Jakarta | Gerindra menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dalam gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan tersebut menjadi latar bagi pernyataan partai mengenai sikapnya terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Tanggapan Gerindra disampaikan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengenai syarat pencalonan. Dengan demikian, respons partai muncul dalam rangkaian pemberitaan tentang putusan lembaga peradilan dan persyaratan pencalonan yang menjadi perhatian publik.
Juru bicara Gerindra sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyampaikan tanggapan itu kepada awak media pada Jumat (30/10/2026). Pernyataan tersebut menempatkan dua hal sebagai konteks: putusan MA mengenai kasasi dalam perkara yang berkaitan dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran, serta putusan MK sebelumnya mengenai syarat pencalonan. Informasi yang disampaikan dalam konteks ini terbatas pada adanya putusan dan tanggapan Gerindra; tidak ada uraian lebih lanjut mengenai pertimbangan, isi rinci, maupun akibat hukum dari putusan MA.
Urutan peristiwa itu penting untuk dipahami secara cermat. Putusan MK mengenai syarat pencalonan telah muncul lebih dahulu, kemudian MA mengabulkan kasasi dalam gugatan terkait dokumen penyetaraan pendidikan tersebut. Kedua putusan berasal dari lembaga yang berbeda dan menyangkut pokok perkara yang disebutkan secara terpisah. Karena itu, menyampaikan kronologi tidak dengan sendirinya berarti menyimpulkan adanya hubungan hukum tertentu kedua putusan. Pernyataan Kamrussamad merupakan respons politik Gerindra terhadap perkembangan tersebut, sebagaimana disampaikan kepada media.
Dalam pemberitaan mengenai isu ini, pembedaan fakta yang disebutkan dan penafsiran atasnya tetap diperlukan. Fakta yang menjadi dasar laporan adalah adanya putusan MA, konteks putusan MK sebelumnya, serta tanggapan juru bicara Gerindra pada tanggal tersebut. Tanpa keterangan tambahan dari sumber, rincian lain tentang proses perkara atau konsekuensi putusan tidak dapat dipastikan. Dengan batas informasi itu, respons Gerindra dapat dipahami sebagai bagian dari sikap partai terhadap perkembangan yang melibatkan pencalonan Prabowo-Gibran, tanpa memperluas makna putusan di luar keterangan yang tersedia.
Gerindra menyatakan bahwa kewenangan kehakiman berada dalam ranah lembaga peradilan yang independen. Karena itu, partai menegaskan pentingnya menghormati proses hukum serta putusan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Sikap tersebut disampaikan sebagai prinsip kelembagaan, bukan sebagai upaya untuk mencampuri atau mengarahkan jalannya persidangan. Dalam pandangan Gerindra, penghormatan terhadap independensi peradilan merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara dan pelaksanaan hukum secara tertib.
Kamrussamad secara khusus menyebut Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang kewenangan kehakimannya dihormati oleh partai. Ia menyampaikan bahwa kedua institusi tersebut memiliki ranah dan kewenangan masing-masing dalam sistem peradilan. Oleh sebab itu, keputusan yang dihasilkan melalui proses hukum perlu ditempatkan sesuai dengan kedudukan lembaga yang mengeluarkannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Gerindra mengakui peran kedua mahkamah tanpa bermaksud memberi penilaian atas proses maupun substansi perkara tertentu.
Prinsip menghormati lembaga peradilan juga menjadi penegasan bahwa perbedaan pandangan terhadap suatu putusan tidak menghapus kewajiban untuk mengikuti mekanisme hukum yang tersedia. Setiap pihak dapat menyampaikan sikap melalui jalur yang diatur, sementara kewenangan memeriksa dan memutus perkara tetap berada pada hakim dan institusi terkait. Dengan menekankan independensi tersebut, Gerindra menyatakan bahwa keputusan peradilan harus diperlakukan sebagai bagian dari proses konstitusional. Sikap itu sejalan dengan pesan partai untuk menghormati putusan Mahkamah Agung, sekaligus menjaga agar respons politik tidak dipahami sebagai intervensi terhadap fungsi kehakiman. Kamrussamad menempatkan penghormatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai bagian dari sikap partai terhadap tata hukum nasional. Dengan demikian, penegasan Gerindra berfokus pada penghormatan terhadap kewenangan dan independensi lembaga peradilan, serta kepatuhan pada proses yang berlaku.
