JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Islamic Development Bank (ISDB) menyiapkan pendanaan indikatif sekitar US
Komitmen itu dituangkan melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026-2030. Dokumen strategis tersebut menjadi kerangka kerja bagi penentuan prioritas dukungan ISDB di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Arah utamanya mencakup penguatan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dua bidang yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Meski demikian, nilai US$2,56 miliar tersebut belum merupakan angka final. Pendanaan yang disebutkan masih bersifat indikatif, sehingga realisasinya akan bergantung pada kesiapan program, kualitas perencanaan, serta proses persetujuan dan pelaksanaan proyek yang telah disusun. Dengan demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai perkiraan awal dalam kerangka kerja sama periode 2026-2030, bukan batas maksimal pembiayaan.
Ruang peningkatan pendanaan tetap terbuka apabila proyek-proyek yang tercantum dalam daftar rencana atau pipeline dapat dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan memenuhi persyaratan teknis, pembiayaan, tata kelola, serta target pelaksanaan dapat memperkuat peluang untuk memperoleh dukungan tambahan. Karena itu, koordinasi pemerintah, ISDB, dan pihak terkait akan menjadi faktor penting dalam mengubah komitmen indikatif tersebut menjadi pembiayaan pembangunan yang terealisasi.
Melalui MCPS 2026-2030, kerja sama ini diharapkan tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Fokus pada infrastruktur dan sumber daya manusia mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan hingga 2030.
Peluncuran Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2026–2030 menandai dimulainya kerangka kemitraan baru Islamic Development Bank (ISDB) dan Indonesia. Strategi ini dirancang untuk menyelaraskan dukungan pembiayaan, pengetahuan, serta keahlian teknis ISDB dengan agenda pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Melalui MCPS, kedua pihak memiliki acuan bersama untuk menetapkan prioritas, mengembangkan proyek, dan memperkuat koordinasi agar kerja sama pembangunan dapat berlangsung secara lebih terarah.
MCPS tersebut diluncurkan di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2026, bersamaan dengan kunjungan Presiden ISDB Group Dr. Muhammad Al Jasser. Momentum ini memperlihatkan komitmen lembaga pembiayaan pembangunan multilateral tersebut untuk memperluas kemitraannya dengan Indonesia. Kerangka kerja yang disiapkan mencakup dukungan terhadap berbagai kebutuhan pembangunan, dengan pelaksanaan yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Al Jasser menjelaskan bahwa nilai pendanaan indikatif sekitar US$2,56 miliar merupakan perkiraan awal, bukan batas akhir dukungan ISDB. Nilai tersebut dapat ditingkatkan atau diperluas untuk mendukung lebih banyak proyek apabila implementasi proyek-proyek yang berada dalam pipeline berjalan dengan baik. Penjelasan ini menunjukkan bahwa skema pendanaan akan tetap memiliki ruang untuk berkembang sesuai kesiapan proyek, kualitas pelaksanaan, dan kebutuhan pembangunan Indonesia. Dengan demikian, MCPS berfungsi tidak hanya sebagai daftar komitmen pembiayaan, tetapi juga sebagai platform untuk membangun portofolio kerja sama yang responsif, terukur, dan berorientasi pada hasil hingga 2030.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut peluncuran Country Engagement and Partnership Strategy (MCPS) sebagai momentum penting untuk memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia dan Islamic Development Bank (ISDB). Menurutnya, strategi tersebut dapat menjadi landasan kerja sama yang lebih terarah dalam mendukung transformasi ekonomi nasional, sekaligus memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan Indonesia hingga 2030.
Suahasil menilai Indonesia telah mampu menjaga ketahanan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah berbagai perubahan global. Namun, capaian tersebut perlu diperkuat melalui fondasi yang lebih kokoh. Peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas investasi, serta penciptaan lebih banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat menjadi agenda penting agar pertumbuhan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam konteks itu, kemitraan dengan ISDB diharapkan menghadirkan dukungan yang melampaui pembiayaan. Pengetahuan, pengalaman pembangunan, serta pertukaran keahlian dapat membantu pemerintah merancang dan melaksanakan kebijakan secara lebih efektif. Dukungan tersebut juga berpotensi memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas proyek, dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.
Pemerintah memandang investasi pada konektivitas dan kapasitas produktif perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang menghubungkan pusat produksi, kawasan ekonomi, dan masyarakat harus diikuti pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan pendekatan terpadu, pembangunan dapat membuka akses yang lebih merata dan memperkuat daya saing nasional.
Keberhasilan kerja sama Indonesia dan ISDB karena itu tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai pendanaan. Ukuran yang lebih penting mencakup terbukanya peluang ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta dampak nyata bagi kelompok yang selama ini belum memperoleh akses pembangunan secara optimal. Kemitraan ini diharapkan berkontribusi pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Menurut Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, MCPS 2026–2030 merupakan tonggak penting dalam hubungan Indonesia dan Islamic Development Bank (ISDB) yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. Periode tersebut menjadi strategi kemitraan keempat, sekaligus mencerminkan perubahan kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Dinamika ekonomi global, transformasi teknologi, perubahan iklim, serta tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan bentuk kerja sama yang semakin relevan, terarah, dan mampu menghasilkan manfaat jangka panjang.
Kerja sama dalam kerangka MCPS tidak semata-mata berfokus pada pembiayaan proyek pembangunan. Kemitraan ini juga mencakup transfer pengetahuan, pemanfaatan teknologi, penguatan jaringan, serta pertukaran pengalaman pembangunan dari negara-negara anggota ISDB. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap dukungan dapat memperkuat kapasitas nasional dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ISDB diharapkan berperan sebagai mitra strategis yang membantu Indonesia merancang kebijakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, dan memperluas dampak pembangunan di berbagai sektor.
Indonesia juga tidak hanya berada pada posisi penerima manfaat. Sebagai negara berkembang yang memiliki pengalaman dan berbagai solusi pembangunan, Indonesia dapat membagikan pembelajaran kepada negara berkembang lainnya melalui kerja sama Selatan-Selatan. Sebagai salah satu anggota pendiri sekaligus pemegang saham ISDB, Indonesia berharap lembaga tersebut terus meningkatkan kinerja, menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dan memperbesar dampak pembangunan. Harapan lain mencakup keterlibatan lebih banyak profesional nasional serta penguatan kolaborasi dengan institusi dalam ekosistem ISDB, sehingga kemitraan yang dibangun menjadi semakin inklusif, efektif, dan saling menguntungkan.
