saat ini, hasil autopsi masih menjadi salah satu rujukan utama dalam pendalaman perkara. Proses penyidikan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Publik diharapkan mengikuti perkembangan kasus melalui informasi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang, sehingga setiap informasi yang beredar tetap akurat dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.
Kepolisian menyebut keempat narapidana yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian di Lapas Muaradua akan dijerat Pasal 466 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Atas sangkaan itu, ancaman pidana yang disebutkan adalah penjara paling lama tujuh tahun. Informasi mengenai pasal dan ancaman hukuman tersebut menjadi keterangan hukum yang disampaikan kepolisian terkait penanganan perkara.
Penyebutan Pasal 466 ayat (3) KUHP menunjukkan dasar hukum yang dikenakan kepada para tersangka berdasarkan dugaan perbuatan dalam perkara ini. Unsur penting yang disebut dalam pasal tersebut adalah adanya penganiayaan yang berakibat pada kematian. Dalam keterangan yang tersedia, kepolisian menghubungkan sangkaan terhadap keempat orang itu dengan ketentuan tersebut. Ancaman maksimal tujuh tahun merupakan batas pidana yang dapat dikenakan menurut pasal yang disebut, bukan pernyataan bahwa para tersangka telah menerima hukuman tersebut.
Status tersangka dan penerapan pasal dalam perkara ini perlu dibedakan dari putusan akhir. Keempat orang tersebut masih disebut sebagai tersangka, sedangkan jeratan Pasal 466 ayat (3) KUHP merupakan sangkaan yang disampaikan kepolisian. Dengan demikian, ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara tidak dapat dipahami sebagai vonis yang telah dijatuhkan. Informasi yang disampaikan hanya menerangkan pasal yang akan dikenakan serta batas ancaman hukumannya; hal itu tidak menetapkan kesalahan secara final. Penetapan tersangka dan sangkaan pasal merupakan keterangan mengenai posisi perkara sebagaimana dinyatakan kepolisian, bukan putusan pengadilan tentang tanggung jawab pidana masing-masing orang. Karena itu, penyebutan ketentuan hukum tersebut tetap harus ditempatkan sebagai dugaan terhadap para tersangka dalam kasus kematian di Lapas Muaradua, dan bukan sebagai hasil akhir pemeriksaan perkara. Batas maksimal yang disebut kepolisian adalah tujuh tahun penjara.
