Jakarta | Menjelang Oktober 1740, Batavia menghadapi ketegangan sosial yang tumbuh di tengah keadaan ekonomi yang melemah. Dalam beberapa dasawarsa sebelumnya, jumlah warga Tionghoa di kota itu meningkat melalui arus pendatang dari wilayah lain di Nusantara dan dari Tiongkok. Mereka berperan dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, produksi gula, dan pekerjaan perkotaan. Namun, ketika usaha gula mengalami kemunduran dan kesempatan kerja menyusut, semakin banyak orang kesulitan memperoleh penghidupan. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dan kekhawatiran terhadap ketertiban kota turut memperbesar rasa cemas di kalangan penguasa kolonial.
Perkiraan jumlah penduduk Tionghoa di Batavia pada masa itu tidak seragam. Benny G. Setiono, dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), menyebut kisaran sekitar 4.000 hingga belasan ribu orang. Rentang yang lebar itu mencerminkan keterbatasan data kependudukan dan perbedaan perkiraan yang beredar. Meski angka pastinya tidak dapat dipastikan dari catatan yang dirujuk, pertumbuhan populasi tersebut menjadi salah satu perhatian utama pemerintah VOC, terutama ketika situasi ekonomi sedang lesu dan hubungan penguasa dengan warga semakin tegang.
Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier kemudian menetapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah warga Tionghoa di Batavia. Salah satu langkah yang ditempuh ialah memindahkan sebagian dari mereka ke wilayah lain di bawah kekuasaan atau pengaruh VOC, termasuk Sri Lanka, yang ketika itu dikenal dengan nama Ceylon. Kebijakan pemindahan ini berlangsung dalam suasana penuh ketidakpastian, sehingga menimbulkan kecemasan dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Beredar pula kabar bahwa pemindahan tersebut hanyalah kedok, sementara orang-orang yang diangkut sebenarnya akan dibuang ke tengah laut. Kabar semacam itu memperkuat ketakutan warga dan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintah kolonial. Namun, kebenaran kabar tersebut tidak dipastikan dalam catatan sejarah yang dirujuk. Karena itu, kabar itu perlu dipahami sebagai isu yang beredar pada masa krisis, bukan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Kebijakan pengurangan populasi, kemerosotan ekonomi, serta rumor yang tidak terjawab membentuk latar ketegangan yang mendahului kekerasan di Batavia pada Oktober 1740.
Di Batavia pada 1740, kabar mengenai kemungkinan pemindahan warga Tionghoa ke luar kota memperbesar keresahan yang telah berkembang di tengah masyarakat. Bagi banyak orang, kabar itu bukan sekadar perubahan tempat tinggal. Mereka khawatir pemindahan akan memisahkan keluarga, mengancam mata pencaharian, atau membawa mereka pada nasib yang tidak diketahui. Ketidakpastian tersebut menumbuhkan rasa takut dan curiga terhadap kebijakan serta maksud pemerintah kolonial. Dalam keadaan tegang, kabar yang beredar dapat memperkuat kekhawatiran, meskipun informasi mengenai pelaksanaan pemindahan belum tentu jelas bagi semua warga.
Rasa cemas itu ikut mendorong sebagian warga Tionghoa untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sejumlah orang mempersenjatai diri, lalu melakukan serangan terhadap beberapa sasaran yang berhubungan dengan kepentingan VOC, termasuk pabrik gula. Aksi tersebut menandai perubahan keresahan menjadi perlawanan terbuka. Namun, tindakan itu tidak serta-merta menggambarkan sikap seluruh warga Tionghoa di Batavia. Beragam orang menghadapi keadaan dengan cara berbeda, sementara ketakutan terhadap pemindahan menjadi salah satu pemicu yang menyulut sebagian kelompok untuk melawan. Serangan-serangan itu membuat situasi semakin berbahaya dan memperdalam ketegangan masyarakat dengan aparat kolonial.
Setelah puluhan tentara VOC dilaporkan tewas dalam rangkaian perlawanan, pihak kolonial mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi para penyerang. Respons tersebut memperbesar risiko bentrokan dan mengubah keadaan di kota menjadi semakin genting. Pasukan VOC kemudian melakukan penyisiran permukiman, mencari orang-orang yang dianggap terlibat atau mengancam keamanan. Dengan demikian, urutan peristiwa memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang penting: kabar pemindahan menimbulkan keresahan, keresahan ikut mendorong sebagian warga mempersenjatai diri dan menyerang sasaran VOC, lalu pengerahan militer berujung pada penyisiran kawasan tempat tinggal. Ketegangan pun meluas dari sasaran tertentu ke ruang hidup warga, membuka jalan bagi kekerasan yang lebih besar di Batavia.