Kamrussamad membantah tudingan dari kelompok penyeimbang yang menyebut partai-partai dalam koalisi pemerintah membiarkan Gibran Rakabuming Raka menghadapi gugatan hukum seorang diri. Menurutnya, anggapan tersebut tidak mencerminkan sikap maupun komitmen partai-partai pendukung pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Gerindra tetap berdiri bersama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, termasuk ketika muncul dinamika serta proses hukum yang menjadi perhatian publik. Dukungan itu, kata dia, berangkat dari mandat politik yang telah diberikan dan bukan sekadar pernyataan sesaat.
Kamrussamad menyampaikan bahwa mandat politik Gerindra kepada Prabowo-Gibran tetap utuh dan tidak goyah oleh perkembangan yang terjadi. Perbedaan pandangan atau gugatan hukum tidak mengubah keputusan politik partai untuk mendukung pasangan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya membedakan penghormatan terhadap proses hukum dari sikap politik partai. Gerindra, dalam pandangannya, dapat menghormati putusan Mahkamah Agung sekaligus mempertahankan dukungan kepada kepemimpinan nasional yang telah terbentuk. Kedua sikap itu berjalan berdampingan dan tidak perlu dipertentangkan.
Komitmen tersebut, lanjutnya, tercermin dalam kesediaan Gerindra untuk terus mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengawalan dimaksudkan sebagai bagian dari tanggung jawab politik partai terhadap pemerintahan dan mandat yang diberikan pemilih. Kamrussamad juga mengingatkan bahwa dukungan kepada pasangan itu dibangun melalui semangat perjuangan bersama, sehingga patut dihargai dan dijaga. Ia menolak anggapan bahwa dinamika yang berkembang membuat partai menarik diri atau melepas tanggung jawab. Dengan demikian, Gerindra menegaskan dukungan politiknya tetap berjalan, sambil menghormati proses dan putusan hukum yang berlaku. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa kerja sama koalisi tidak hanya terkait pencalonan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab bersama dalam mengawal pemerintahan.Kamrussamad memandang bahwa menjaga stabilitas politik nasional merupakan salah satu fokus Gerindra setelah putusan Mahkamah Agung. Stabilitas, dalam pandangannya, diperlukan agar pemerintahan dapat menjalankan agenda pembangunan tanpa terganggu oleh ketidakpastian politik yang berlarut-larut. Ia mengaitkan sikap partai tersebut dengan dukungan kepada Prabowo-Gibran, sekaligus menempatkan kepentingan nasional dan keberlanjutan pemerintahan sebagai pertimbangan penting. Pandangan itu disampaikan dalam konteks bahwa proses politik dan hukum memiliki dinamika masing-masing, sehingga respons partai perlu mempertimbangkan keadaan secara menyeluruh.
Menurut Kamrussamad, kondisi politik yang stabil akan memberi Presiden Prabowo ruang untuk mewujudkan visi kedaulatan ekonomi rakyat. Agenda tersebut, sebagaimana ia jelaskan, berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, stabilitas bukan semata-mata soal meredakan perbedaan politik, melainkan juga dipandang sebagai prasyarat bagi pemerintah untuk menjalankan program dan kebijakan ekonomi. Ia menautkan tujuan pembangunan itu dengan cita-cita agar pengelolaan perekonomian nasional dapat diarahkan sesuai prinsip konstitusi, tanpa menguraikan rincian kebijakan yang akan ditempuh.
Kamrussamad juga membedakan pandangannya sebagai anggota partai dari kalkulasi teknis mengenai implikasi hukum dan politik setelah putusan. Penilaian teknis tersebut, menurutnya, berada di tangan pimpinan tertinggi partai, yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan langkah dan sikap organisasi. Karena itu, keterangannya tidak dimaksudkan sebagai penetapan konsekuensi hukum ataupun keputusan kelembagaan yang lebih rinci. Di sisi lain, ia menyatakan keyakinan bahwa sikap politik Prabowo akan tetap tegak lurus sebagai seorang negarawan. Keyakinan tersebut ia sampaikan bersamaan dengan penekanan pada pentingnya stabilitas, sementara keputusan mengenai langkah partai tetap berada pada pimpinan tertinggi. Uraian Kamrussamad itu menunjukkan alasan yang ia kemukakan tentang hubungan stabilitas, agenda pembangunan, dan sikap politik, tanpa mendahului kalkulasi pimpinan partai atas dampak putusan.
Baca juga: TNI Tegaskan Pengamanan BMN di Jl. Teuku Umar Sesuai Ketentuan | Wujudkan Dukungan Pembangunan di Desa, Babinsa Hadiri Musrenbangdes | Tujuh Jenazah Tiba Melalui Jalur Udara, Lanud Sjamsudin Noor Teguhkan Dukungan SAR KM Virgo