Menurut kronologi yang dicatat sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), operasi terhadap warga Tionghoa di Batavia memasuki tahap terbuka pada 9 Oktober 1740. Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengerahkan pasukan untuk menyisir permukiman Tionghoa, baik di dalam maupun di luar tembok kota. Pengerahan itu berlangsung dalam suasana ketakutan dan kecurigaan yang telah meningkat, ketika otoritas kolonial memandang komunitas tersebut sebagai ancaman. Penyisiran menyebar ke kawasan tempat warga tinggal, sehingga ruang kehidupan sehari-hari berubah menjadi medan operasi bersenjata.
Sehari kemudian, kekerasan berkembang menjadi pembantaian besar-besaran. Warga Tionghoa yang ditemukan dalam penyisiran menjadi sasaran tanpa pembedaan usia maupun jenis kelamin. Dengan demikian, serangan tidak terbatas pada orang-orang yang terlibat dalam perlawanan atau dianggap sebagai kombatan. Penduduk sipil turut mengalami kekerasan, sementara keberadaan mereka di rumah atau lingkungan permukiman tidak memberi perlindungan. Catatan Ricklefs menempatkan rangkaian peristiwa ini sebagai perubahan tajam dari operasi penyisiran menjadi pembunuhan massal di Batavia.
Skala kekerasan juga tercermin dalam kesaksian G. Bernhard Schwarzen, yang diterbitkan dalam Reise in Ost-Indien (1751). Ia menggambarkan jalan-jalan, gang-gang, dan kanal dipenuhi mayat. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya ditemukan di satu lokasi, tetapi tersebar di berbagai bagian kota dan kawasan permukiman. Schwarzen juga menyebut tumpukan mayat di kanal; keterangan itu perlu disampaikan sebagai gambaran dalam kesaksiannya, bukan diperluas menjadi kutipan langsung yang tidak tersedia dalam bahan rujukan.
Kesaksian tersebut memberi dimensi konkret pada kronologi operasi: pengerahan pasukan pada 9 Oktober diikuti pembunuhan luas pada hari berikutnya, lalu meninggalkan jejak jasad di ruang-ruang publik Batavia. Jalan dan kanal yang biasanya menjadi jalur kegiatan kota berubah menjadi tempat yang menampakkan akibat pembantaian. Dengan membaca catatan Ricklefs bersama kesaksian Schwarzen, peristiwa ini dapat dipahami bukan sekadar sebagai bentrokan, melainkan sebagai kekerasan kolektif yang menimpa warga Tionghoa secara luas. Namun, rincian setiap kejadian tetap perlu dibedakan dari gambaran umum yang diberikan sumber-sumber tersebut.
Pembantaian dalam Geger Pecinan tidak berhenti pada hari-hari pertama kekerasan. Serangan dan pembunuhan terhadap warga Tionghoa di Batavia berlangsung hingga 22 Oktober 1740. Jumlah korban tidak dapat dipastikan secara tepat, tetapi berbagai perkiraan menyebut belasan ribu orang tewas. Angka tersebut menggambarkan skala tragedi yang sangat besar, meskipun catatan sejarah mengenai jumlah korban dan rangkaian peristiwa tidak selalu seragam. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan sumber penghidupan dalam waktu singkat.
Kerusakan juga meluas ke rumah-rumah dan usaha milik warga Tionghoa. Sejumlah tempat dijarah, kemudian dihancurkan atau dibakar, meninggalkan kawasan permukiman dalam keadaan porak-poranda. Dalam ingatan tentang peristiwa itu, Kali Angke kerap dikaitkan dengan darah korban dan gambaran air yang konon memerah. Namun, gambaran tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari narasi dan ingatan kolektif tentang pembantaian, bukan sebagai fakta yang telah dipastikan melalui bukti sejarah.
Asal-usul nama Angke pun memiliki lebih dari satu penjelasan. Alwi Shahab, dalam Betawi: Queen of the East (2002), menyebut bahwa nama itu konon berasal dari bahasa Hokkien: “ang” berarti merah, sedangkan “ke” berarti sungai. Penjelasan ini kerap disandingkan dengan kisah tentang air kali yang memerah setelah pembantaian. Versi lain menghubungkan nama Angke dengan Tubagus Angke, seorang tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah setempat. Karena terdapat perbedaan sumber dan tradisi penuturan, hubungan nama sungai dan peristiwa 1740 tidak dapat dipastikan hanya dari satu versi.
Terlepas dari.
